Alfiansyah Alfiansyah
IAI Al-Khairat Pamekasan

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IBU KOTA NEGARA BARU DALAM PANDANGAN HUKUM LINGKUNGAN Alfiansyah Alfiansyah
ANAYASA : Journal of Legal Studies Vol. 1 No. 1 Juli (2023): ANAYASA: Journal of Legal Studies
Publisher : PT. Altin Riset Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61397/ays.v1i1.4

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Ibu Kota Negara Baru Dalam Pandangan Hukum Lingkungan Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Jenis penelitian studi pustaka digunakan untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang suatu topik atau fenomena dengan menganalisis literatur dan sumber-sumber yang relevan yang dimana dalam penelitian ini berkaitan dengan Ibu Kota Negara Baru Dalam Pandangan Hukum Lingkungan. Adapun data, diperoleh melalui kajian dan analisis terhadap berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti dan kemudian peneliti menarik benang merah dan menyimpulkan dari hasil temuan dan kajian penelitian. Hasil penelitian ini mendapatkan kesimpulan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Hukum lingkungan memperkenalkan konsep tanggung jawab lingkungan, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam proyek bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola dampak-dampak lingkungan yang dihasilkan. Jika terjadi kerusakan lingkungan, pihak yang bertanggung jawab harus melakukan tindakan pemulihan dan kompensasi yang sesuai. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku dan tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan.
SOCIAL MEDIA AS A PUBLIC SPHEREMENGUATNYA GERAKAN ISLAM KONSERVATIF DALAM DUNIA PENDIDIKAN Alfiansyah Alfiansyah; Fajriyah Fajriyah
Molang: Journal Of Islamic Education Vol. 1 No. 01 (2023): Vol 01. No 01 2023
Publisher : LP2M Institut Agama Islam Al-Khiarat Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32806/qcjaeb32

Abstract

Artikel ini membahas bagaimana media sosial melibatkan individu dalam tindakan komunikatif untuk menciptakan ranah publik dan demokrasi partisipatif, serta bagaimana deviasi interpretasi terjadi di tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan data yang berasal dari media online dan media sosial. Data dipilih berdasarkan beberapa kategori, termasuk konten berita dari pemerintah, tanggapan dari tokoh publik yang mencakup tokoh agama, politik, dan masyarakat, serta deviasi interpretasi yang terjadi di media sosial. Beberapa temuan penelitian ini antara lain: pertama, sejak 1966, Keputusan Bersama (SKB) telah menjadi alternatif untuk mengatasi permasalahan yang bersifat lintas sektoral. Keberadaan SKB diharapkan menjadi solusi atas berbagai konflik antar atau intern agama. SKB Tiga Menteri juga menjadi bukti komitmen pemerintah untuk membangun moderasi dan toleransi beragama di dunia pendidikan. Namun, di era modern ini, sulit untuk menafikan peran media sosial dalam membentuk pemahaman publik. Beberapa temuan menjadi dasar terjadinya deviasi interpretasi di ranah publik, khususnya di media sosial. Pertama, di tengah menguatnya politisasi agama di Indonesia, kebijakan SKB rentan digunakan oleh pihak tertentu untuk melegitimasi opini publik tentang posisi mayoritas dan minoritas. Kedua, perumusan formulasi SKB sebanyak mungkin menyertakan beberapa kasus, sehingga tidak timbul kecurigaan dari komunitas mayoritas atas keberpihakan pemerintah. Ketiga, dalam perumusan kebijakan, utamanya berkenaan dengan dunia pendidikan yang menjadi hajat orang banyak, pembangunan opini publik menjadi tolak ukur efektivitas sebuah kebijakan