Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2018 - 2023
4.063
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman KANGMAS: Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat IndraTech J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat VARIA HUKUM ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA) Journal Of Human And Education (JAHE) JIPM: Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin TRIMAS: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Muannif Ridwan
Universitas Islam Indragiri
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
PENERAPAN VIDEO CONTENT PEMBELAJARAN TEMATIK DALAM PENINGKATAN HASIL BELAJAR MENGAJAR DARING DI MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 1 TEMBILAHAN Rinda Luthfiana; Muannif Ridwan; Mahluddin Mahluddin; Muhaiminah Jalal
IndraTech Vol 2, No 2 (2021): Oktober 2021
Publisher : STMIK Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56005/jit.v2i2.63

Abstract

This study discusses the application of learning video content in improving online teaching and learning outcomes. The focus of this research is on three things, namely the use of thematic learning video content media at Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Tembilahan, the effectiveness of thematic learning using learning content videos, and student learning outcomes at Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Tembilahan on video material using thematic learning content media. The method used is descriptive qualitative. This study concludes that the application of video content as a learning media is considered effective in increasing the effect of online learning, as evidenced by the results of interviews with principals, teachers, and students that this shows student performance is improving. The use of learning video content can also increase students' attention, make the learning atmosphere more fun, and attract students' interest in learning and make it easier for students. The benefits of this kind of learning media can be feedback to students so that it can help students obtain the availability of enlightening images and audio. Despite the shortcomings, there are still some videos that are not suitable for public viewing and hate speech that often appears in the comments column. As a suggestion in this study, schools should provide teachers with socialization activities related to the use of video media so that they all understand better that video media will affect student interest and learning outcomes.Keywords: application, video content, online learning. 
Penyuluhan Hukum tentang Pemahaman Siswa SMK terhadap Bullying dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perdata di SMK Dr. Indra Adnan Indragiri College Tembilahan Indra Muchlis Adnan; Muannif Ridwan; Vivi Arfiani Siregar
KANGMAS: Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 3 (2020): KANGMAS: Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/kangmas.v1i3.126

Abstract

Fenomena bullying telah menjadi problem universal. Dampak perilaku bullying sering tidak disadari baik oleh korban, pelaku, maupun orang-orang di sekitarnya. Penyebabnya karena bullying bersifat psikis dan emosional, efeknya tidak dapat langsung terlihat, dan prosesnya berlangsung lama dan perlahan. Minimnya pemahaman terhadap konsekuensi hukum, terutama hukum pidana yang akan menjerat menjadi salah satu penyebabnya. Padahal dalam UU Perlindungan Anak sebenarnya juga memiliki aspek perdata, yaitu diberikannya hak kepada anak korban bullying untuk menuntut ganti rugi material/imaterial terhadap pelaku kekerasan. Tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri melakukan penyuluhan hukum kepada siswa SMK yang masuk kategori kalangan remaja, khususnya di SMK Dr. Indra Adnan Indragiri College Tembilahan tentang pemahaman siswa SMK terhadap bullying dalam perspektif hukum pidana. Kegiatan ini bertujuan agar siswa SMK dapat memahami bullying dalam perspektif hukum pidana, serta memahami implikasi hukum pidana dari perilaku  bullying, baik dari sisi sebagai korban maupun sebagai pelaku. Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tahapan, dimulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, evaluasi kegiatan, hingga pelaporan hasil. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditujukan kepada para siswa SMK. Kegiatan ini dihadiri 28 siswa SMK. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman siswa tentang bullying serta dampaknya dalam perspektif hukum pidana. Luaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah publikasi ilmiah pada jurnal nasional dari semua rangkuman materi yang disampaikan oleh para pemateri sebagai tambahan referensi tentang perilaku bullying dalam perspektif hukum pidana. Hasil kegiatan didokumentasikan dalam bentuk laporan pelaksanaan dan dimuat dalam jurnal ilmiah agar bisa memberikan manfaat seluas-luasnya secara akademis dan tataran praktis.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA PERUSAHAAN DI INDONESIA Muannif Ridwan
VARIA HUKUM Vol 3, No 1 (2021): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v3i1.12335

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap rahasia perusahan di Indonesia. Permasalahan dari penelitian ini adalah definisi dan konsep rahasia perusahaan, sejarah perkembangannya di Indonesia, penjabaran unsur pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999, perbedaan antara rahasia perusahaan dan rahasia dagang, teori perlindungan rahasia dagang, ruang lingkup hak rahasia dagang, dan perlindungan hukum rahasia perusahaan setelah berakhirnya perjanjian kerja, serta sanksi terhadap pelaku pembocoran rahasia perusahaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Rahasia Perusahaan dan Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Rahasia. Bahan Hukum Sekunder, yaitu pendapat hukum dari literatur. Hasil pertama penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk melindungi rahasia perusahaan adalah dengan cara melakukan pengaturan dalam perjanjian kerja dengan pekerjanya, namun setelah perjanjian kerja berakhir maka tidak ada lagi hak dan kewajiban dari para pihak, berakhirnya kontrak atau perjanjian tersebut maka para pihak sudah tidak terikat lagi dan tidak mempunyai kewajiban apapun karena kekuatan hukum yang mengatur jangka waktunya telah berakhir. Kedua, secara hukum perlindungan rahasia perusahaan akan tetap terlindungi meskipun perjanjian kerja telah berakhir, karena Undang-Undang secara langsung melindungi rahasia perusahaan tersebut.
Pinjaman Online dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam Agung Hidayat; Nur Azizah; Muannif Ridwan
Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2022): Edisi Januari: Penelitian Multidisiplin
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (508.696 KB) | DOI: 10.58707/jipm.v2i1.115

Abstract

Kebutuhan akan dana atau modal kerja akan menarik peminjam untuk mempergunakan jasa pelayanan pinjam meminjan secara online. Kepraktisan tanpa mengenal tempat dan waktu dan dapat mempergunakan platforms yang telah ada membuat minat untuk mempergunakan jasa pinjaman online tersebut semakin marak. Namum apakah perjanjian yang ada dalam kesepakatan dan sifat perjanjian tersebut telah sesuai dengan kaidah hukum perjanjian Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan jenis penelitiannya adalah studi kepustakaan (library research), yaitu mengumpulkan data atau karya tulis yang berkaitan dengan hukum perjanjian Islam yang bersifat kepustakaan. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan gabungan penelitian deskriptif dan kualitatif. Penelitian deksriptif kualitatif menampilkan hasil data sesuai aslinya tanpa proses manipulasi atau perlakuan lain. Kesimpulan dari penelitian ini, yaitu Pinjaman online yang juga disebut fintech (finansial technology) adalah jasa pelayanan keuangan dalam bentuk pinjaman dan aplikasinya mempergunakan teknologi informasi jaringan internet, dan dimana kesepakatan dibuat tanpa pertemuan langsung antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Prinsip pinjam-meminjam yang berbasis syariah harus berpedoman kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional.Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, disamping aturan yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pedoman umum lainnya. Keabsahan pinjaman online menurut hukum perjanjian Islam harus telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, dan tidak mempergunakan praktek ribawi, perjudian, ketidakjelasan, suap-menyuap, dan bathil. BASYARNAS adalah lembaga penyelesaian sengketa untuk bidang ekonomi syariah, disamping Pengadilan Agama.
Islamic Law In Morocco: Study on The Government System and The Development of Islamic Law Muannif Ridwan; Ahmad Syukri Saleh; Abdul Ghaffar
ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa, Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/soshum539

Abstract

This study discusses Islamic law in Morocco. The author focuses on the study of the government system and the development of Islamic law there. This study used descriptive qualitative method or so-called literature study /library research. Literature study examines data by exploring, observing, examining, and identifying existing knowledge in the literature to get a conclusion of truth, both philosophical and empirical. This study concludes that Morocco is a Muslim country, the population is more than 98% embraced Islam, the system of government is a democratic, social and constitutional monarchy that is based ongoverned by the 1972 constitution which was amended in 1980, 1992, and in September 1996. It has Mudawwana al-Usrah (2004) which is a contemporary family law in Morocco, family law which was originally still contained in fiqh books has become an implementing law. The legal system in Morocco is divided into two types of judiciary; Shari'a Court and Madaniyah Court (General Court). The existence of the renewal of private law (akhwal syakhsiyah) is guided by three principles, first, the principles and foundations of family law that are applied are the Maliki Mazhhab, second, paying attention to aspects of maslahah mursalah, third, the laws imposed in other Muslim countries The Moroccan government allows abortion for cases of rape and incest or incest or serious defects and incurable diseases of the fetus. last, Morocco is a country that allows polygamy. The issue of polygamy is regulated in the 1958 family law law Article 30 paragraph (1).
Reformulasi Fiqih Kontemporer dalam Perspektif Fazlur Rahman Pauzi Muhammad; Muannif Ridwan
Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman Vol 8, No 2 (2021)
Publisher : IAIN Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/multidisipliner.v8i2.4097

Abstract

Fiqih is a set of rules or laws for every Moslem mukallaf, explored and formulated and determined from detailed arguments. Fiqih has dynamic, elastic characteristics, and is suitable for every place and time until the end of time. So that fiqih can be reformulated or formulated and redefined appropriately in accordance with the times, due to changes and new problems that arise in the lives of Moslems. Among the modern reformist figures of Islam, Fazlur Rahman, offers this method of fiqih reformulation, with a number of methods of ijtihad. It provides new innovations in fiqih formulations, with a distinctive style. This study will add to the scientific treasures of fiqih experts, researchers, and contemporary Islamic intellectuals
Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia Indra Muchlis Adnan; Muannif Ridwan; Vivi Arfiani Siregar; Mubarik
Jurnal Multidisiplin Madani Vol. 2 No. 3 (2022): March 2022
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.017 KB)

Abstract

This research discusses the dynamics of the rule of law in the Pancasila democracy system in Indonesia. This study uses a descriptive qualitative method by presenting various opinions of figures from credible library data. The focus of discussion in this research is related to the dimensions of the rule of law, politics and power which presents political parties and action theory in politic, and the concept of shifting power from a juridical point of view, then politics and power distribution discusses the distribution of power in the Constitution. 1945, the power of the presidential institution, the president and ministers, the power of the Supreme Court (MA), the power of the constitutional court (MK), the power of the Supreme Advisory Council (DPA), and the power of the regional representative council (DPD) and the power of the Supreme Audit Agency (BPK), and also discussed the political dynamics of the past; old order, new order and reform era. At pthe principle of a rule of law is to realize the protection of life for the people against government actions and the recognition and protection of human rights. Because the rule of law concept is rechtstaats, the rule of law, and the constitutional state of Pancasila. Meanwhile, there are three elements of constitutional government; government that is carried out by the public interest, government is carried out according to law based on general provisions, and constitutional government, that is, government that is carried out by the will of the people, not in the form of pressure imposed by the government.
Peningkatan Pengetahuan Hukum Anggota ORARI Inhil dan Gugus Depan Gerakan Pramuka Unisi Mengenai Regulasi Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk Berdasarkan Permenkominfo No. 17 Tahun 2018 Indra Muclish Adnan; Ahmad Rifa'i; Muannif Ridwan; Wandi Wandi
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 1 No. 1 (2021): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.12 KB) | DOI: 10.31004/jh.v1i1.1

Abstract

Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah minimnya pengetahuan anggota ORARI Inhil dan Gugus Depan Gerakan Pramuka Universitas Islam Indragiri mengenai regulasi kegiatan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk berdasarkan Permenkominfo No. 17 Tahun 2018. Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan ini adalah peningkatan pengetahuan hukum anggota mengenai regulasi kegiatan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk berdasarkan Permenkominfo tersebut sebagai payung hukum dalam melakukan tindakan terhadap para pelanggar penggunaan frekuensi amatir radio. Termasuk mengatur penegasan mengenai kewajiban bagi para amatir radio untuk menjadi anggota ORARI berikut sanksinya. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum. Partisipasi mitra dalam kegiatan ini adalah menyediakan waktu, menyediakan tempat beserta fasilitas pendukung lainnya, dan menghadirkan anggotanya sebagai peserta. Hasil kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan, yaitu meningkatnya pemahaman peserta mengenai regulasi kegiatan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk berdasarkan Permenkominfo No. 17 Tahun 2018. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para peserta pada kuesioner yang diberikan setelah kegiatan dilaksanakan. Dari 24 orang peserta, 75% menjawab telah memahaminya. Sarannya adalah sebaiknya kegiatan dengan seperti ini dilaksanakan juga kepada anggota Organisasi lain yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Target luaran dari kegiatan ini adalah publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional dari semua rangkuman materi yang disampaikan oleh para pemateri sebagai tambahan referensi. Di samping itu, hasil kegiatan didokumentasikan dalam bentuk laporan pelaksanaan dan dimuat dalam jurnal ilmiah agar bisa memberikan manfaat seluas-luasnya secara akademis dan tataran praktis.
FENOMENA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Vivi Arfiani Siregar; Indra Mukhlis Adnan; Wandi Wandi; Muhsin Muhsin; Jamri Jamri; Nurhan Nurhan; Feni Puspita Sari; Muannif Ridwan
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2: Juli 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Regional and village funds are one of the sources of village funding based on regional funds as regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Anticipations that the corruption of regional and village funds in Indragiri Hilir Regency does not continue to develop depends on how the implementation of law enforcement itself not only involves natural humans but can also be easily found in corruption cases involving legal entities. Metode community service by direct means of sources of information that are adjusted to the results of observations, because this approach in community service is carried out using a field approach. Criminal liability in corruption cases is broader than the general criminal law because perpetrators in corruption crimes are still held accountable for their actions even though the perpetrator has died but are only limited to deprivation of confiscated goods.
a Analisis Tentang Pentingnya Rencana Strategis Organisasi Andri Irmanto; Muannif Ridwan
Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin Vol. 1 No. 1 (2021): Edisi September: Penelitian Multidisiplin
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.466 KB)

Abstract

Dalam organisasi visi atau tujuan adalah menjadi suatu hal yang pokok yang menjadikan sebuah organisasi memiliki sebuah misi atau rencana-rencana yg matang untuk mencapai suatu tujuan atau target tersebut. Bukan suatu hal yang mudah untuk mencapai tujuan tersebut tanpa adanya perencanaan yang melibatkan semua anggota organisasi untuk saling bekerjasama. Dimulai dengan menentukan tujuan dan kepentingan, pemilihan seorang pemimpin yang bijaksana untuk mengelola organisasi tersebut, pengelolaan menejemen yang terarah dan evaluasi dari kesalahan atau keberhasilan organisasi. Penelitian ini membahas tentang pentingnya rencana strategis dalam organisasi. Metode penelitian ini adalah kualitatif (library research). Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk menjalankan organisasi yang baik sangat dibutuhkan seorang pengelola yang memiliki skill, pengalaman, kompetitif dan reabilitas sehingga mampu mengarahkan organisasi untuk melangkah sesuai dengan menejemen yang telah tersusun. Setelah mumpunyai pemimpin dan pengelola yang baik, yang perlu dipahami, yaitu bagaimana sebuah organisasi mampu berjalan bersama, dalam artian semua anggota dan pemimpin organisasi memiliki jiwa kebersamaan, apresiasi, semangat, loyalitas dan kontribusi sehingga terciptannya suasana kerja yang baik, maka itu menjadi suatu hal yang penting demi tercapainya tujuan organisasi tersebut, diperlukan adanya rencana strategis yang termenejeman dengan matang. Mengingat betapa pentingnya rencana strategis, seharusnya setiap organisasi wajib memilikinya agar tercapainya tujuan atau terget organisasi
Co-Authors Abdul Ghaffar Ade Suria Putra Adimar Agung Hidayat Ahmad Rifa'i Ahmad Syukri Saleh Aliefia Qatrunnada Andri Irmanto ANDRIANSYAH Anwar Anas Asseri Bayu Fajar Susanto Dedy Suryadana Feni Puspita Sari Herdawati Herdiansyah Indra Muchlis Adnan Indra Muclish Adnan Indra Mukhlis Adnan Indra Wahyuni Firli Fangestu Jamri Jamri Mahluddin Mahluddin Mashadi Mubarik Muhaiminah Jalal Muhsin Muhsin Nur Azizah Nurhan Nurhan Pauzi Muhammad Raden Dimas Ari Wibowo Rahmatul Khasanah Renny Novita Rinda Luthfiana Sri Hidayanti Veronika Roselino Vivi Arfiani Siregar Wandi Wandi