Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Hukum Bisnis

Penerapan Prinsip Umum Good Governance dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal AHU Kementerian Hukum dan Keadilan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0001313.AH.01.04 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel Soerabaja Gunawan, Hendra; Suhariyanto, Didik; Iryani, Dewi
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 06 (2023): Artikel Riset November 2023
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v12i06.3251

Abstract

Prinsip Umum Good Governance dapat menjadi suatu gugatan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara, walaupun dapat dikatakan masih bersifat yuridis dan belum formal. Berdasarkan pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PUGG dapat dijadikan dasar untuk mencari keadilan bagi masyarakat yang dirugikan dengan Keputusan Hakim PTUN yang sama sekali tidak mengacu pada PUGG dalam membuat keputusan atau peraturan yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana penerapan dan fungsi yang seharusnya diperankan PUGG dalam putusan dan bentuk logika hukum dari sisi hakim PTUN? Surat Keputusan Direktur Jendral AHU Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-001313.AH,01.04 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Masjid Agung Sunan Ampel Soerabaja yang menjadi sengketa antara Pengurus Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel Soerabaja dan Pengurus Yayasan Makam Sunan Ampel di PUTN,d an telah diputus oleh hakim PTUN dengan Putusan No 06/ G/ 2017/ PTUN.DPS dapat disimpulkan bahwa : 1). Penerapan atau fungsi PUGG sudah berjalan melihat dari sisi logika majelis hakim dalam menerapkan PUGG untuk memutus suatu sengketa, 2) Hakim sudah bertindak aktif dalam mencari sebab dan apa yang menjadi perkara dengan menerapkan PUGG dalam suatu pertimbangan untuk memutus sengketa yang terjadi, tanpa melupakan freies emerssen yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam membuat suatu keputusan yang berlaku bagi masyarakat.
Kepastian Hukum E-Tle Mobile terhadap Pelanggar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jakarta Pusat Hidayat, Achmad; Setiawan, Puguh Aji Hari; Iryani, Dewi
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 02 (2024): Artikel Riset Maret 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i02.3724

Abstract

Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE), adalah sistem penegakan hukum lalu lintas yang memanfaatkan teknologi melalui penggunaan perangkat elektronik berupa kamera CCTV, melalui teknologi ini, berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dapat dideteksi dengan akurat, merupakan  suatu terobosan baru yang dilakukan oleh kepolisian didalam meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas, kemudian juga menjadi bagian dalam membangun budaya tertib dan juga merupakan pelayanan yang prima kepada warga masyarakat, terutama metode baru penerapan disiplin berlalu lintas dengan menggunakan bukti foto kamera handphone oleh petugas kepolisian. E-TLE Mobile terpasang di mobil patroli polisi lalu lintas, di bawah lampu strobo pada bagian atap mobil yang memiliki dua kamera yang mampu mengcapture pelanggaran lalu lintas yang ada di depan maupun di belakang mobil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung data sekunder. Analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah untuk mengetahui konsep E-TLE sebagai pembangunan sistem penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan secara elektronik, serta untuk mengetahui pengaruh keberadaan E-TLE terhadap peraturan penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Polres Metro Jakarta Pusat.
Penegakan Hukum dalam Kejahatan Transaksi Order Fiktif di Aplikasi Online Laundry “IZILOH” Sriulina, Maria Eva; Iryani, Dewi; Setiawan, Puguh Aji Hari
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 04 (2024): Artikel Riset Edisi Juli 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i04.4527

Abstract

Perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup modern telah mendorong peningkatan penggunaan aplikasi digital dalam layanan laundry, yang menawarkan kemudahan dan efisiensi bagi pengguna. PT Star Technology Digital melalui aplikasi "IZILOH" menyediakan platform untuk menghubungkan penyedia jasa laundry dengan pelanggan secara online, dengan berbagai fitur yang memudahkan transaksi dan pengelolaan bisnis laundry. Namun, inovasi ini juga menghadapi tantangan berupa penyalahgunaan oleh mitra melalui praktik order fiktif untuk mendapatkan keuntungan cashback secara tidak sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penegakan hukum terhadap tindakan curang ini, serta perlindungan hukum bagi perusahaan yang dirugikan. Studi ini akan menganalisis aspek hukum dari perjanjian kemitraan, e-commerce, dan implikasi dari transaksi elektronik yang dilakukan di dalam aplikasi "IZILOH", serta upaya perlindungan hukum terhadap kejahatan transaksi order fiktif yang terjadi dalam aplikasi tersebut.