Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Penggunaan Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Pertanahan Oleh Pemerintah Desa Didik Irawansah; Jufrin; Sukirman
SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Pengabdian ini: pertama, Mendeskripsikan Pengaturan Penyelesaian Hukum Sengketa Tanah Berdasarkan Jalur Mediasi; kedua, Mendeskripsikan Efektifitas Penyelesaian Sengketa Tanah Oleh Pejabat Desa. Metode Penelitian hukum empiris (non doktrinal), pendekatan kasus dan kebijakan, Pengumpulan data menggunakan, Dokumentasi, observasi dan wawancara dan memadukan dengan kajian kepustakaan terhadap dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan objek yang diteliti, dan dianalisis secara deskriptif analisis. Hasil yang didapatkan Pertama, Penyelesaian sengketa Tanah melalui mediasi sangat efektif dilakukan sewalaupun terdapat keberhasilan yang cukup sedikit karena diakibatkan beberapa factor, sedangkan keterlibatan pihak pemerintah Pertanahan Kabupaten Bima dalam menyelesaikan sengketa pertanahan melalui jalur mediasi adalah sebagai mediator yaitu dengan cara memimpin diskusi, memelihara atau menjaga aturan-aturan perundangan, mendorong para pihak untuk menyampaikan masalah dan kepentingan secara terbuka, mendorong para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan pertarungan yang harus dimenangkan tetapi diselesaika. Kedua, Pola penyelesaian sengketa hukum oleh pejabat desa dalam penyelesaian sengketa  sebagai mediator adalah (1) Mengajukan pengaduan ke Kepala Dusun; (2) Kepala desa menghadirkan pihak-pihak yang bersengketa; (3) Mengumpulkan data; (4) Mediasi; (5) Keputusan; (6) Pihak yang menolak keputusan membawa kasus ke Camat; (7) Penyelesaian melalui Pengadilan. Pentingnya penelitian ini dilakukan karena Pertama, Di Desa Laju Kecamatan Langgudu sering terjadi Sengketa tanah setiap tahunnya. Kedua, Sengketa tanah tidak dapat diselesaikan di pengadilan, sebab masing-masing pihak merasa tidak mampu menghadirkan bukti otentik
Law Economic Development: A Study Of Economic Protection And Recovery Policies In The Pandemic Covid-19 Didik Irawansah; Ridwan; Kuswardani
Law and Justice Vol. 7 No. 1 (2022): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v7i1.765

Abstract

This study describes the role of law in the development and recovery of Indonesia's national economy in the era of the Covid-19 pandemic and describes various policies for protection and economic recovery in the MSME sector during the Covid-19 pandemic and its implications. Method, normative juridical law research which bases its analysis on legal documents that are closely related to the problem under study. Analyzed by analytical descriptive, qualitative conclusion. Research Results: The Indonesian Government's policies have been responsive enough to overcome the pandemic, this is indicated by the various policies issued to regulate sectors affected by the co-19 pandemic, especially in the MSME sector. But it is felt that at the implementation stage it has not been able to target to the lowest point, this condition is characterized by complicated and procedural regulatory constraints, too rigid budgeting and administration barriers, weak coordination and supervision and overlapping authority in managing and providing assistance to beneficiaries. Novelty: Belum ada penelitian yang mempelajari Ragam Kebijakan PEN dalam Pemulihan Ekonomi di Indonesia Pasca Pandemic Covid 19
PENERTIBAN PASAR DAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR TENTE KABUPATEN BIMA fathir fathir; Didik Irawansah; Ridwan Ridwan
Journal of Excellence Humanities and Religiosity Vol. 1 No. 2 (2024): July (2024)
Publisher : Journal of Excellence Humanities and Religiosity

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/joehr.v1i2.259

Abstract

Tujuan Penelitian ini pertama: mendeskripsikan tahapan penertiban Pasar Dan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bima utamanya di Pasar tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima; kedua, mendeskripsikan Faktor apa saja sebagai kendala dalam Penertiban PKL Pasar dan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Bima. Metode Penelitian hukum empiris (non doktrinal), pendekatan kasus dan kebijakan, Pengumpulan data menggunakan, Dokumentasi, observasi dan wawancara dan memadukan dengan kajian kepustakaan terhadap dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan objek yang diteliti, dan dianalisis secara deskriptif analisis. Hasil penelitian terdapat beberapa tahapan Dalam penertiban PKL di pasar Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima, Tahapan Sosialisasi sebagai tahapan pemberitahuan atau peringatan, tahapan Penertiban, Tindakan Represif Apabila diPerlukan Serta Tindakan setelah PKL direlokasi atau pemulihan, meski demikian Dalam penertiban PKL di Kabupaten Bima, terdapat beberapa faktor yang memperlambat terutama dalam penertiban pasar dan PKL di wilayah tersebut,. Seperti: 1) Ketidaksetujuan Pedagang dan Masyarakat; 2) Keterbatasan Sumber Daya; 3) Ketidaktersediaan Alternatif Pemukiman; 4) Keterlibatan Pihak Tertentu; 5) Tingkat Kepatuhan dan Penegakan Hukum; 6) Aspek Sosial dan Ekonomi, meskipun demikian kendala- kendala tersebut dapat diatasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Bima melalui Langkah- Langkah persuasif Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bima.