<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk atau kualifikasi dari perbuatan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU PTPK) yang tidak hanya melulu dan menyangkut pada tindakan korupsi tetapi juga ada perbuatan-perbuatan lainnya yaitu Pungutan Liar (pungli). Dalam Penelitian ini Metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Adapun hasil penelitian ini yaitu (1) pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi pungutan liar (pungli), (2) pertimbangan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi pungutan liar (pungli) dana bantuan bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 (dalam putusan No. 7/Pid.TPK/2020/PT.Mtr). seseorang yang bukan sebagai aparatur sipil negara akan tetapi seseorang tersebut telah menerima upah atau gaji dari keuangan negara atau daerah maka sebagaimana diuraikan dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) UU PTPK maka seseorang tersebut termasuk sebagai Pegawai Negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang bukan sebagai aparatur sipil negara akan tetapi seseorang tersebut telah menerima upah atau gaji dari keuangan negara atau daerah maka sebagaimana diuraikan dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) UU PTPK maka seseorang tersebut termasuk sebagai Pegawai Negeri. Sehingga seseorang tersebut dapat diminta pertanggungjawaban pidana dan dapat dikenakan Pasal 12 huruf e UU PTPK. Kemudian perbedaan mendasar antara pasal 11 UU PTPK dan pasal 12 huruf e UU PTPK yaitu dalam pasal 11 UU PTPK lebih melihat dari perspektif si pembuat atas pemberi hadiah atau janji bahwa pemberian itu dikarenakan memiliki suatu kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, sedangkan dalam pasal 12 huruf e UU PTPK yang merupakan adopsi dari pasal 423 KUHP, menyatakan untuk selesainya korupsi pemerasan pegawai negeri bukan terletak pada selesainya memaksa dengan menyalahgunakan kekuasaan, tetapi apakah dari perbuatan memaksa dengan menyalahgunakan kekuasaan itu orang yang dipaksa telah melakukan perbuatan memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau telah mengerjakan sesuatu bagi keperluan si pegawai negeri yang memaksa atau belum/tidak. ]]>
