Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

EVALUASI KESADARAN HUKUM PADA MASYARAKAT DESA SUNGAI PERAK TENTANG PENTINGNYA MENJAGA LINGKUNGAN DARI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN Supraptono; Mursyid; Prasuyitno; Atan Herman; Arif Muktiono; Muannif Ridwan
Jurnal Saintifik (Multi Science Journal) Vol 21 No 3 (2023): SEPTEMBER
Publisher : Fakultas Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58222/js.v21i3.186

Abstract

Kesadaran hukum masyarakat haruslah tetap terjaga dan menjadi titik awal dalam menjalankan dan mempersempit terjadinya tindak pidana kebakaran hutan, dengan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi maka bencana dan musibah setidaknya bisa diatasi. Hal ini dikarenakan adanya kesadaran hukum yang diciptakan dan dijadikan pedoman untuk menjaga lingkungan agar tetap sehat. Dalam penulisan jurnal ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, dimana hasil dari kegiatan KKN dalam hal meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat desa Sungai Perak atas pentingnya memiliki kesadaran hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan, dengan melakukan sosialisasi dan edukasi lewat berbagai media dan hasil wawancara yang menghasilan beberapa rumusan masalah diantaranya adalah (1) bagaimana pemahaman hukum masyarakat desa Sungai Perak tentang himbauan untuk tidak melakukan proses pembukaan lahan dengan cara membakar (2) apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya kebakaran lahan dan (3) apa upaya pemerintah desa Sungai Perak dalam mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan ini. Dan kesimpulan dari jurnal ini adalah (1) bahwa masyarakat desa Sungai Perak masih banyak yang kurang memahami tentang hukum membakar lahan secara sengaja maupun tidak sengaja, (2) minimnya kesadaran hukum pada masyarakat desa Sungai Perak inilah yang membuat aturan tentang larangan pembakaran hutan dan lahan menjadi tidak berfungsi karena masyarakat beranggapan bahwa dengan cara membakar maka akan mengurangi biaya dan proses nya tidak berlangsung lama, (3) faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan antara lain adalah karena pembukaan lahan dengan cara dibakar, membuang puntung rokok sembarangan dan juga faktor alam seperti terkena sambaran petir(4) pemerintah desa Sungai Perak telah melakukan upaya guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan pemerintah juga melakukan berbagai maca m usaha guna meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan cara menyediakan alat untuk pemadaman api jika terjadi kebakaran.
Tinjauan Maqashid al-Syari’ah Terhadap Larangan Pelaksanaan ‎Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah Di Era Pandemi Covid-19‎ Atan Herman; Muannif Ridwan
AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2023): AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58707/aldalil.v1i1.428

Abstract

This research discusses the issue of the prohibition on the implementation of worship during the Covid-19 pandemic in places of worship by using maqashid al-shari'ah as a guide to answering the problem above. Covid-19 has brought significant changes in various lines of life, including the issue of human servitude to the Khaliq. The purpose of this research is to answer the question of governance of worship during Covid-19. The method of this research is descriptive qualitative by using secondary data as the main reference. Research shows that there are many restrictions from the MUI and the government in overcoming this virus, one of which is by suspending congregational prayers at mosques, both Friday prayers and fardhu prayers five times a day. If seen based on the review of maqasid al-shari'ah, then there is one element that exists in the maqashid, namely preserving life. So that the suspension of congregational prayers at the mosque is an alternative to maintaining the benefit of the community. MUI in each of its fatwa policies stipulates a law based on the Qur'an, as-Sunnah, and also ijtihad which is based on fiqh principles that are relevant to each condition and incorporated in the types of fiqh rules daf'u Aḍ-darurah wa raf'u al-ḥaraj in order to create benefit for all human beings.