Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial Binamulia Hukum
Susianto Susianto
Universitas Merdeka Malang
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
SOSIALISASI SERTA PEMBINAAN KULINER DAN NON KULINER KEPADA MASYARAKAT DI KELURAHAN TUNJUNGSEKAR Raditya Feda Rifandhana; Richo Surya Pradana; Susianto Susianto; Wiki Dwiningrum; Agung Budi Laksono; Ivan Prasetyo
Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS) Vol 7, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um032v7i1p%p

Abstract

SOSIALIZATION AND MENTORSHIP IN THE ASPECTS OF CULINARY AND NON-CULINARY FOR COMMUNITY ON TANJUNGSEKAR, INDONESIANThis community service aims to provide knowledge about business permits and online marketing to culinary and non-culinary business actors. The service method involves communicating with the community and sub-district heads in Tunjungsekar Village. This approach is integrated as a learning and practice method, which includes online marketing theory and business license theory, as well as direct practice of online marketing via social media and business license registration via OSS Online. The results of this service include increasing the knowledge and experience of business actors, socializing online marketing, and registering business permits in 2022. The results of this service are expected to increase income for culinary and non-culinary business actors (laundry services).Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menyediakan pengetahuan tentang ijin usaha dan pemasaran online kepada pelaku usaha kuliner dan non-kuliner. Metode pengabdian melibatkan pendekatan komunikasi kepada masyarakat dan kepala kelurahan di Kelurahan Tunjungsekar. Pendekatan ini diintegrasikan sebagai metode pembelajaran dan praktek, yang mencakup teori pemasaran online dan teori ijin usaha, serta praktek langsung pemasaran online melalui media sosial dan pendaftaran ijin usaha melalui OSS Online. Hasil dari pengabdian ini meliputi peningkatan pengetahuan dan pengalaman pelaku usaha, sosialisasi pemasaran online, pendaftaran ijin usaha Tahun 2022. Hasil pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha kuliner dan non-kuliner (jasa laundry).
Mahkamah Konstitusi: Etika Kehakiman dan Kendaraan Politik Penguasa Susianto Susianto
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i2.695

Abstract

Eksistensi dari lembaga yudisial tertinggi yang bertugas sebagai penegak konstitusi lahir sejak adanya amandemen pasca reformasi yang menentang semua tidak perilaku korupsi, nepotisme dan kolusi di antara para penyelenggara negara yang telah membenamkan negara ke titik nol demokrasi. Mahkamah Konstitusi semestinya tidak boleh dijadikan sebagai kendaraan penguasa. Tujuan artikel untuk mengetahui etika dan kewenangan hakim konstitusi yang bebas dan mandiri. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konsep. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sebagai lembaga yudikatif yang bertugas menjunjung tegaknya supremasi hukum tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan kekuasaan dan pribadi. Bagi, mereka ancaman arus balik itu bisa terjadi sekalipun mereka memiliki prosedur formal untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Caranya membuat para hakim menjadi tidak lagi independen terutama ketika mengadili perkara-perkara yang menyangkut kepentingan pemerintah. Poros keadilan sejatinya bertumpu pada Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution, artinya segala produk yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan apabila produk tersebut pertentang dengan nilai-nilai keadilan maka Mahkamah Konstitusi hadir untuk mengoreksi produk tersebut. Namun, apabila Mahkamah Konstitusi dijadikan sebagai kendaraan penguasa maka semakin tampak ketidakadilan di negeri ini.
Co-Authors Agung Budi Laksono Ivan Prasetyo RADITYA FEDA RIFANDHANA Richo Surya Pradana Wiki Dwiningrum