Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Innovative: Journal Of Social Science Research
Abdur Rahman Sirait
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Politik Hukum tentang Hak Asasi Manusia terhadap Sistem Pengamanan di Lapas Klas II A Binjai Abdur Rahman Sirait; Ismaidar Ismaidar
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.7549

Abstract

Pengakuan tentang HAM secara prinsipial tercermin dalam sila kedua (Pancasila). Konsep dasar HAM yang masih bersifat abstrak perlu dijabarkan dalam konsep yang lebih konkrit, sehingga mempunyai kekuatan hukum dalam pelaksanaannya.Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan, kedamaian, serta keadilanKebijakan pengelolaan Lapas dan Rutan tidak saja dipengaruhi oleh Lembaga internal pada Kemenkumham Republik Indonesia saja seperti ketidak sesuaian antara kebijakan yang diambil pada Kementerian Hukum dan HAM dengan implementasi yang terjadi di Lapas dan Rutan,Tulisan ini membahas tentang Politik Hukum tentang Hak Asasi Manusia terhadap Sistem Pengamanan di Lapas Klas II A Binjai. Dengan adanya kebijakan yang baik maka akan mempengaruhi dan mengurangi persoalan Lapas terutama pada sistem pengamanan.Pada penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif dengan menganalisis data-data yang terdapat pada penelitian kepustakaan kesimpulan dalam penelitian ini yaituPengamanan Lapas di Indonesia perlu dilakukan dengan tetap mengacu kepada peraturan dan kebijakan yang ditetapkan pada Peraturan Menteri hukum dan HAM dan peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.Dengan memperbaiki managemen Lapas dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
Upaya Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Polres Tual Maluku Tenggara Yossri Mantaw Sihombing; Yasmirah Mandasari Saragih; Sumarno Sumarno; Abdur Rahman Sirait; Delianto Habeahan
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.10603

Abstract

Abstrak Perkembangan jumlah kendaraan dan rendahnya kesadaran hukum dalam masyarakat menyebabkan terjadinya ketidakdisplinan dalam berlalu lintas sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Salah satunya adalah kecelakaan tabrak lari yang dimana pelakunya tidak bertanggungjawab dengan melarikan diri dan membiarkan korban begitu saja tanpa menghentikan kendaraannya. Untuk mewujudkan kedisplinan dalam berlalu lintas dibutuhkan peranan penegak hukum yang dilaksanakan oleh Polisi Lalu Lintas.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi faktor penyebab banyak terjadinya tabrak lari di kota Tual dan bagaimana upaya kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di kota Tual. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah kepolisian yang memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari yaitu Unit Kecelakaan Satlantas Polres Tual Maluku Tenggara. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan study dokumen yang nantinya data tersebut akan di analisis secara kualitatif. Dan untuk hasil penelitian sendiri menunjukkan bahwa yang menjadi faktor penyebab banyak terjadinya tabrak lari di kota Tual adalah karena kurangnya kesadaran masyarakat, adanya rasa takut serta jalan atau tempat yang sepi. Adapun upaya yang dilakukan kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di kota Tual adalah melalui penal (penindakan) yaitu dengan melakukan mediasi antar pelaku dan korban, melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan upaya non penal (pencegahan) yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada siswa menengah atas (SMA), melakukan seminar umum dan memberikan edukasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun media sosial.Adapun kendala yang dihadapi oleh Polres Tual dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di kota Tual dikarenakan keterlambatan melapor, kurangnya kesadaran masyarakat, tidak ada saksi, wilayah kejadian tidak ada CCTV dan belum ditemukannya pelaku. Kata Kunci: Peran Kepolisian, Tindak Pidana, Kecelakaan Lalu Lintas, Tabrak Lari
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Atas Terjadinya Tindak Pidana Malpraktik Medis oleh Dokter yang Bertugas Di Rumah Sakit T. Riza Zarzani; Ismaidar Ismaidar; Abdur Rahman Sirait
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11041

Abstract

Rumah sakit bukan semata tempat praktik pelayanan kesehatan namun memiliki kedudukan sebagai subyek hukum. Subyek hukum rumah sakit berbentuk korporasi yang berbadan hukum. Karakteristik badan hukum korporasi rumah sakit mempunyai perbedaan dengan korporasi lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh struktur organ korporasi rumah sakit yang membedakan pemilik, organisasi manajerial dan pelayanan. Malpraktik merupakan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, dimana akibat dari kesalahan atau kelalaian tersebut pasien menderita luka berat, cacat bahkan meninggal dunia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan mengkaji aspek hukum pidana dalam hukum kesehatan tentang malpraktik, teori dan pendapat ahli untuk usulan kebijakan hukum yang lebih baik. Melakukan studi kepustakaan yang bersumber dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana malpraktek di rumah sakit, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya malpraktik medis di rumah sakit dan kebijakan hukum pidana terhadap korporasi atas terjadinya tindak pidana malpraktik medis oleh dokter yang bertugas di rumah sakit. Berdasarkan permasalahan yang diangkat dapat disimpulkan bahwa pelayanan dalam rumah sakit sangat bertumpu pada pelayanan dokter karena berperan penting dalam fungsi memberi pelayanan kepada pelanggan rumah sakit. Dalam melakukan profesinya, dokter dituntut harus mematuhi kode etik kedokteran yaitu ilmu kedokteran mutakhir, etika umum, etika kedokteran, hukum dan agama.
Co-Authors Delianto Habeahan Ismaidar Ismaidar Sumarno Sumarno T. Riza Zarzani Yasmirah Mandasari Saragih Yossri Mantaw Sihombing