Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.092
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Nagari Law Review Jurnal Ilmiah Galuh Justisi SIGn Jurnal Hukum SASI Jurnal Belo Paulus Law Journal Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Jurnal Yustitia Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara
Agus Takariawan
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
PEMAHAMAN MENGENAI PERLINDUNG KORBAN PERDAGANGAN ANAK (TRAFFICKING) DAN PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR DI JAWA BARAT Putri, Sherly Ayuna; Takariawan, Agus
Dharmakarya Vol 6, No 4 (2017): Desember
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.372 KB)

Abstract

ABSTRAKBanyak faktor yang menyebabkan terjadinya human trafficking ini, salah satunya yaitu ketidaktahuan masyarakat akan perdagangan manusia ini, karena kebanyakan dari mereka adalah kalangan dari keluarga miskin yang berasal dari pedesaaan atau daerah kumuh perkotaan, mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas, yang terlibat masalah ekonomi,politik dan sosial yang serius, anggota keluarga yang menghadapi krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan suami/orang tua, suami/orang tua sakit keras, orang tua meninggal dunia, anak-anak putus sekolah, korban kekerasan fisik, psikis, seksual, para pencari kerja (termasuk buruh migran), perempuan dan anak-anak jalanan, korban penculikan, janda cerai akibat pernikahan dini, mereka yang mendapat tekanan dari orang tua atau lingkungannya untuk bekerja, bahkan pekerja seks yang menganggap bahwa bekerja di luar negeri menjanjikan pendapatan lebih.Peningkatan materi, pembinaan aparatur dan sarana dan prasarana hukum belum diikuti langkah nyata dan kesungguhan pemerintah dan para aparat hukum untuk menegakan supremasi hukum dan menyebabkan keracuan hukum yang mengakibatkan terjadinya krisis hukum di Indonesia sehingga apabila dihubungkan dengan korban anak dalam perdagangan manusia maka terjadilah ketidakadilan dan tiadanya perlindungan hukum terhadap korban karena para aparat penegak hukum bertindak tidak sepenuhnya berdasarkan Undang-Undang, sehingga banyak terjadinya tindak pidana perdagangan orang ini dan tidak adanya perlindungan hukum sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak dan Undang-Undang  No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah diskusi terarah dengan sasaran masyarakat, diskusi ini diikuti oleh semua unsur yang berkepentingan dengan pemahaman dan untuk pemberantasan juga meminimalisir perdagangan anak dan pekerja anak di bawah umur. 
Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia Fitrah, Farrel Alanda; Takariawan, Agus; Muttaqin, Zainal
SIGn Jurnal Hukum Vol 3 No 1: April - September 2021
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v3i1.107

Abstract

This study aims to investigate the position of the DGT’s Civil Servant Investigator in relation to their duty to enforce taxation criminal. The law enforcement of taxation criminal in Indonesia is involving several institution like Civil Servant Investigator (Directorate General of Taxes Institution), Police Investigator (Indonesian Police Institution), and Attorney Investigator (Attorney Institution). This involving, which lately leads to the position and authority problem of each institution. This study will be focused on the position of civil servant investigator of Directorate General of Tax and its relation with other party like Supervisory Coordinator which occupied by police investigator, and also other investigator from another institution. The method which is used in this study is normative juridical approach with analytical descriptive specification. Based on that method, then the researcher will compare between the position of DGT’s Civil Servant Investigator ‘in legislation’ and ‘in its practice’ through library study and field research. The researcher carry out this research based on the researcher’s consideration about the importance of state income from the taxation sector, so that the unlawful act that detrimental from the taxpayer and any related party of it can be eradicated immediately. The results shows that the position of the DGT Civil Servant Investigator in the framework of eradicating taxation criminal was emphasized as the primary investigator. This position is based on Law No. 16 of 2009 as lex specialis derogat legi generalis against Law No. 8 of 1981. Based on this position, there some friction that occurs between the DGT Civil Servant Investigator and other officer from another institution. For example, the DGT Civil Servant Investigator of the West Sumatra-Jambi Regional Office, which was designated as a suspect by the Police investigator, and the Mobile 8 tax restitution was handled by the Attorney Investigator. One of the factors that causing the friction is the difference in organizational culture of each related institution. Therefore, the researcher recommend that each institution should understand carefully what their primary function is in dealing with taxation criminal so that there will be no misunderstanding and potency of overlapping between related institutions which can interfere the law enforcement process.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK: STUDI PADA LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM I’ANATUSH-SHIBYAN Fitri Jayanti Eka Putri; Lies Sulistiani; Agus Takariawan
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 3 No. 1 (2021): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v3i1.718

Abstract

ABSTRAKAnak berkonflik dengan hukum harus mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Dalam prosesnya seringkali anak mendapatkan tekanan dari sekitarnya yang dapat memengaruhi kondisi fisik maupun psikisnya. Hal tersebut melatarbelakangi dua permasalahan: Pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak khususnya di LPKS YPI I’anatush-Shibyan. Kedua, apakah program pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial telah memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak khususnya LPKS YPI I’anatush-Shibyan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kedua permasalahan tersebut: Pertama, menganalisis terkait bentuk perlindungan hukum terhadap anak berkonflik dengan dalam sistem peradilan pidana anak. Kedua, menyelidiki penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak terhadap anak berkonflik dengan hukum di dalam lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada studi kepustakaan. Hasil studi menunjukkan bahwa LPKS YPI I’anatush-Shibyan telah memiliki program-program perlindungan hukum bagi anak berkonflik dengan hukum dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.Kata kunci: anak berkonflik dengan hukum; lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial; pidana anak; sistem peradilan pidana anak ABSTRACTChildren in conflict with the law must receive different treatment from adults who commit crimes. In the process, children often get pressure from their surroundings which can affect their physical and psychological conditions. This is behind two problems: First, how is the form of legal protection for children in conflict with the law in the juvenile criminal justice system, especially in LPKS YPI I'anatush-Shibyan. Second, whether the coaching program for children who are in conflict with the law at the social welfare organization has fulfilled the principle of the best interests of children, especially LPKS YPI I'anatush-Shibyan. This study aims to answer these two problems: First, to analyze the forms of legal protection for children in conflict with the juvenile criminal justice system. Second, to investigate the application of the principle of the best interest of the child to the child in conflict with the law in the social welfare organization based on the principle of the best interest of the child. This study uses a normative juridical method that focuses on literature studies. The results of the study show that LPKS YPI I'anatush-Shibyan already has legal protection programs for children in conflict with the law by prioritizing the principle of the best interests of the child.Keywords: children in conflict with the law; children’s criminal act; juvenile justice system
PEMAHAMAN MENGENAI PERLINDUNG KORBAN PERDAGANGAN ANAK (TRAFFICKING) DAN PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR DI JAWA BARAT Sherly Ayuna Putri; Agus Takariawan
Dharmakarya Vol 6, No 4 (2017): Desember
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.372 KB) | DOI: 10.24198/dharmakarya.v6i4.14839

Abstract

ABSTRAKBanyak faktor yang menyebabkan terjadinya human trafficking ini, salah satunya yaitu ketidaktahuan masyarakat akan perdagangan manusia ini, karena kebanyakan dari mereka adalah kalangan dari keluarga miskin yang berasal dari pedesaaan atau daerah kumuh perkotaan, mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas, yang terlibat masalah ekonomi,politik dan sosial yang serius, anggota keluarga yang menghadapi krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan suami/orang tua, suami/orang tua sakit keras, orang tua meninggal dunia, anak-anak putus sekolah, korban kekerasan fisik, psikis, seksual, para pencari kerja (termasuk buruh migran), perempuan dan anak-anak jalanan, korban penculikan, janda cerai akibat pernikahan dini, mereka yang mendapat tekanan dari orang tua atau lingkungannya untuk bekerja, bahkan pekerja seks yang menganggap bahwa bekerja di luar negeri menjanjikan pendapatan lebih.Peningkatan materi, pembinaan aparatur dan sarana dan prasarana hukum belum diikuti langkah nyata dan kesungguhan pemerintah dan para aparat hukum untuk menegakan supremasi hukum dan menyebabkan keracuan hukum yang mengakibatkan terjadinya krisis hukum di Indonesia sehingga apabila dihubungkan dengan korban anak dalam perdagangan manusia maka terjadilah ketidakadilan dan tiadanya perlindungan hukum terhadap korban karena para aparat penegak hukum bertindak tidak sepenuhnya berdasarkan Undang-Undang, sehingga banyak terjadinya tindak pidana perdagangan orang ini dan tidak adanya perlindungan hukum sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak dan Undang-Undang  No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah diskusi terarah dengan sasaran masyarakat, diskusi ini diikuti oleh semua unsur yang berkepentingan dengan pemahaman dan untuk pemberantasan juga meminimalisir perdagangan anak dan pekerja anak di bawah umur. 
Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia agus takariawan; sherly ayuna putri
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 25 No. 2: MEI 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol25.iss2.art2

Abstract

This study discussed the forms of legal protection for trafficking victims in the perspective of human rights and the mechanism of providing restitution and legal protection for trafficking victims in the perspective of human rights. The study used normative legal method with statute and case approahes. The data analysis was descriptive qualitative. The results concludes that the legal protection for trafficking victims are in the forms of restitution, compensation, and rehabilitation, while some other forms of legal protection are not applicable due to various factors. One of the inhibiting factors is the absence of a clear mechanism for paying restitution to trafficking victims. Thus, Article 48 in Law No.21 of 2007 concerning Human Trafficking is not applicable so that either the article needs amendment or its implementing regulation is made, so that the rights of victims in the trial can be implemented
Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Eprina Mawati; Lies Sulistiani; Agus Takariawan
JURNAL BELO Vol 5 No 2 (2020): Volume 5 Nomor 2, Februari 2020 - Juli 2020
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.723 KB) | DOI: 10.30598/belovol5issue2page34-56

Abstract

Pada dasarnya kebijakan legislatif atau kebijakan perundang-undangan, secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan, bahkan dapat dikatakan sebagai langkah awal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (sosial defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (sosial welfare). Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan menerapkan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hak-hak korban tindak pidana, merupakan tanggungjawab negara terhadap korban, tanpa terkecuali. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban negara atas ketidakmampuannya dalam melindungi masyarakat, sehingga timbul korban. Namun, efektifitas dan ketepatan sasaran serta bentuk perlindungan yang diberikan Pemerintah Indonesia dinilai masih kurang tepat, khususnya korban tindak pidana terorisme.
The Correctional Institution Recommendation As Judge's Consideration In Making A Decision Against Child Narcotics Abuser Novalinda Nadya Putri; Somawijaya Somawijaya; Agus Takariawan
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v9i2.5754

Abstract

Recalling that children are individuals who are still emotionally unstable but have become legal subjects, so the handling of narcotics abuse cases committed by children needs special attention and protection from the state. However, in deciding the case of the child, the judge has things that are often taken into consideration, such as the results of community research which later become the basis for the recommendation of the Correctional Center as regulated in Article 60 paragraph (3) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This study examines the recommendations of the Correctional Center as a judge's consideration in making decisions against children who abuse narcotics. The research method used in this research is descriptive analysis. The purpose of this study was to determine the role of the correctional center in juvenile criminal justice and the recommendations of the correctional center as a judge's consideration in making decisions against children who abuse narcotics. Correctional Centers have an important role in the success of the juvenile criminal justice system, namely by providing assistance, guidance, coaching, and supervision of children who are dealing with the law The goal of the juvenile justice system can be achieved maximally, namely to ensure the protection of the best interests of the child. In making a decision on a child who abuses narcotics, the Judge has considered the recommendation of the Correctional Center, but the judge did not heed the recommendation of the Correctional Center. This can be seen in several decisions in cases of child drug abusers who are still sentenced to prison by the judge, where the recommendations of the Correctional Center tend to suggest imposing sanctions of treatment against children. The judge should give priority to the best interests of the child to avoid imprisonment as referred to in the recommendation of the Correctional Center by using the independence and freedom of the judge.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN BERMENTAl RETRADASI DIFABEL JENIS SLOW LEARNER DAN TUNA RUNGU DALAM KEDUDUKANYA SEBAGAI SAKSI DALAM PROSES PEMBUKTIAN KASUS PERKOSAAN Irsyad Zamhier Tuahuns; Lies Sulistiani; Agus Takariawan
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v9i2.5415

Abstract

Perlindungan hukum terhadap anak korban difabel dalam kedudukanya sebagai saksi dalam proses pembuktian hukum kasus perkosaan seringkali menjadi suatu perhatian khusus baik masyarakat dan aparatur penegak hukum. Dalam tahap proses melalui kepolisian ,kejaksaan hingga tahap putusan seringkali menjadi suatu persoalan bahwa anak yang memiliki berkebutuhan khusus dalam proses pembuktian seringkali mengalami hambatan hingga di tahap penyidikan. faktanya dengan dalam beberapa penelitian seringkali ditemukan bahwa faktor sehingga proses pembuktian itu tidak lanjutkan di tahap proses awal yaitu ketidaktersediaanya ahli (penerjemah) ,ketidaksesuaian keterangan yang di sampaikan korban.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative dengan mengakaji dan menganalisis data sekunder yang berhubungan dengan perkara  perlindungan hukum terhadap anak korban bermental retradasi difabel jenis slow learner/tuna rungu dalam kedudukanya sebagai saksi dalam proses pembuktian kasus perkosaan.
Reformulasi Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sebagai Upaya Perlindungan Anak Muhammad Ridho Sinaga; Somawijaya Somawijaya; Agus Takariawan
Nagari Law Review Vol 5 No 1 (2021): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.5.i.1.p.92-102.2021

Abstract

Discussing that children is very important. The Protection of children in a nation's society is a benchmark for the nation's civilization itself. Therefore, all elements of society and components of the nation must strive so that children do not commit crimes or other disgraceful acts. Diversion efforts are carried out in every legal process by law enforcers, the Police, the Public Prosecutor, and the Court. In practice, diversion has not been tested for its effectiveness for 3 parties. This study examines the concept of diversion in the juvenile criminal justice system in Indonesia and diversion reformulation that reflects the principle of child protection. The method used in this research is descriptive analysis. The purpose of this study was to determine the concept of diversion in the juvenile criminal justice system in Indonesia and to reformulate diversion that reflects the principle of child protection. The results of this study are, the concept of diversion in the juvenile criminal justice system in Indonesia is a concept by diverting a case from a formal process to a non-formal process. The main principle of implementing the concept of diversion, namely persuasive action or a non-penal approach that provides an opportunity for someone (especially child) to correct mistakes and become a good person again. Reformulation of law enforcement against criminal acts committed by children should be carried out, of course by reforming the criminal law by revising regulations and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, especially regarding diversion requirements, in the provisions of article 7 paragraph (2) letter (a) Law no. 11 of 2012 concerning Juvenile Justice System, with Article 9 paragraph (2).
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS ONLINE DENGAN MODUS GIVEAWAY DI PLATFORM MEDIA SOSIAL Tiara Rahmawati; H. Agus Takariawan; Rully Herdita Ramadhani
Paulus Law Journal Vol 3 No 2 (2022): Maret 2022
Publisher : Fakultas Hukum Univesitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51342/plj.v3i2.363

Abstract

The development of the digital era, especially in the technological aspect, has led to various innovations in the field of financial services, one of them is Financial Technology. The type of Financial Technology that is in huge demand and often used is Financial Technology Lending or information technology-based on lending and borrowing services or also known as online loans. Nowadays, Financial Technology Lending used as an alternative investment and practical source of funding for the community. However, along with developments, the convenience provided by Financial Technology Lending services can pose a risk of a criminal act, especially in the cyber aspect. Although in the practice law enforcement related to criminal acts committed within the scope of illegal online loan has been carried out. In reality illegal online loans are still rife in the community. This study aims to examine law enforcement and obstacles related to law enforcement against criminal acts committed within the scope of illegal online loans in Indonesia. By using a normative juridical approach, secondary data sources will be analyzed qualitatively, the following research results are obtained: (1) A description of the factors that affects law enforcement has been applied in tackling criminal acts committed within the scope of illegal online loans; (2) Even though law enforcement has been carried out, in practice there are still obstacles that not being able to eradicate criminal acts that occur within the scope of illegal online loans.
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W Ajie Ramdan Cindy Debora Sinaga Eprina Mawati Farrel Alanda Fitrah Fitrah, Farrel Alanda Fitri Jayanti Eka Putri Irsyad Zamhier Tuahuns Lies Sulistiani Lies Sulistiani Lies Sulistiani Lies Sulistiani Medhira Iswara Mien Rukmini Muhammad Ridho Sinaga Novalinda Nadya Putri Putra Adi Fajar Winarsa Putri Ilmia Rully Herdita Ramadhani Sherly Ayuna Putri Sherly Ayuna Putri Sherly Ayuna Putri, Sherly Ayuna Siswandi . Somawijaya Somawijaya Somawijaya Somawijaya Somawijaya Somawijaya Tiara Rahmawati Zainal Muttaqin