Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat Honeste Vivere
Inri Januar
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUCIA TERKAIT PERATURAN KAPOLRI NOMOR 18 TAHUN 2011 Inri Januar
to-ra Vol. 3 No. 1 (2017): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

IThe Fiduciary Guaranty Act provides benefits for fiduciary and fiduciary beneficiaries in carrying out economic activities. This law also provides legal certainty and guarantee to parties by execution of fiduciary merchandise without a court decision. The existence of regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia further strengthen the protection of the State to the people who need security from the police. Execution in fiduciary warranty is defined as the sale of fiduciary goods either through public auction or under-sales. The collection of collateral goods is an activity to achieve the execution of fiduciary guarantee. The good faith of the debtor is an important role in preventing the occurrence of physical clashes in case of forced taking by creditors protected by the Act. Kata Kunci: Hak, Jaminan, dan Eksekusi
Kewajiban dan Tanggung Jawab Memenuhi Prestasi dalam Hukum Jaminan Inri Januar
to-ra Vol. 2 No. 1 (2016): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/tora.v2i1.1131

Abstract

Abstract Law has an important role in the world economy , because the presence of lenders have made the position of the legal protection of the guarantee provided by the debtor. It should be alert to who is obliged to meet the achievement, and who is responsible for fulfilling achievement, it is to see if the position of individual guarantees directly replace the debtor at the time of default. Assurance also give priority to who is to first get the fulfillment of receivables if the debtor has turned out to be propagators of the creditor and the debtor turns out possessions is not enough to meet all its debts. Kata Kunci: tanggung jawab memenuhi prestasi
PELAKSANAAN PRESTASI DALAM KEADAAN MEMAKSA YANG TERJADI PADA MASA PANDEMIK Inri Januar
to-ra Vol. 6 No. 2 (2020): Agustus
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102

Abstract

Covid 19 virus is becoming a pandemic throughout the world including Indonesia, therefore was born legislation that was deemed necessary to limit activities outside the home in order to reduce the spread of the virus. As a result, many debtors cannot carry out their obligations on the grounds of forced conditions. Forceful situation due to the existence of laws and regulations is the reason for the non implementation of debtor obligations, this is justified according to law. To be determined in a forceful condition other than an agreement, the court can provide its judgment. Key word: Pandemic, Overmacht, Regulation.
DAYA IKAT NORMA DILUAR PERJANJIAN KE DALAM PERJANJIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA Inri Januar; Poltak Siringoringo; Radisman Saragih
Honeste Vivere Vol 33 No 1 (2023): January
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55809/hv.v33i1.185

Abstract

Perjanjian dan Undang-Undang menjadi dasar lahirnya perikatan. Walaupun perjanjian di buat berdasarkan kesepakatan para pihak tidak berarti pihak-pihak dalam perjanjian terhindar dari ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Sifat mengikatnya peraturan perundang-undangan ke dalam suatu perjanjian dengan tegas tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pemahaman penting setelah itu apakah sesuatu yang secara diam-diam tadi dianggap masuk kedalam perjanjian maka bila tidak dipenuhi akan dikualifikasikan wanprestasi atau tetap sebagai perbuatan melawan hukum (PMH). Dalam pengadilan pemisahan wanprestasi dan PMH sangat tegas dan tidak bisa disatukan berdasarkan yurisprudensi. Pasal 1349 KUHPerdata Jo pasal 1339 KUHPerdata telah menjawab bila kepatutan, kebiasaan dan undang-undang dianggap dimasukkan dalam perjanjian maka itu masuk sebagai perjanjian. Kebebasan berkontrak mempunyai kontribusi penting berkaitan dengan paham individualisme. Dengan tetap memperhatikan kondisi individu yang terikat dengan masyarakat maka hukum bertujuan mencari kepentingan individu yang selaras serasi dan seimbang dengan kepentingan masyarakat. Oleh karenanya bila kepatutan, kebiasaan dan undang-undang yang secara diam-diam masuk dalam perjanjian tidak dilaksanakan maka perbuatannya dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.
Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Poltak Siringoringo; Paltiada Saragi; Inri Januar
Honeste Vivere Vol 33 No 2 (2023): July
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55809/hv.v33i2.251

Abstract

Harta benda dalam perkawinan memerlukan pengaturan agar memberikan kepastian dan perlindungan dan kepastian hukum bukan hanya bagi suami istri tetapi juga untuk pihak ketiga yang akan mengadakan hubungan hukum. Pembedaan harta bawaan dan harta bersama membuat penguasaan hukum atas harta bersama dan harta bawaan menjadi berbeda. Pengaturan mengenai hasil dari harta bawaan, hadiah dan warisan apakah tetap dikategorikan harta bawaan, hadiah atau warisan bila diusahakan bersama-sama antara suami dan isteri telah menimbulkan ketidakjelasan. Pasal 35 ayat 2 dan pasal 36 ayat 1 dan 2 hanya memberikan batasan mengenai pengelolaan harta bersama dan harta bawaan, hadiah dan warisan tetapi dalam peraturan perundangundangan tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai hasil pengembangan harta bawaan atau warisan atau hadiah yang didapat dalam perkawinan apakah masuk kategori harta bersama atau harta bawaan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif yang menelaah terkait tidak adanya penjelasan norma mengenai hasil dari harta bersama, hadiah atau warisan sebagaimana dalam pasal 35 sampai 37 UU perkawinan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bila hasil atau pengembangan dari harta bawaan, warisan dan hadiah masuk kedalam kategori harta bersama.
PERUBAHAN KUALITAS AKTA NOTARIS MENJADI AKTA DIBAWAH TANGAN ATAU MENJADI BATAL DEMI HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS Inri Januar; Poltak Siringoringo; Paltiada Saragi
Honeste Vivere Vol 34 No 1 (2024): January In Press
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Based on article 15 paragraph 1 of the Law on the Position of Notaries, article 1313 of the Civil Code and article 1320 of the Civil Code and also the principle of freedom of contract, a notarial deed can also be called an agreement with perfect evidentiary power. The legal consequences that arise if there is a violation in the formation of a notarial deed can be seen from two sides. Firstly, the legal consequences are seen in terms of the formal and material requirements of a notarial deed based on Law on the Position of Notaries Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries. Of all the legal consequences listed in the UUJN, it only reduces the quality of an authentic notarial deed, turning it into a deed that has the power of proof as a private deed. Second, look at the conditions required in Article 1320 of the Civil Code. If the category of subjective requirements is not fulfilled, the result can be cancelled, which means that the cancellation must be requested before a judge. The category of objective requirements means that if they are not met, the legal consequences will make the agreement null and void. In this way, a notarial deed as an authentic deed can turn into a private deed and can also become null and void. The methodology used is normative with a statutory approach and a conceptual approach. The purpose of this writing is to determine the legal consequences of notarial deeds that are not made in accordance with legal provisions.
Co-Authors Paltiada Saragi Poltak Siringoringo Radisman Saragih