Rahma Yani Hasibuan
Universitas Negeri Medan

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Dinasti Politik Dalam Pemilu:Antara Partisipasi Warga Negara Dan Politik Transaksional Rahma Yani Hasibuan; Melva Simangunsong; Bila May; Dian Uli Anatasia L. Tobing; Loficha Metesa Br Ginting; Dandi Putra Bintang; Prayetno
Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies Vol. 1 No. 3 (2023): Terbitan Edisi November 2023
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STAI Raudhatul Akmal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33151/ijomss.v1i3.94

Abstract

Dinasti politik seringkali terlibat dalam praktik politik transaksional yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk pertukaran kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam pemilihan umum, hal ini dapat merusak integritas pemilihan dan proses politik secara keseluruhan. Dinasti politik mengacu pada dominasi berulang keluarga atau garis keturunan dalam panggung politik dan posisi berpengaruh dalam pemerintahan. Hasil case method ini diharapkan memberi wawasan mendalam tentang peran dinasti politik dalam politik modern dan menyoroti tantangan dan peluang dalam menjaga demokrasi yang kuat dan inklusif. Penelitian bertujuan untuk menyelidiki bagaimana dominasi keluarga atau garis keturunan tertentu dalam politik dapat mempengaruhi partisipasi warga negara dalam pemilihan umum. Mini Riset ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem dinasti politik memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap demokrasi, partisipasi politik, dan integritas proses politik. Dalam konteks politik transaksional dalam pemilihan umum, ditemukan bahwa hal ini dapat mempengaruhi preferensi pemilih, tingkat partisipasi pemilih, integritas pemilu, kebijakan publik, persepsi masyarakat terhadap proses politik, dan kualitas demokrasi. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa alternatif solusi telah diajukan, termasuk peningkatan pendidikan politik, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih kuat, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta partisipasi aktif masyarakat sipil. Kata Kunci: Dinasti Politik, Pemilu, Partisipasi, Politik Transaksional
Dinamika Politik Lokal: Nepotisme dan Konflik Internal di Pemerintah Desa Cinta Rakyat Rahma Yani Hasibuan; Julia Ivanna
Journal on Education Vol 6 No 4 (2024): Journal on Education: Volume 6 Nomor 4 Mei-Agustus 2024
Publisher : Departement of Mathematics Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joe.v6i4.6116

Abstract

This research aims to examine local political dynamics related to the practice of nepotism and internal conflict in the Cinta Rakyat Village Government. The problems studied include an analysis of the factors that influence the emergence of nepotism and internal conflict in the context of village government, as well as their impact on the sustainability of local development and community trust in local government institutions. The research method used is a qualitative descriptive method using interviews, observation and documentation. Data analysis was carried out using a descriptive and interpretive approach to understand local political dynamics related to nepotism and internal conflict. The research results show that the practice of nepotism and internal conflict in the Cinta Rakyat Village Government is influenced by factors such as local power dynamics, socio-economic structure and political culture of the local community. Nepotism and internal conflict have hampered the effectiveness and sustainability of village development and reduced public trust in village government institutions. This research provides a deeper understanding of the complexity of local politics at the village level and highlights the importance of policy reform to overcome nepotism and internal conflict in local government in order to realize sustainable development and transparent and accountable government.