Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Honeste Vivere
Paltiada Saragi
Universitas Kristen Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Poltak Siringoringo; Paltiada Saragi; Inri Januar
Honeste Vivere Vol 33 No 2 (2023): July
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55809/hv.v33i2.251

Abstract

Harta benda dalam perkawinan memerlukan pengaturan agar memberikan kepastian dan perlindungan dan kepastian hukum bukan hanya bagi suami istri tetapi juga untuk pihak ketiga yang akan mengadakan hubungan hukum. Pembedaan harta bawaan dan harta bersama membuat penguasaan hukum atas harta bersama dan harta bawaan menjadi berbeda. Pengaturan mengenai hasil dari harta bawaan, hadiah dan warisan apakah tetap dikategorikan harta bawaan, hadiah atau warisan bila diusahakan bersama-sama antara suami dan isteri telah menimbulkan ketidakjelasan. Pasal 35 ayat 2 dan pasal 36 ayat 1 dan 2 hanya memberikan batasan mengenai pengelolaan harta bersama dan harta bawaan, hadiah dan warisan tetapi dalam peraturan perundangundangan tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai hasil pengembangan harta bawaan atau warisan atau hadiah yang didapat dalam perkawinan apakah masuk kategori harta bersama atau harta bawaan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif yang menelaah terkait tidak adanya penjelasan norma mengenai hasil dari harta bersama, hadiah atau warisan sebagaimana dalam pasal 35 sampai 37 UU perkawinan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bila hasil atau pengembangan dari harta bawaan, warisan dan hadiah masuk kedalam kategori harta bersama.
PERUBAHAN KUALITAS AKTA NOTARIS MENJADI AKTA DIBAWAH TANGAN ATAU MENJADI BATAL DEMI HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS Inri Januar; Poltak Siringoringo; Paltiada Saragi
Honeste Vivere Vol 34 No 1 (2024): January In Press
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Based on article 15 paragraph 1 of the Law on the Position of Notaries, article 1313 of the Civil Code and article 1320 of the Civil Code and also the principle of freedom of contract, a notarial deed can also be called an agreement with perfect evidentiary power. The legal consequences that arise if there is a violation in the formation of a notarial deed can be seen from two sides. Firstly, the legal consequences are seen in terms of the formal and material requirements of a notarial deed based on Law on the Position of Notaries Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries. Of all the legal consequences listed in the UUJN, it only reduces the quality of an authentic notarial deed, turning it into a deed that has the power of proof as a private deed. Second, look at the conditions required in Article 1320 of the Civil Code. If the category of subjective requirements is not fulfilled, the result can be cancelled, which means that the cancellation must be requested before a judge. The category of objective requirements means that if they are not met, the legal consequences will make the agreement null and void. In this way, a notarial deed as an authentic deed can turn into a private deed and can also become null and void. The methodology used is normative with a statutory approach and a conceptual approach. The purpose of this writing is to determine the legal consequences of notarial deeds that are not made in accordance with legal provisions.
Co-Authors Inri Januar Poltak Siringoringo