Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Yuridis Pembelaan Terpaksa Korban Pembegalan Yang Mengakibatkan Kematian Demi Mempertahankan Haknya Ditinjau Dari Pasal 49 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lalu Darmawan Sopian Hadi; Ruslan Haerani; Dhina Megayati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 3 (2022): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum dan dampaknya terhadap korban pencurian yang melakukan perlawanan guna mempertahankan haknya dengan mengakibatkan kematian ditinjau dari Pasal 49 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan holistik (Holistical Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Berdasarkan hasil penelitian penyidik berpendapat bahwa merupakan perbuatan pembelaan terpaksa sehingga tidak ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum baik secara formil dan materil. Unsur pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka yakni menghilangkan nyawa seseorang dan/atau penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia Pasal 338 KUHP dan/atau Pasal 351 Ayat (3) telah terpenuhi. Berdasarkan analisa yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa untuk terpenuhinya semua unsur yang menjadi kriteria dari suatu pembelaan terpaksa itu adalah sangat sulit sekali dan tidak mudah menentukan bahwa perbuatan itu merupakan suatu pembelaan terpaksa. Peniadaan hukuman terhadap seorang terdakwa disamping dilihat dari perkaranya, juga tergantung dari penilaian unsur-unsur yang ada. Dalam memutuskan seseorang bersalah atau tidak hendaknya aparat penegak hukum juga didasari oleh unsur-unsur perbuatan agar didapat kepastian hukum dan keadilan dalam keputusannya.

Alur Dan Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 (Studi Di BAWASLU Kabupaten Lombok Barat) Abdurrahim Abdurrahim; Haerani Haerani; Dhina Megayati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 1 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pelaksanaan penegakkan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran pemilu di Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 dan bagaimana bentuk peegakkan hukum yang ideal oleh Bawaslu terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif Empiris penelitian dengan menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Hasil penelitian menujukkan bahwa Bentuk Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Tindak pidana pelanggaran pemilu 2019 menurut Undang-Undang RI No.7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum secara expressive verbis menyatakan bahwa proses penanganan pelanggaran pidana pemilu wajib melewati sentra Gakkumdu sebagai pintu gerbang penegakan hukum pidana pemilu yakni dilakukan melalui alur: a) Penerimaan, b) Pengkajian, c) Penyampaian laporan/temuan kepada bawaslu, kedua Bentuk Penegakah hukum yang Ideal oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Barat terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu di Kabupaten lombok barat seyogyanya melalui satu pintu Penindakan tindak pidana pemilu, yang dimana bawaslu diberikan kewenangan penuh sebagai suatu lembaga khusus “Special Crime Division” yang salah satu kompetensinya ialah menyelesaikan semua bentuk pelanggaran Pidana dari tahap penyidikan dan penuntutan secara cepat, sederhana, dan efisien.

Analisis Proses Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Polres Loteng) Edy Japri Karim; Jauhari D Kusuma; Dhina Megayati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 2 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Proses penyidikan Tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Menghambat Aparat Penyidik Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Jenis Penelitian Normatif empiris dengan penelitian deskriptif yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di Polres Lombok Tengah. Berdasarkan hasil penelitian (1) Proses Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dilakukan dengan tujuan mengungkap dugaan peristiwa tindak pidana yang terjadi atau peristiwa kejahatan yang diduga oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya, dengan cara mengetahui kronologis kasus, membuat laporan, pemeriksaan terhadap korban, pemeriksaan saki-saksi, pemeriksaan terhadap pelaku dan melaksanakan penyidikan. (2) Faktor Yang Menghambat Aparat Penyidik Dalam Pelaksanaan Penyidikan Faktor internal dan faktor Eksternal, faktor internal yaitu Personil penyidik kepolisian yang terbatas, Minimnya sarana dan fasilitas, dan Faktor Eksternal yaitu Pelaku melarikan diri, Keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana.

Upaya Pre-Emtif Dan Preventif Penyelundupan Narkoba Melalui Bandara International Lombok (Studi Di BNN NTB) Ni Komang Putri Sri Dewi Utami; Ainuddin Ainuddin; Dhina Megayati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 2 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencegah terjadinya penyelundupan narkoba dengan upaya pre-emtif dan preventif melalui Bandar Udara di Provinsi NTB dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam Upaya preemtif dan preventif dalam penyelundupan narkotika. Dalam Penelitian ini metode yang digunakan Normatif yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh dilakukan analisis kualitatif, yang mendasarkan pada teori-teori, azas-azas, doktrin ilmu hukum dan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian ini yaitu 1)Upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB dalam mencegah penyelundupan narkoba yaitu: Melakukan koordinasi baik disektor pemerintah, sektor swasta, pendidikan, ormas dan masyarakat. Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB juga telah melakukan perjanjian (Memorandum of Understanding) dengan Polres Kabupaten, Lembaga Pemasyarakatan, Radio Republik Iindonesia dan stskeholder lainnya. 2) kendala yang dihadapi dalam Upaya preemtif dan preventif dalam penyeludupan narkota. kegiatan Komunikasi, informasi dan edukasi P4GN melalui sosialisasi atau penyuluhan memasuki komunitas masyarakat, pemerintah dan Pendidikan seperti Kampung / Desa/Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba), karena Tindak kejahatan penyelundupan dan peredaran narkoba di Provinsi Nusa Tenggara Barat apabila tidak dilakukan pencegahan secara masif dan berkesinambungan dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan termasuk dukungan penuh msyarakat maka akan menimbulkan jumlah penyebarannya dan bisa menimbulkan ancaman terhadap keaamanan dan ketahanan bangsa Program jaringan online seperti Bejango Tahanan (Berkunjung Melalui Jaringan Online para Tahanan), Semeton (Sistem Pelayanan Rehabilitasi dan Pemeriksaan Narkotika Online), Berembe (Bimbingan Rohani dan Mental Berbasis Elektronik).

Implementasi Penyesuaian Kunjungan Tatap Muka Secara Terbatas Berdasarkan Surat Edaran Dirjenpas Nomor : Pas-12.Hh.01.02 Tahun 2022 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram Wiradi Wiradi; Sukarno Sukarno; Dhina Megayati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Implementasi dalam penyesuaian layanan kunjungan tatap muka pasca covid-19 yang dilakukan secara tebatas di Lembaga pemasyarakatan kelas III Mataram dan untuk mengetahui hambatan dan tantangan dalam Penyesuaian Kunjungan Pasca Covid-19 Secara Terbatas yang mengacu pada Surat Edaran Dirjen PAS nomor: PAS-12.HH.01.02 Tahun 2022. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah empiris yang merupakan Penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di lembaga pemasyarakatan kelas III Mataram. Hasil penelitan yaitu 1) Implementasi dalam penyesuaian layanan kunjungan tatap muka pasca covid-19 yang dilakukan secara tebatas di Lembaga pemasyarakatan kelas III Mataram yang mengacu pada Surat Edaran Dirjen PAS nomor: PAS-12.HH.01.02 Tahun 2022. Dalam pengimplementasian penyesusaian kunjuang tersebut berjalan dengan sangat baik sesuai aturan yang dijelaskan dalam surat edaran tersebut. 2) Hambatan dan tantangan yang di miliki dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram selama proses pelayanan kunjungan tersebut. seperti dari kurangnya anggota dalam pelayanan kunjungan, kekurangan sarana dan prasana, kurangnya sosialisasi tentang surat edaran tersebut kepada masyarakat. namun pihak dari Lembaga Pemasyarakatan dapat mengatasi hambatan dan tantangan tersebut seperti kekurangan personal dari layanan kunjungan bisa diisi dengan perbantuan dari staff keamanan dan ketertiban, kemudian kekurangan sarana dan prasana dalam keamanan dari kunjungan dapat diatasi dengan pengamanan yang berlapis, kemudian untuk sosialasi dari surat edaran tersebut, pihak dari Lembaga Pemasyatakatan Perempuan mengatasinya untuk sosialisai dari narapidana yang didalam untuk kemudian di informasikan kepada keluarganya yang akan berkunjung. secara keseluruhan implementasi dari surat Edaran dirjenPAS nomor : PAS-12.HH.01.02 tahun 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram dapat berjalan dengan baik sesuai yang di maksud dari surat edaran tersebut Kata kunci : kunjungan, tatap muka, Lembaga pemasyarakatan, perempuan.

Proses Penyidikan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Pasal 352 KUHP: (Studi Kasus Di Polres Lombok Timur) Wiwin Andrhianovi; B. Farhana Kurnia Lestari; Dhina Megayati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk proses penyidikan tindak pidana penganiayaan ringan yang dilakukan oleh anggota kepolisian Republik Indonesia di wilayah Hukum Polres Lombok Timur, dan untuk mengetahui faktor penghambat serta upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengatasi tindak pidana ringan sesuai dengan pasal 352 KUHP. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode Empiris yaitu meotde yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di Polres Lombok Timur. Hasil penelitian yaitu 1) Proses penyidikan tindak pidana penganiayaan Ringan yang dilakukan oleh anggota kepolisian di wilayah hukum Polres Lombok Timur sering kali tidak efektif membuat jera oknum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini disebabkan karena ancaman hukuman yang ringan terkait tindak pidana ringan, seperti halnya hukuman percobaan dan denda yang sering kali dijatuhkan oleh majelis hakim terkait dengan terdakwa yang baru pertama kali melakukan perbuatan tindak pidana ringan serta masih lambatnya proses penyidikan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh pihak penyidik polres Lombok timur. 2) Faktor penghambat yang dialami oleh penyidik dalam menangani kasus tindak pidana ringan yakni sering kalinya anggota kepolisian yang ditetapkan sebagai tersangka tidak memenuhi surat panggilan untuk pemeriksaan sebagai tersangka dengan segala macam alasan sehingga hal tersebutlah yang sering kali menghambat proses atau memakan waktu dalam proses penyidikan, upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi hambatan tersebut adalah penyidik sebelumnya berkoordinasi dengan bagian propam atau provos polri yang salah satu tugasnya adalah sebagai pengawas dan Pembina kedisiplinan anggota kepolisian serta berkoordinasi dengan atasan langsung dari anggota kepolisian yang dipanggil sebagai tersangka tersebut. sehingga upaya penyelesaian hukum yang dilakukan oleh penyidik polres Lombok Timur yaitu melakukan tindakan disiplin terhadap anggota kepolisian dan menyelesaikan secara kekeluargaan atau damai.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search