Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.697
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang Journal International Journal of Teaching and Learning (INJOTEL) INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS (INJOSER)
Aida Fitriani
Universitas Kapuas, Indonesia
Education Mathematics Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
EVALUASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR EKONOMI WILAYAH (PNPM-PISEW) Aida Fitriani
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 14, No 2 (2014): Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v14i2.33

Abstract

Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (Regional Infrastructure for Socialand Economic Development – RISE), yang kemudian disingkat dengan PISEW diharapkan dapat menjawabkebutuhan dalam melakukan upaya pengentasan kemiskinan, dan pengurangan tingkat pengangguran terbukadengan juga meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi dan otonomidaerah. Program PISEW dengan intervensi berupa bantuan teknis dan investasi infrastruktur dasar pedesaan,dibangun dengan berorientasi pada konsep “Community Driven Development (CDD)” dan “Labor IntensiveActivities (LIA)”, sehingga kemudian dikategorikan sebagai salah satu program PNPM-Mandiri. Dengandemikian kemudian program PISEW dikenal dengan nama PNPM-PISEW. Indikator-indikator penelitianmeliputi , evaluasi perencanaan, evaluasi pelaksanaan, evaluasipelaporan, evaluasi pemanfaatan berkelanjutandan evaluasi penguatan kelembagaan serta dampak dari pelaksanaan kegaitan PNPM-PISEW di KecamatanSintang tahun 2014 baik dampak yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETENTUAN PEMBERIAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) Aida Fitriani
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 15, No 1 (2017): Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v15i1.74

Abstract

Ketentuan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintangadalah izin yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan formaldiluar jam kerja. Maksud di luar jam kerja adalah proses perkuliahan dilaksanakan pada hari Sabtu danhari Minggu. Namun demikian banyak PNS yang izin belajar, pada hari Jumat sudah tidak masuk kerja.Selain itu, karena tugas banyak juga PNS yang tidak bisa mengikuti perkuliahan pada hari Sabtu ataupunhari Minggu.Permasalahan lainnya adalah (1) ukuran dan kriteria peserta PNS yang diberikan IzinBelajar masih belum jelas, (2) disiplin dan bidang ilmu yang diambil oleh PNS tidak mengacu pada disiplindan bidang ilmu yang dibutuhkan, (3) PNS yang diberikan Izin Belajar tidak diikuti dengan penempatanpada posisi yang seharusnya.
PEMBERDAYAAN EKONOMI MELALUI KOPERASI SIMPAN PINJAM CREDIT UNION (CU) Aida Fitriani
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 19, No 2 (2021): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v19i2.550

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi Pemberdayaan Ekonomi AnggotaPada Koperasi Simpan Pinjam CU Bina Masyarakat (BIMA) Kabupaten Melawi. Metode kualitatifyang bersifat deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui pedoman wawancara,observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian Ketua Pengurus, Manajer, dan Pengawas KoperasiSimpan Pinjam Credit Union Bina Masyarakat (BIMA) Kabupaten Melawi, 2). Anggota Pada KoperasiSimpan Pinjam Credit Union Bina Masyarakat (BIMA) Kabupaten Melawi, diambil dengan teknikincidental sampling artinya menemui anggota yang kebetulan bertemu peneliti di kantor CU BimaMelawi pada saat peneliti melakukan penelitian.
PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK DI PUSKESMAS Aida Fitriani
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 19, No 1 (2021): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v19i1.472

Abstract

Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Tanjung Puri dengan indikator sebagai berikut:1). Jenis-jenis Pelayanan di Puskesmas Tanjung Puri Sintang menggunakan dua jenis pelayanan yaitujenis pelayanan kesehatan didalam gedung Puskesmas dan jenis pelayanan kesehatan diluar gedungPuskesmas. 2). Standar Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dilaksanakan sesuai dengan alur pelayanankepada pasien yang terletak di dalam puskesmas lurus dengan pintu masuk, jadi pasien yang datang bisalangsung membaca dan mengetahui alur pelayanan. 3). Mekanisme Pelayanan di Puskesmas yaitu Pasienyang telah mendaftar menuju poli KIA/KB kemudian dilakukan pemeriksaan sesuai dengan keluhannya.Setelah dari poli Kesehatan Ibu dan Anak pasien dirujuk ke bagian lain sesuai dengan keluhannya. Pasienyang mendapatkan resep obat kemudian ke bagian apotek dan kasir untuk membayar, mengambil obat dandiperbolehkan pulang. 4). Sumber Daya Manusia berdasarkan jenis tenaga di Puskesmas tahun 2020berjumlah 69 orang, 5). Sarana dan Prasarana merupakan suatu aspek terpenting dalam mencapai targetdari program pelayanan kesehatan Puskesmas, sarana dan prasarana yang ada di Puskesmas sudah cukupmemadai, baik berupa alat medis maupun obat-obatan.
ADMINISTRASI PELAYANAN KARTU KUNING (AK 1) PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Aida Fitriani
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 18, No 1 (2020): Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v18i1.389

Abstract

Perkembangan penduduk yang cukup pesat merupakan satu fenomena yang menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi di Kabupaten Sintang antara lain: (1) Jumlah angkatan kerja dan angka pengangguran yang tinggi (2) Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang siap bersaing dalam memasuki pasar kerja, (3) Rendahnya sumber daya manusia dalam menghadapi pasar global di bidang ketenagakerjaan, (4) Kurangnya lapangan kerja yang dapat menampung dan menyalurkan angkatan kerja saat ini, (5) Rendahnya potensi masyarakat, baik ekonomi maupun sosial dalam menghadapi perubahan global, (7) Luas wilayah, jumlah penduduk yang besar dan penyebaran penduduk yang tidak merata serta banyaknya tenaga kerja yang kurang terampil, (8) Kurangnya sarana latihan kerja yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja. Pelayanan publik yang berkaitan dengan persoalan ini menjadi semakin penting, karena senantiasa berhubungan dengan khalayak masyarakat ramai yang memiliki keaneka ragaman kepentingan dan tujuan.
KEBIJAKAN PENANGANAN PEMELIHARAAN JALAN Aida Fitriani
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 16, No 2 (2018): Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v16i2.206

Abstract

Pembagian wewenang penyelenggaraan jalan dan penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan nasional, jalan Propinsi dan jalan Kabupaten dan jalan Desa belum menjadi pola yang tepat dalam upaya pemecahan persoalan jalan. Yang sangat memprihatinkan, justeru menimbulkan implikasi ketidakjelasan siapa yang bertanggung jawab ketika kondisi jalan sudah rusak berat yang tuntut masyarakat untuk segera ditangani. Dalam implementasinya di Kabupaten Sintang menunjukkan pelaksanaan yang belum tepat waktu, tepat mutu dan kesuaian dana dengan standar jalan, sehingga jalan yang sudah ada belum optimal berfungsi dengan baik. Umur jalan belum ekonomis, biaya operasional pemeliharaan jalan semakin bertambah besar dan standard pelayanan minimal penyelenggaraan jalan belum tercapai serta masyarakat pengguna jalan semakin kesulitan. Faktor yang mempengaruhi penanganan jalan di Kabupaten Sintang ternyata berasal dari political will pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat, serta tarik ulur kepentingan antara pusat, Propinsi dan Kabupaten. Upaya pemeliharaan jalan yang ada belum dapat terlaksana secara efektif mengembalikan kondisi jalan sebagaimana diharapkan, sebab suatu kenyataan yang terjadi bahwa pada saat ini sebagian besar jalan dalam kondisi rusak berat, baik jalan dalam kota maupun jalan luar kota Sintang membuat masyarakat kesulitan transportasi untuk masuk dan keluar kota Sintang.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELEKTRONIC GOVERNMENT PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG Aida Fitriani
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 17, No 1 (2019): Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v17i1.260

Abstract

Bentuk pelayanan pemanfaatan e-government oleh pemerintah Kabupaten Sintang berdasarkan fungsi pemerintahan meliputi fungsi: pelayanan, administrasi, legislasi, pembangunan, keuangan dan kepegawaian. Bentuk pemanfaatan e-government berdasarkan fungsi pelayanan, fungsi administrasi dan managemen, fungsi legislasi, fungsi pembangunan, fungsi keuangan dan fungsi kepegawaian belum semuanya dapat dilaksanakan secara optimal. Pengguna E-Government di Pemerintah Kabupaten Sintang adalah instansi pemerintah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, masyarakat, dunia usaham pers, LSM/Ngo’s, dan ormas. Akses pemanfaatan e-government berdasarkan fungsi pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang cukup sulit. Intensitas pemanfaatan e-government berdasarkan fungsi pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang masih rendah. Intensitas pemanfaatan e-government berdasarkan fungsi administrasi dan managemen dan fungsi legislasi juga masih rendah. Sedangkan intensitas pemanfaatan egovernment berdasarkan fungsi pembangunan, fungsi keuangan daerah dan fungsi kepegawaian dikategorikan sangat rendah.
PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERRUSAHAAN Aida Fitriani
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 18, No 2 (2020): FOKUS Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Ka
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v18i2.430

Abstract

Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial PT. Salim Group kepada Desa ada 8 bidang program. Dari 8 bidang program yang di siapkan, terdapat 4 (empat) bidang program yang diusulkan yaitu program pendidikan, program keagamaan, program seni budaya dan olah raga, serta program bencana alam/duka cita. Pemberdayaan Masyarakat pada Program Tanggung Jawab Sosial yaitu Tim Pelaksana Program Tanggung Jawab Sosial PT. Salim Group berkerjasama dengan aparatur Desa. Pihak aparatur Desa yang mengajukan bantuan disertai proposal pengajuan bantuan, dan Tim Pelaksana Program Tanggung Jawab Sosial PT. Salim Group menyerahkan bantuan sesuai persetujuan yang disepakati, dan 3. Sarana Prasarana yang dimiliki PT. Salim Group tahun 2019 cukup memadai dan tidak mengalami kendala dalam kebermanfaatan sarana prasarana yang ada dan sesuai kebutuhan karyawan perusahaan. Kata Kunci: Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial
EVALUASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR EKONOMI WILAYAH (PNPM-PISEW) Aida Fitriani
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 16, No 1 (2018): Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v16i1.134

Abstract

Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (Regional Infrastructure for Social and Economic Development – RISE), yang kemudian disingkat dengan PISEW diharapkan dapat menjawab kebutuhan dalam melakukan upaya pengentasan kemiskinan, dan pengurangan tingkat pengangguran terbuka dengan juga meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah. Program PISEW dengan intervensi berupa bantuan teknis dan investasi infrastruktur dasar pedesaan, dibangun dengan berorientasi pada konsep “Community Driven Development (CDD)” dan “Labor Intensive Activities (LIA)”, sehingga kemudian dikategorikan sebagai salah satu program PNPM-Mandiri. Dengan demikian kemudian program PISEW dikenal dengan nama PNPM-PISEW. Indikator-indikator penelitian meliputi , evaluasi perencanaan, evaluasi pelaksanaan, evaluasi pelaporan, evaluasi pemanfaatan berkelanjutan dan evaluasi penguatan kelembagaan serta dampak dari pelaksanaan kegaitan PNPM-PISEW di Kecamatan Sintang tahun 2014 baik dampak yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan.
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH Aida Fitriani
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 20, No 1 (2022): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v20i1.574

Abstract

Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat dari: 1). Akuntabilitas Kinerja Tahunan pada aspek a).Kemampuan menyelesaikan pekerjaan sangat berkaitan dengan fungsi kerja esensial yang diharapkan.Pemahaman aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan berkaitan dengan kinerja pegawai yangberkemampuan tinggi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian, ketepatan dancepatnya pelayanan administrasi kepegawaian. Keterampilan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaanberkaitan dengan keterampilan pegawai dalam penguasaan teknologi informasi. Pengalaman aparaturdalam menyelesaikan pekerjaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, danketepatan waktu dalam memberikan pelayanan, telah ditempuh dengan kegiatan yang mendukungpeningkatan kualitas sumber daya manusia. b). Waktu menyelesaikan pekerjaan (pelayanan) bahwaberdasarkan waktu yang telah ditetapkan di dalam juklak dan juknis terkait dengan kinerja aparaturdalam menyelesaikan pekerjaan (pelayanan) Faktor Penghambat dan Pendukung Akuntabilitas KinerjaTahunan pada aspek: a). Sumber Daya Manusia yang ada mampu menggerakkan organisasi denganbaik maka suatu organisasi akan mampu berkembang dan melakukan tugas pokoknya dengan efektifdan efisien. Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci penggerak organisasi.Keterampilan aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan sumber dayamanusia telah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta penguasaan teknologi informasi. b). Kepemimpinandalam mendukung kualitas kinerja aparatur berkaitan dengan penyelenggaraan urusan Pemerintahanyang bertugas mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul danadat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Pola pengambilan keputusan pimpinan dalam mendukung kualitas kinerja aparatur. c). Sarana danPrasarana dalam mendukung kinerja aparatur yaitu sudah tersedia serta memadai dalam keadaan baik.d). Anggaran yaitu diperoleh dari 2 (dua) sumber anggaran yang pertama bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan yang kedua bersumber dana dari Anggaran Pendapatandan Belanja Negara (APBN) perubahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021.Kata Kunci: Akuntabilitas Kinerja, Instansi Pemerintah Daerah
Co-Authors Abdul Rozak Darma Jasuli Enden Suryati Hapipi Jayadi Loso Judijanto Syamsul Ma'arif Toto Heriyanto Yuarini Wahyu Pertiwi