Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PERAN SISTEM HUKUM INDONESIA DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI DALAM PENERAPAN JARIMAH TA'ZIR Muhammad Dikri Purnama; Naufal Ramadhan Mubarak; Nazwa Shifa Nurmaya; Muhammad Iqbal Nugraha; Deden Najmudin
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 8 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : CV SWA Anugrah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i8.1121

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran sistem hukum Indonesia dalam penerapan jarimah ta’zir serta tantangan apa saja yang dihadapi dalam proses tersebut, untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan jarimah ta’zir di Indonesia dan menjadi salah satu acuan untuk meningkatkan efektivitas penerapan jarimah ta’zir kedepannya. Pendekatan kualitatif deskriptif menjadi metode dalam penelitian ini dengan studi kepustakaan (Library Research) sebagai jenis penelitiannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia memiliki peran penting dalam penerapan jarimah ta'zir, serta terdapat tantangan yang dihadapi dalam penerapan jarimah ta’jir di Indonesia seperti persepsi masyarakat terhadap kejamnya hukum Islam, ketidakjelasan dalam hukuman ta'zir, dan potensi subjektivitas karena kewenangan hakim
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENGARUH SYUBHAT DALAM SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN MINUMAN BERALKOHOL Nashwa Fadila Dewi; Nabila Siti Royani; Muhammad Nazhar Fauzan; Muhamad Adi Darmawan; Deden Najmudin
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 1 No. 1 (2023): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : CV SWA Anugrah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v1i1.1143

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi yang dikenai oleh pelaku tindak pidana pencurian minuman beralkohol yang mana di dalamnya terdapat unsur syubhat menurut hukum Islam. Metode yang diterapkan ialah pendekatan analisis normatif hukum dengan teknik pengumpulan data melalui literatur yang relevan serta content analysis sebagai teknik analisis data yang digunakan. Hasil dari penelitian ini menghasilkan pelaku perbuatan tindak pidana pencurian atau jarimah sariqah ini tidak dapat dikenai hukuman hudud sebab objek yang dicuri merupakan benda tidak berharga dalam hukum Islam (syubhat fi al-tafah). Dibatalkannya hukuman hudud ini diganti dengan hukuman ta’zir sebagaimana sanksi diserahkan kepada negara sesuai dengan kemaslahatannya.
KONSEP UQUBAH DALAM RELEVANSI PENERAPAN HUKUM PIDANA ISLAM DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Navaratu Annisa Devi; Muhammad Humam Nur Hikmah; Najwa Alawiyah; Muhamad Pandu Septi Wiguna; Deden Najmudin
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 1 No. 1 (2023): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : CV SWA Anugrah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v1i1.1163

Abstract

Penerapan hukuman dalam masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam menggunakan hukum Islam, namun dapat kita ketahui bahwa Nanggroe Aceh Darussalam merupakan wilayah dari Negara Indonesia yang menerapkan hukum Nasional, sehingga tidak semua penerapan hukum islam dapat dilaksanakan dalam wilayah Nanggroe Aceh Darussalam. Penelitan ini bertujuan untuk membahas secara rinci terkait penerapan Uqubah Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deksriptif. Hasil penelitian ini menunjukan secara spesifik bagaimana uqubah yang diterapkan di Nanggroe Aceh Darussalam dari bentuk klasifikasi hukumnya sampai terhadap upaya pemerintah Aceh dalam mewujudkan uqubah islamiyah yang baik dan sesuai terhadap konstitusi negara.
ANALISIS KASUS KEBAKARAN DI KAWASAN LAHAN GUNUNG BROMO DALAM PENGGUNAAN FLARE SAAT FOTO PRE-WEDDING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM Fira Firnayah Rozani; Firda Nuroktaviany; Imam Nurjaman; Ilham Aidil Fajar; Deden Najmudin
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 1 No. 2 (2023): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : CV SWA Anugrah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v1i2.1439

Abstract

Kronologi kebakaran lahan di Kawasan Gunung Bromo pada 6 September 2023, yang dipicu oleh penggunaan flare saat pemotretan prewedding di Bukit Teletubbies yang melibatkan enam orang, termasuk manajer wedding organizer, yang ditetapkan sebagai tersangka karena kelalaian dalam penggunaan flare dan kurangnya izin memasuki kawasan konservasi. Dampak kebakaran mencakup kerugian ekonomi dan lingkungan senilai Rp 8,3 miliar, dengan konsekuensi serius terhadap ekosistem, jasa wisata, flora, dan fauna langka. Kebakaran juga menyebabkan krisis air bersih dan berdampak kepada 600 jiwa. Proses rehabilitasi flora membutuhkan waktu 3-5 tahun dengan metode alamiah dan penanaman pohon. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat kerugian negara sebesar Rp 89,7 miliar, termasuk tidak adanya pembelian karcis dan pengeluaran wisatawan selama penutupan 13 hari. Langkah-langkah pencegahan melibatkan aturan area, pemantauan, kepatuhan panduan, kerjasama, laporan pengunjung, dan keberadaan pemadam kebakaran di area rawan. Kasus ini sangat menarik untuk dibahas dari sudut pandang Hukum pidana Islam, yakni meliputi penanganan hukum pidana Islam terhadap pembakaran, dan relevansi konsep al-jarhu al-khata’ dalam perkara kealpaan. Hukuman pidana Islam juga diakui dalam kasus ini, dengan sanksi diyat sebagai akibat dari kelalaian/ kealpaan terhadap tingkat kerugian yang diakibatkan.
Tindak Pidana Zina Perspektif Qonun Jinayah Aceh Alfidh Ardiansyah; Ari Hardiansyah; Catur Intan Nuriah Nurbani Yazid; Deni Baskara; Deden Najmudin
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 5 (2023): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10433354

Abstract

The act of adultery occurring today is attributed to the decline in moral values within society. Free sex is one example, where individuals engage in sexual relations without rules. We aim to discuss adultery from the perspective of Aceh's criminal law, exploring the definition, historical background, and the implementation of the punishment for adultery. The objective is to delve into the understanding of criminal law, introduce the early history of Aceh's law, and comprehend the application of adultery punishment within Aceh's legal framework. The research methodology for examining adultery in the context of Aceh's criminal law involves a qualitative approach, relying on literature, both primary and secondary data, specifically related to Article 33 on adultery. The data collection method is through library research. This study follows the Qanun Jinayat research method, where all forms of law and formal rules originate from Islamic Sharia applied in Aceh. The research aims to understand the concept of adultery, its types, and violations from the perspective of Aceh's criminal law. The overall findings suggest that, based on the analysis, criminal acts of adultery in Aceh's Qanun encompass various types of actions, each with distinct sanctions. This study aims to inform the public about adultery offenses and their corresponding penalties, fostering a better understanding to avoid not only the punishment but also the consequences in this world, as outlined in Aceh's criminal law.