<![CDATA[Penegakan terhadap kasus korupsi di Indonesia tidak akan mencapai idealisme masyarakat, dimana diskriminasi sistemik tidak lagi tersumbang akibat mengakarnya tindak pidana korupsi yang masih dilanggengkan oleh pemangku jabatan negara, jika tindakan preventif serta represif kehilangan atas ketegasannya dalam realitas dogmatik. Di Indonesia praktik korupsi sudah semakin menggurita, baik di tingkat daerah maupun pusat. Korupsi, sebuah delik kejahatan luar biasa (extraordinary crime) tentu akan memberi dampak kerugian dan kesengsaraan hajat hidup orang banyak. Upaya pemberantasan korupsi sejatinya telah direalisasikan pada masa pemerintahan Presiden BJ. Habibie yang kemudian seiring berkembangnya zaman termuat dalam UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbicara mengenai pemiskinan koruptor sejalan dengan adanya peristiwa korupsi yang dilakukan oleh Gayus Tambunan pada tahun 2011 silam. Putusan Pengadilan Nomor 1146 K/Pid.Sus/2010 Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 49/Pid.B/2010/PN.TNG tanggal 12 maret 2010 tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu, harus dibatalkan dan mahkamah agung akan mengadili sendiri perkara tersebut. Pemiskinan koruptor yang merupakan kejahatan luar biasa hadir diharapkan akan menjadi sebuah efek jera bagi pelaku korupsi untuk tidak mengulangi perilaku perbuatannya kembali. Dengan menyita seluruh aset serta kekayaan yang dimiliki nantinya bisa memberikan dampak terpuruk yang bisa dirasakan oleh pelaku korupsi khususnya yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum atau biasa disebut legal research yang menitikberatkan pada pemecahan isu yang berkembang di masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengkolaborasikan dengan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Kata Kunci: Pemiskinan Aset, Korupsi, Kejahatan Luar Biasa.]]>
