Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Honeste Vivere
Radisman Saragih
Universitas Kristen Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KEWAJIBAN DEBITUR MENGEMBALIKAN PRESTASI DARI PINJAMAN ONLINE YANG ILEGAL Inri Januar; Radisman Saragih; Anthon Nainggolan
Honeste Vivere Vol 32 No 2 (2022): JULI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55809/hv.v32i2.142

Abstract

Dalam membuat perjanjian perlu diperhatikan syarat-syarat sahnya perjanjian karena setiap syarat memiliki akibat yang berbeda. Setiap orang atau badan hukum dalam menjalankan kegiatan usaha wajib untuk memenuhi ijin sebagai syarat kecakapan sebagai subjek hukum. Tidak adanya ijin usaha dalam menjalankan kegiatan pinjaman online merupakan pelanggaran syarat sahnya perjanjian mengenai kecakapan sebagai subjek hukum dan membuat perjajian yang telah dibuat dengan subjek hukum lainnya menjadi dapat dibatalkan. Tidak dipenuhinya syarat ini membawa keadaan para pihak ke dalam keadaan awal sebelum perjanjian dibuat menurut pasal 1451 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Walaupun perjanjian batal tetapi kepada debitur diberikan haftung dan kepada kreditur diberikan hak untuk menagih pengembalian barang yang sudah diberikan karena kegiatan yang dilakukan bukanlah kegiatan yang dilarang oleh undang-undang.
DAYA IKAT NORMA DILUAR PERJANJIAN KE DALAM PERJANJIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA Inri Januar; Poltak Siringoringo; Radisman Saragih
Honeste Vivere Vol 33 No 1 (2023): January
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55809/hv.v33i1.185

Abstract

Perjanjian dan Undang-Undang menjadi dasar lahirnya perikatan. Walaupun perjanjian di buat berdasarkan kesepakatan para pihak tidak berarti pihak-pihak dalam perjanjian terhindar dari ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Sifat mengikatnya peraturan perundang-undangan ke dalam suatu perjanjian dengan tegas tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pemahaman penting setelah itu apakah sesuatu yang secara diam-diam tadi dianggap masuk kedalam perjanjian maka bila tidak dipenuhi akan dikualifikasikan wanprestasi atau tetap sebagai perbuatan melawan hukum (PMH). Dalam pengadilan pemisahan wanprestasi dan PMH sangat tegas dan tidak bisa disatukan berdasarkan yurisprudensi. Pasal 1349 KUHPerdata Jo pasal 1339 KUHPerdata telah menjawab bila kepatutan, kebiasaan dan undang-undang dianggap dimasukkan dalam perjanjian maka itu masuk sebagai perjanjian. Kebebasan berkontrak mempunyai kontribusi penting berkaitan dengan paham individualisme. Dengan tetap memperhatikan kondisi individu yang terikat dengan masyarakat maka hukum bertujuan mencari kepentingan individu yang selaras serasi dan seimbang dengan kepentingan masyarakat. Oleh karenanya bila kepatutan, kebiasaan dan undang-undang yang secara diam-diam masuk dalam perjanjian tidak dilaksanakan maka perbuatannya dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.
Co-Authors Anthon Nainggolan Inri Januar Inri Januar Poltak Siringoringo