Garuda - Garba Rujukan Digital

Implikasi Yuridis Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Terhadap Penyelenggara Pemerintahan Daerah Aman Ma'arij; Sukirman
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 1 (2020): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/fundamental.v1i1.12

Implikasi hukum LKPJ Kepala Daerah dapat berbentuk perbaikan dan pemberhentian kepada kepala daerah.Penelitian ini bertujuan menganalisis Kedudukan LKPJ Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Aspek Yuridis LKPJ Kepala Daerah. Penelitian ini menggunakan Penelitian Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan LKPJ tersebut adalah sebagai dasar untuk melakukan evaluasi dan bahan untuk melakukan pembinaan lebih lanjut atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka melakukan perbaikan dan perubahan kedepannya. Kedua, Implementasi dari fungsi pengawasan oleh DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan hak untuk menilai kinerja kepala daerah berdasarkan LKPJ dapat dirumuskan pendapat DPRD dengan rekomendasi yang berimplikasi pada keadaan tertentu

Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Ilyas Sarbini; Sukirman; Aman Ma'arij
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 1 (2020): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/fundamental.v1i1.19

Kehidupan yang tertib dan damai dalam tatanan masyarakat adalah menjadi harapan, namun dalam interaksi antar individu di dalamnya akan ada saja perbedaan-perbedaan sesuai kepentingan masing-masing sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang satu dengan yang lain yang dapat mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat dapat berupa konflik atau pertikaian. Sekarang marak terjadi, masyarakat cenderung menggunakan kekerasan dalam penyelesaian sengketa yang mereka alami, dengan harapan dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya lebih murah. Masyarakat memandang bahwa dengan melakukan kekerasan, sengketa yang terjadi akan dapat diselesaikan,sehingga dalam kehidupan masyarakat yang demikian, maka angka konflik atau pertikaian terus meningkat dan menjadi fenomena biasa dalam masyarakat baik terkait konflik antara dua individu maupun lebih. Fenomena ini berakibat pada penumpukan perkara di lembaga-lembaga peradilan, belum lagi yang tidak dilaporkan yang dapat menjadi bara dalam jiwa korban maupun pelaku yang sewaktu-waktu dapat meledak dan memicu eskalasi konflik yang semakin luas. Kecenderungan orang berprasangka buruk terhadap proses peradilan konvensional sekarang, disana disangka terjadi adu loby mana yang kuat dia yang menang dan malah dikatakan menang jadi arang kalah jadi abu. Prasangka buruk itu yang membuat proses peradilan tidak dipercaya, yang berakibat kecenderungan orang melampiaskan penyelesaian masalahnya dengan main hakim sendiri

Problematika Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Kota Bima Munir Munir; Nasrullah Nasrullah; Sukirman Aziz; Adnan Adnan
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 2 (2021): Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v10i2.47

Pemerintah Kota Bima melakukan perombakan Kabinet tanggal 15 Mei 2019. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dimutasi sebanyak 303 orang. Mutasi terbesar sepanjang sejarah Kota Bima, Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan dan hambatan mutasi PNS di Kota Bima. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan sosiologis.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Bahwa Mutasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menganut mutasi dengan system merit dan PP Nomor 11 Tahnu 2017 tentang Manajemen PNS. Penempatan pejabat tidak sesuai dengan keahliannya hal ini disebabkan kuat faktor politik untuk menempatkan pejabat sesuai dengan keingin kepala daerah bukan karena kebutuhannya. Sistim tidak berdaya akibat kuatnya intervensi kepala daerah pada saat mutasi. Ketiga adalah Pejabat Pembina kepegawaian melakukan demosi kepada ASN Kota Bima yang tidak memiliki kesalahan secara yuridis formald dalam pelaksaan tugasnya. Hal ini justru bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi di Kota Bima.

AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN ARISAN PRESPEKTIF PERJANJIAN DALAM HUKUM PERDATA Munir Munir; Sukirman Sukirman; Gufran Gufran
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 4 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jisip.v5i4.2554

In the implementation of research related to the legal consequences of the implementation of arisan in the perspective of this agreement is conducted. The purpose of this study is to determine the legal consequences of the implementation of the perspective of the agreement in civil law. In this study uses a type of normative law research, with several approaches. The statue approach is an approach used by reviewing all relevant laws and regulations in accordance with the law dealt with, conceptually and historically. The results of this study show that one form of agreement in society in general is the agreement to conduct arisan activities. Arisan is very similar to savings. As a system to save money, but this activity is also intended for meeting activities that have an element of coercion because members are required to pay and come when the lottery will be held. As a result of the law, the relationship between the legal subject and other legal subjects of an agreement, contains the fulfillment of the rights and obligations of the parties by mutual agreement as a law for those who make it. That is the meaning of the essential agreement regulated in article 1338 of the Civil Code. And article 1320 of the Civil Code is also the basis of an agreement that is consensualism. However, article 1338 paragraph (1) and article 1320 of the Civil Code are not enough to be used as a standard in the implementation of arisan as a

Pembatasan Sosial Berbasis Kelurahan (PSBK) Dalam Penanganan Covid-19 Kota Bima Ditinjau Dari Perspektif Hukum Munir Munir; Sukirman Sukirman
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 2 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i2.3128

This study aims to determine and understand whether PSBK is by the provisions of the legislation and to determine the impact of PSBK implementation in Bima City. The nature of the research is empirical legal research. The approach used is interdisciplinary. The data sources are sourced from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the study show that there is a discrepancy between PSBK and statutory regulations, namely, the legislation only recognizes PSBB and does not recognize PSBK as in Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine and in Regulation of the Minister of Health Number 9 of 2020 concerning PSBB Guidelines, then there is a lack of synchronization. , comprehensive disharmony and multiple interpretations between Law Number 4 of 1984 concerning Outbreaks of Infectious Diseases and Government Regulation Number 40 of 1991 concerning Management of Outbreaks of Infectious Diseases, and Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management. Furthermore, there are impacts caused by the PSBK both legally, economically, and socially.

Ius Constituentum Election Courts in Indonesia Ahead of National Simultaneous Elections Taufik Firmanto; Sukirman Sukirman
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 6 No 2 (2022): JUNE
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Prior to the Implementation of National Simultaneous Elections in Indonesia, Ius Constituents of the Election Court. The purpose of this research is to examine the Election Court's Ius Constituendum in Indonesia, precisely how this Special Court is based on the PTUN environment and is placed in each province capital. This study employs normative juridical research, which is concerned with applying rules or norms in positive law. With a legal perspective (statute perspective), a conceptual perspective (conceptual perspective), and a case perspective (case approach). The results of this study show that the institution of a special election court/election in line with the democratic rule of law principles is necessary, as indicated by the following options: Establishment of a special election court/election inside the Administrative Court, to be known as the Election Court. The Administrative Court houses this Special Court, which is located in each province's capital. This Court has the jurisdiction to hear and determine Election Results Disputes, Election/Pilkada Crimes, and analyze and adjudicate Election Administration/Election Disputes. The Administrative Court houses this Special Court, which is located in each province's capital. This Court has the jurisdiction to hear and determine Election Results Disputes, Election/Pilkada Crimes, as well as to analyze and adjudicate Election Administration/Election Disputes. The Administrative Court houses this Special Court, which is located in each province's capital. This Court has the jurisdiction to hear and determine Election Results Disputes, Election/Pilkada Crimes, as well as to analyze and adjudicate Election Administration/Election Disputes.

Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam E-Commerce Di Indonesia Rizky Amelia; Ilyas Sarbini; Adnan; Sukirman
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i1.92

Semakin tinggi transaksi perdagangan elektronik maka semakin tinggi juga potensi sengketa konsumen dalam transaksi perdagangan elektronik (e-commerce). Untuk aspek perlindungan konsumen Indonesia telah memiliki UU Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999, namun seiring berjalannya waktu undang-undang tersebut dinilai tidak cukup menjadi payung perlindungan hukum penyelesaian sengketa konsumen di dalam transaksi e-commerce. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa konsumen dalam e-commerce di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Hasilnya, perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce dapat dilakukan pra beli, sementara untuk pasca beli, apabila terjadi sengketa dapat dilakukan proses penyelesaian sengketa dengan dua pendekatan utama yaitu Internal Dispute Resolution dan Eksternal Dispute Resolution.

Ijin Perkawinan Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Hamil Diluar Kawin: Study Di Pengadilan Agama Raba Bima Juhriati; Kasmar `; Sukirman; Muhammad Asad Imaduddin
NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 1 No 1 (2023): Nalar: Jurnal of Law dan Sharia
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pasca revisi Undang-Undang Perkawinan, terjadi kenaikan angka yang signifikan terhadap jumlah permohonan dispensasi kawin. Hal ini disebabkan oleh batas usia kawin bagi wanita yang dinaikkan menjadi 19 tahun. Perubahan regulasi tersebut dilakukan untuk mengatasi kondisi darurat perkawinan anak yang terjadi di Indonesia. Sayangnya, kenaikan jumlah permohonan dispensasi tidak dibarengi dengan aturan yang ketat, sehingga mayoritas justru dikabulkan oleh hakim. Aturan yang telah ada, baik UU No. 16 Tahun 2019 maupun PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memiliki celah hukum yang membuat izin dispensasi kawin masih terbuka lebar dengan menggunakan alasan apapun. Artinya, praktek perkawinan di bawah umur pasca revisi UU Perkawinan akan terus menerus terjadi jika aturan yang ada tidak melimitisasi alasan di balik pengajuan permohonan dispensasi kawin. Alasan pengajuan permohonan dispensasi harus dibatasi pada alasan yang sifatnya sangat mendesak untuk menghindari multitafsir. Oleh karena itu, perlu adanya aturan tentang dispensasi yang menyebutkan secara jelas mengenai alasan pokok yang dapat diajukan oleh para pihak dan juga yang dapat dikabulkan oleh hakim. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dan meminimalisir praktek perkawinan di bawah umur yang terjadi akibat adanya dispensasi kawin

Penggunaan Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Pertanahan Oleh Pemerintah Desa Didik Irawansah; Jufrin; Sukirman
SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan Pengabdian ini: pertama, Mendeskripsikan Pengaturan Penyelesaian Hukum Sengketa Tanah Berdasarkan Jalur Mediasi; kedua, Mendeskripsikan Efektifitas Penyelesaian Sengketa Tanah Oleh Pejabat Desa. Metode Penelitian hukum empiris (non doktrinal), pendekatan kasus dan kebijakan, Pengumpulan data menggunakan, Dokumentasi, observasi dan wawancara dan memadukan dengan kajian kepustakaan terhadap dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan objek yang diteliti, dan dianalisis secara deskriptif analisis. Hasil yang didapatkan Pertama, Penyelesaian sengketa Tanah melalui mediasi sangat efektif dilakukan sewalaupun terdapat keberhasilan yang cukup sedikit karena diakibatkan beberapa factor, sedangkan keterlibatan pihak pemerintah Pertanahan Kabupaten Bima dalam menyelesaikan sengketa pertanahan melalui jalur mediasi adalah sebagai mediator yaitu dengan cara memimpin diskusi, memelihara atau menjaga aturan-aturan perundangan, mendorong para pihak untuk menyampaikan masalah dan kepentingan secara terbuka, mendorong para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan pertarungan yang harus dimenangkan tetapi diselesaika. Kedua, Pola penyelesaian sengketa hukum oleh pejabat desa dalam penyelesaian sengketa sebagai mediator adalah (1) Mengajukan pengaduan ke Kepala Dusun; (2) Kepala desa menghadirkan pihak-pihak yang bersengketa; (3) Mengumpulkan data; (4) Mediasi; (5) Keputusan; (6) Pihak yang menolak keputusan membawa kasus ke Camat; (7) Penyelesaian melalui Pengadilan. Pentingnya penelitian ini dilakukan karena Pertama, Di Desa Laju Kecamatan Langgudu sering terjadi Sengketa tanah setiap tahunnya. Kedua, Sengketa tanah tidak dapat diselesaikan di pengadilan, sebab masing-masing pihak merasa tidak mampu menghadirkan bukti otentik

Membangun Desa Rora sebagai Desa Agrowisata Syamsuddin; Aman Ma'ari; Ilham; Sukirman; Munir; Nasrullah
SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2 No 3 (2023)
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan diadakan program pengembangan desa pariwisata ini adalah untuk memperindah lokasi air terjun ntuda yang ada di desa Rora. Metode pelaksanaan program meliputi; Tahap persiapan dan pengumpulan bahan-bahan untuk dijadikan sebagai papan, pembersihan kayu yang dijadikan sebagai papan, pembuatan papan, pengecatan papan, penulisan kata-kata pada papan, dan pemasangan papan di jalur menuju lokasi dan di lokasi air terjun. Hasil yang dicapai setelah program ini dilaksanakan antara lain; 1) Tim telah memberikan petunjuk jalan terhadap pengunjung yang tidak tahu jalur untuk menuju wisata air terjun Ntuda; 2) Tim telah mampu menyampaikan pesan kepada masyarakat melalui papan-papan tersebut tentang begitu pentingnya menjaga kebersihan di sekitaran wisata air terjun; 3) Tim juga mengubah halaman lokasi yang biasa-biasa saja menjadi tempat atau spot foto yang bagus nan indah di halaman lokasi air terjun; 4) Tim juga mampu memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa begitu pentingnya kita semua menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search