Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Etika Administrasi Publik Dalam Pencapaian Good Goverence di Indonesia Bakhrur Rokhman; Denok Kurniasih; Tobirin Tobirin
Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan Vol. 14 No. 7 (2023): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan
Publisher : Program Studi Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/covalue.v14i7.3950

Etika diartikan sebagai gagasan atau ajaran moral yang harus dihormati oleh pegawai negeri di sektor publik. Etika mengacu pada prinsip-prinsip perilaku yang baik atau kode etik yang harus dipatuhi oleh penyedia layanan publik. Menurut definisi, etika adalah cabang filsafat yang berhubungan dengan ajaran moral dalam perilaku manusia, manfaat dan kerugian dari berbagai tindakan, dan alasan moral atas sikap, perilaku, dan perilaku yang harus dianut atau dihindari oleh para profesional kesehatan. “Penerapan Etika Administrasi Publik dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia” merupakan kajian kualitatif yang melihat peran etika administrasi publik dalam terciptanya pelayanan publik yang efektif dan efisien. Penelitian ini mengkaji pengalaman di beberapa organisasi pelayanan publik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, yang berarti tujuan utamanya adalah mengamati fenomena dan menyelidiki makna yang mendasarinya. Pemilihan metodologi kualitatif didasarkan pada kemampuannya dalam memberikan gambaran komprehensif mengenai peristiwa. Penelitian kualitatif memfasilitasi pemahaman tentang komponen penting suatu peristiwa. Penelitian menunjukkan bahwa etika administrasi publik telah diterapkan di Indonesia pada berbagai tingkat pelayanan publik; Namun, masih banyak permasalahan yang muncul, seperti pelayanan yang tidak jelas, gutan yang tidak sah, dan pengabaian hak dan martabat penerima layanan.

Collaborative Goverment Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Pembangunan Budidaya Udang Berbasis Kawasan Dimas Bayu Setiawan; Denok Kurniasih; Tobirin Tobirin
Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan Vol. 14 No. 7 (2023): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan
Publisher : Program Studi Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/covalue.v14i7.3951

Pembangunan budidaya udang berbasis kawasan mengemuka sebagai agenda utama dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Fenomena ini menandai pergeseran paradigma dari pendekatan konvensional ke arah kerjasama dan kolaborasi yang lebih erat antara kedua tingkatan pemerintahan tersebut. Pada intinya, collaborative government menjadi kunci penting dalam merancang kebijakan yang memastikan keseimbangan antara kebutuhan pusat dan aspek lokal dalam pembangunan sektor budidaya udang. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika kolaborasi ini didasarkan pada transparansi dan akuntabilitas, memastikan bahwa kebijakan dan tindakan mencerminkan kepentingan publik. Keterlibatan masyarakat, optimalisasi sumber daya, dan penanganan konflik kepentingan menjadi inti dari etika ini, menjaga harmoni antara pemerintah dan masyarakat serta memastikan keberlanjutan budidaya udang yang bertanggung jawab. Temuan penelitian di Kecamatan Indramayu menegaskan pentingnya kolaborasi dalam mewujudkan keberlanjutan kawasan pesisir berbasis budidaya udang vaname.

Penataan Pegawai non-ASN ditinjau dari Etika Birokrasi Latif Wahyudin; Tobirin Tobirin; Denok Kurniasih
Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan Vol. 14 No. 7 (2023): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan
Publisher : Program Studi Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/covalue.v14i7.3952

Pelayanan publik yang prima memerlukan integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu tantangan terbesarnya adalah dari segi kualitas maupun kuantitas ASN yang ada. Jumlah ASN per 30 Juni 2023 adalah 4.282.429, terdiri dari PNS (89%) dan PPPK (11%). Terbatasnya rekrutmen ASN dan pensiun ASN setiap tahun dapat menyebabkan pelayanan publik terganggu. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengangkat pegawai non-ASN untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia. Meskipun diskresi untuk mengangkat pegawai non-ASN telah dicabut, instansi pemerintah tetap melakukannya. Terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah pegawai non-ASN dari 400.000 pada 2018 menjadi 2,4 juta pada 2022. Kehadiran pegawai non-ASN memberikan kontribusi pada pelayanan publik, tetapi juga membawa kendala seperti lemahnya seleksi dan beban kerja yang tidak seimbang dengan PNS. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mencakup tujuh agenda transformasi, salah satunya adalah penataan pegawai non-ASN. Tujuan dari transformasi tersebut adalah menciptakan birokrasi yang profesional dan berkelas dunia. Pemerintah harus menata pegawai non-ASN paling lambat Desember 2024, menggantikan batas waktu yang sebelumnya pada 28 November 2023. Diperlukan pengambilan kebijakan berdasarkan etika birokrasi untuk menangani masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan penelitian pustaka untuk menjelaskan teori dan konsep terkait penataan pegawai non-ASN. Etika birokrasi berperan sebagai pedoman untuk memastikan perilaku integritas dan keadilan dalam administrasi publik. Penataan pegawai non-ASN harus memperhatikan nilai dasar "BerAKHLAK," yang merupakan akronim dari orientasi pelayanan, akuntabilitas, kompetensi, harmoni, loyalitas, adaptabilitas, dan kolaborasi. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa penataan pegawai non-ASN adalah isu penting yang perlu perhatian serius dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menjadi upaya untuk menangani masalah ini. Kesuksesan penataan membutuhkan penerapan etika birokrasi yang konsisten dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu atau kelompok.

25 Tahun Reformasi: Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Republik Indonesia Nurulia Tiara Sani; Denok Kurniasih; Tobirin Tobirin
Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan Vol. 14 No. 7 (2023): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan
Publisher : Program Studi Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/covalue.v14i7.3954

Korupsi merupakan permasalahan yang signifikan di Indonesia. Berdasarkan data Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi(IPK) Indonesia menempati peringkat 110 dari 180 negara/wilayah, dengan skor 34 dari 100. Reformasi di Indonesia sudah berjalan selama 25 tahun. Era reformasi menjadi titik baru, dimana upaya pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami banyak perkembangan. Dengan menggunakan studi pusataka, dianalisis kebijakan pemberantasan korupsi berdasarkan era kepemimpinan presiden Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi selama reformasi mengalami perkembangan. Kepemimpinan memainkan peran penting dalam mengeluarkan regulasi dan implementasinya. Lembaga antikorupsi, khususnya KPK menjadi ujung tombak dalam pemberantasan korupsi. Tetapi, masih terdapat tantangan besar bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Intervensi Berbasis Masyarakat; Collaborative Governance Dalam Penanganan Rehabilitasi Narkoba Tony Gunawan; Denok Kurniasih; Tobirin Tobirin
Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan Vol. 14 No. 7 (2023): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan
Publisher : Program Studi Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/covalue.v14i7.3956

Narkoba menjadi persoalan pelik dari tingkat lokal sampai global. Strategi kebijakan juga telah diterapkan. Tulisan ini untuk menganalisis sekaligus mengembangkan implementasi kebijakan yang menggunakan pendekatan komunal melalui program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Melalui konsep collaborative governance, kami membaca upaya pemerintah untuk mengintegrasikan modal sosial pada masyarakat untuk diberdayakan dalam proses rehabilitasi. Modal sosial digunakan sebagai dasar kolaborasi. Metode yang digunakan untuk membedah konsep tersebut menggunakan kualitatif dan wawancara dengan eksekutor kebijakan. Hasil analisa menunjukkan terdapat pembagian tanggung jawab para aktor. Kesamaan persepsi dan tujuan diimplementasikan pada tataran aktivitas bersama dalam kerja sama formal. Makalah ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat pada pelayanan publik dalam kerangka collaborative governance menjadi terobosan yang efektif. Pemerintah tidak lagi dominan, kewenangan dan tanggung jawab dibagi dengan kelompok masyarakat untuk mengelola masalah publik. Perlu diperluas konsep collaborative governance pada sektor publik lainnya. Kami juga menemukan adanya kelemahan dalam implementasi kolaborasi. Relasi kuasa pada pemerintahan lokal menjadi satu faktor tersumbatnya pengelolaan pelayanan publik walaupun bersifat sektoral dan kasuistik.

Fenomena Kebijakan Dalam Perspektif Etika Administrasi Publik Pada Instansi Di Indonesia Yonatan Adam; Denok Kurniasih; Tobirin Tobirin
Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan Vol. 14 No. 7 (2023): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan
Publisher : Program Studi Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/covalue.v14i7.3957

Fenomena kebijakan dalam perspektif etika administrasi publik di instansi-instansi di Indonesia merupakan aspek penting yang melibatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan publik memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai lapisan masyarakat dan sektor kehidupan negara. Dalam konteks ini, penerapan prinsip-prinsip etika menjadi krusial untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan publik, berlandaskan norma-norma moral, dan menjaga keberlanjutan sumber daya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam dinamika penerapan etika administrasi publik dalam pengambilan keputusan kebijakan di Indonesia, dengan fokus pada instansi-instansi terkait . metode penelitian yang digunakan adalah literature review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fenomena kebijakan dalam perspektif etika administrasi publik di Indonesia membawa dampak signifikan dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Prinsip-Prinsip etika, seperti kepentingan publik dan keadilan, harus dipegang teguh dalam setiap aspek kebijakan. Etika administrasi publik juga menjadi pertahanan terhadap korupsi, dengan keterbukaan, akuntabilitas, dan integritas sebagai pilar utama. Melibatkan semua pemangku kepentingan dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta penerapan mekanisme pengawasan yang efektif menjadi langkah penting untuk menciptakan pemerintahan yang bermoral, adil, dan berkeberlanjutan.

Akuntabilitas Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Banyumas Melalui Program Sumpah Beruang (Sulap Sampah Berubah Uang) Muhammad Ma’rup; Denok Kurniasih; Tobirin Tobirin
Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan Vol. 14 No. 7 (2023): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan
Publisher : Program Studi Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/covalue.v14i7.3960

Pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas merupakan salah satu pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab Pemkab Banyumas melalui Dinas Lingkungan Hidup. Permasalahan ini berawal dari ditutupnya 3 TPA (Gunung Tugel, Kaliori, dan Wangon) buntut dari demo masyarakat sekitar lingkungan itu karena pencemaran lingkungan baik udara dan air lindi yang mencemari sumur warga masyarakat. Akuntabilitas Pemerintah dalam pelaksanaan Program Sumpah Beruang yaitu menyelesaikan masalah persampahan dari hulu sampai hilir dengan memanfaatkan teknologi digital (Salingmas dan Jeknyong ) dan mesin pencacah di TPA BLE. Prinsip utamanya adalah mengurangi sampah di hulu hampir 70% sehingga sampai di TPA BLE (hilir) tinggal 30%. Dan juga mengoptimalkan peranan masyarakat baik itu organisasi masyarakat (KSM) dan Swasta (PT. Banyumas Invest Jaya) serta pengelolaan di rumah tangga. Metodologi dari Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan metode penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik melainkan mengandalkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Kesimpulaan penelitian ini adalah bahwa kebijakan pelaksanaan Sumpah Beruang merupakan program yang diiniasi oleh elit (Bupati Banyumas) bersifat Top Down, sehingga untuk mengoptimalkan program tersebut masyarakat perlu dilibatkan langsung dan diberikan pemahaman kesadaran pengelolaan sampah di rumah tangga. Serta penyelesaian persampahan di tingkat pedesaan yang harus menjadi perhatian khusus bagi Pemkab Banyumas.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search