Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman NALAR: Jurnal of Law dan Sharia SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Jufrin Jufrin
Universitas Muhammadiyah Bima
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK TERHADAP ADANYA LIKUIDASI Jufrin Jufrin; Kasmar Kasmar; Nasrullah Nasrullah
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 5 No 2 (2021): Oktober
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v5i2.696

Abstract

Eksistensi hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada orang baik secara individu maupun secara kolektif, demikian pula dalam hukum perdata bisnis dan perbankan sebagai bagian dari hukum perdata dan bisnis maka perlindungan hukum kepada para nasabah bank mutlak dan sangat diperlukan, sebagai media atau sarana usaha di bidang keuangan yang melakukan kegiatan simpan pinjam dana dari masyarakat dan untuk masyarakat maka dunia perbankan sangat rentan dengan berbagai resiko yaitu antara lain yang datang dari pihak bank yanng berimbas pada nasabah bank, misalnya yang dikenal dengan likuidasi perbankan, perjalanan usaha perbankan tidaklah selalu sehat dan menguntungkan akan tetapi dalam praktek terdapat pula bank yang tidak sehat dan tidak mampu melaksanakan aktivitasnya secara baik dan sehat sebagaimana diharapkan, maka dalam hal ini pihak pemerintah yang diwakili Bank Indonesia melakukan merjer dan likuidasi bank yang bermasalah tersebut. Dengan adanya likuiditasi bank tersebut seyogianya dapat memberikan perlindingan hukum kepada para nasabah bank yang dikuiditasi agar modal dan hak haknya dapat terjaga dan terlindungi secara hukum.
Peranan Pengangkutan Laut Sebagai Sarana Transportasi Masyarakat Indonesia Muhamad Amin; Jufrin
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 2 (2020): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/fundamental.v9i2.26

Abstract

Pengangkutan di Indonesia memiliki peranan penting dalam memajukan dan memperlancar perdagangan dalam maupun luar negeri karena adanya pengangkutan dapat memperlancar arus barang dari daerah produksi ke konsumen sehingga kebutuhan konsumen dapat terpenuhi. Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia, yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Tujuan diadakannya pengangkutan adalah untuk memindahkan barang dari tempat asal ke tempat tujuan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Mengangkut artinya mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. “Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.” Perusahaan angkutan di perairan wajib mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan. Perusahaan angkutan di perairan wajib mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan, dibuktikan dengan karcis penumpang atau dokumen muatan. Perusahaan angkutan di perairan harus memastikan: sarana angkutan kapal telah memenuhi persyaratan kelaiklautan; sarana angkutan kapal telah diisi bahan bakar dan air tawar yang cukup serta dilengkapi dengan pasokan logistik; ruang penumpang, ruang muatan, ruang pendingin, dan tempat penyimpanan lain di kapal cukup memadai dan aman untuk ditempati penumpang dan/atau dimuati barang; dan cara pemuatan, penanganan,penyimpanan, penumpukan, dan pembongkaran barang dan/atau naik atau turun penumpang dilakukan secara cermat dan berhati-hati
Distribution of Joint Assets For Divorced Wife in Unrecorded Marriage (Bima District) Muh Asad Imaduddin; Rahmawati Rahmawati; Jufrin Jufrin
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (381.673 KB) | DOI: 10.31004/jptam.v6i2.4407

Abstract

The practice of undisputed marriages is the same in the case of breaking up of marital relations and has implications for the process of dividing joint assets.So the purpose of this study is how the legal consequences and provisions for the distribution of assets for divorced wives from marriage are not recorded in the distribution of joint assets in civil law and how legal remedies for wives for the right to share joint assets for divorced wives in marriage are not recorded in Bima Regency.This study uses empirical legal research, with a Case Approach, a legal approach (approach status) and a conceptual approach (conceptual approach) using primary data, data analysis using qualitative descriptive with inductive thinking. The results of this study indicate that first a marriage is valid if it is carried out according to religious law and consecutive beliefs.Second, if the marriage is not registered, then it is not and the validity of the marriage, both in the distribution of joint property or gonorrhea property. Third, the legal consequences of unregistered marriages on the position of joint assets, marriages without official documents or commonly referred to as unregistered marriages,so that in the position of joint property the State is not entitled to regulate the distribution because it is not recorded in the marriage registration, but in the distribution of joint property it can still be carried out on condition that an agreement is made in the distribution of its assets.
HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA: Optimalisasi Fungsi Berbasis Pengendalian Risiko Pada Perbankan Syariah Rahmawati; Muh Asad Imaduddin; Jufrin; Muslimah
Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman Vol. 9 No. 2 (2023): Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman
Publisher : STAI Syubbanul Wathon Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61136/zskcz305

Abstract

After Law Number 21 of 2008, the government attempted to increase the resilience of sharia banking to potential risks that could occur at any time. The systemic impact resulting from failure to control risk is the main reason for implementing strict regulations in the banking industry. the impact caused by the failure to control risks, and the implementation of strict regulations on the banking industry, and looking at the government's actions in forming regulatory rules regarding sharia banking. Considering this research, we look at the rules made by the government. Why is the main reason for implementing strict regulations in the banking industry. The aim of this research is to determine the impact of failure to control risk by sharia banking, and the implementation of strict regulations in the banking industry. This research uses a descriptive-qualitative approach, with a type of library research, namely a type of research by collecting scientific papers as research objects or collecting data in the nature of a library study. The research results show that the Government needs to improve the regulatory and supervisory function of sharia banking in Indonesia. To optimize the function of sharia banking, the government must be able to control the risks that always frame sharia banking business activities.
Urgensi Pembentukan Peraturan Desa Sebagai Kerangka Hukum Dalam Pemanfaatan Potensi Desa Ahmad Yasin; Ulfa Widayati; Jufrin
NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 1 No 1 (2023): Nalar: Jurnal of Law dan Sharia
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengungkap realisasi pembentukan peraturan desa sebagai pengejawatahan amanah peraturan yang berlaku diwilayah hukum pemerintah daerah Kabupaten Bima. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengungkap faktor-faktor penghambat dalam pembentukan peraturan desa. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta (factual approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian ditemukan bahwa 191 desa yang ada di wilayah hukum pemerintah daerah Kabupaten Bima belum ada perdes inovasi kecuali perdes APBDes untuk setiap anggaran.
Penggunaan Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Pertanahan Oleh Pemerintah Desa Didik Irawansah; Jufrin; Sukirman
SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Pengabdian ini: pertama, Mendeskripsikan Pengaturan Penyelesaian Hukum Sengketa Tanah Berdasarkan Jalur Mediasi; kedua, Mendeskripsikan Efektifitas Penyelesaian Sengketa Tanah Oleh Pejabat Desa. Metode Penelitian hukum empiris (non doktrinal), pendekatan kasus dan kebijakan, Pengumpulan data menggunakan, Dokumentasi, observasi dan wawancara dan memadukan dengan kajian kepustakaan terhadap dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan objek yang diteliti, dan dianalisis secara deskriptif analisis. Hasil yang didapatkan Pertama, Penyelesaian sengketa Tanah melalui mediasi sangat efektif dilakukan sewalaupun terdapat keberhasilan yang cukup sedikit karena diakibatkan beberapa factor, sedangkan keterlibatan pihak pemerintah Pertanahan Kabupaten Bima dalam menyelesaikan sengketa pertanahan melalui jalur mediasi adalah sebagai mediator yaitu dengan cara memimpin diskusi, memelihara atau menjaga aturan-aturan perundangan, mendorong para pihak untuk menyampaikan masalah dan kepentingan secara terbuka, mendorong para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan pertarungan yang harus dimenangkan tetapi diselesaika. Kedua, Pola penyelesaian sengketa hukum oleh pejabat desa dalam penyelesaian sengketa  sebagai mediator adalah (1) Mengajukan pengaduan ke Kepala Dusun; (2) Kepala desa menghadirkan pihak-pihak yang bersengketa; (3) Mengumpulkan data; (4) Mediasi; (5) Keputusan; (6) Pihak yang menolak keputusan membawa kasus ke Camat; (7) Penyelesaian melalui Pengadilan. Pentingnya penelitian ini dilakukan karena Pertama, Di Desa Laju Kecamatan Langgudu sering terjadi Sengketa tanah setiap tahunnya. Kedua, Sengketa tanah tidak dapat diselesaikan di pengadilan, sebab masing-masing pihak merasa tidak mampu menghadirkan bukti otentik
Upaya Pencegahan Gizi Buruk dan Penerapan PHBS di Desa Tolowata Muammar Iksan; Jufrin; Muh.Apriansyah; Bulqis
SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2 No 3 (2023)
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Persoalan gizi buruk pada anak masih mewarnai dunia kesehatan dan akan terus memburuk apabila tidak segera ditangani dengan bijak. Sebab anak sehat merupakan pondasi krusial dalam membangun masa depan bangsa nantinya. Maka dari itu setiap upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menurunkan kasus gizi buruk dapat berkontribusi besar, termasuk yang paling utama adalah program pengabdian kepada masyarakat yang fokus pada isu tersebut. Tujuan dari program pengabdian masyarakat ini adalah memberikan motivasi dan meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan PHBS kepada masyarakat desa agar dapat dimplementasikan untuk mencegah terjadinya kasus gizi buruk terutama pada kelompok usia balita dan anak-anak. Pendekatan awal melalui diskusi ringan dengan mitra program seperti perangkat desa, staf puskesmas Ambalawi, dan pihak sekolah  terkait rencana dan persiapan program. Kemudian diikuti dengan survei lokasi kegiatan di semua dusun yang ada. Hasil sosialisasi kesehatan menunjukkan bahwa sasaran dan mitra program sangat  termotivasi untuk mulai menerapkan PHBS dan membangun kesadaran gizi untuk menjaga kesehatan keluarga di rumah serta di lingkungan desa, termasuk lingkungan sekolah. Sangat perlu kedepannya diadakan program intervensi spesifik pada kelompok-kelompok usia rentan terhadap masalah gizi seperti upaya peningkatan kesehatan remaja dan ibu hamil untuk mencegah terjadinya kasus gizi buruk secara optimal di desa Tolowata.
Co-Authors Ahmad Yasin Bulqis Didik Irawansah Hadi Nasbey Kasmar Muammar Iksan Muh Asad Imaduddin Muh.Apriansyah Muslimah Nasrullah Rahmawati Rahmawati Rahmawati Sukirman Ulfa Widayati