Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Desentralisasi dan Inovasi Pemerintah: Membangun Model Pemerintahan Lokal yang Berkelanjutan Citra Rosika; Aldri Frinaldi S; Lince Magriasti
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1111

Abstract

Perlindungan hukum bagi anak selaku korban merupakan usaha yang dilakukan seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan perlindungan yang bersifat yuridis. Penelitian ini diangkat dari kasus terjadinya pelecehan seksual anak dibawah umur di JIS. Terjadinya pelecehan seksual di JIS menjadikan taraf internasional yang dimilikinya tidak memberikan jaminan anak bebas dari suatu tindak pidana pelecehan seksual. Permasalahan yang dihadapi yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi anak dibawah umur sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual saat ini dan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di Jakarta International School (JIS). Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dilakukan dengan menganalisis permasalahan menggunakan ketentuan hukum dan bahan yang diperoleh saat penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan pemberian perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual telah dirumuskan dalam beberapa rumusan kebijakan nasional, yaitu UU No. 23 Tahun 2002 joUU No. 35 Tahun 2014tentang Perlindungan Anak, UU No. 13 Tahun 2006 jo UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Inpres No. 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak. Upaya-upaya perlindungan hukum yang telah dilakukan oleh KPAI dan LPSK sebagai lembaga yang berwenang dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di JIS telah memenuhi amanat terkait dengan dengan perlindungan anak, diantaranya adalah dengan melakukan pengawasan dan pendampingan psikologis.
Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah pada BPKAD Kota Padang (Implementasi Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah) Citra Rosika; Aldri Frinaldi S; Asnil Asnil
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1112

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi kebijakan dan manajemen keuangan daerah di Indonesia melalui peraturan pemerintah yang mengatur keuangan daerah. Fokusnya adalah implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) sebagai langkah awal menuju kebijakan dan manajemen keuangan yang lebih baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas penggunaan SIMDA dengan mempertimbangkan empat faktor kunci keberhasilan: komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Metode penelitian ini kualitatif deskriptif, studi literatur dilakukan untuk memahami dasar teoritis dan pengalaman terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang jelas, ketersediaan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai, sikap positif dari pelaksana, dan struktur birokrasi yang efisien memainkan peran kunci dalam kesuksesan implementasi SIMDA. Pada implementasi SIMDA di Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Padang, faktor-faktor tersebut berkontribusi pada hasil yang memuaskan. Meskipun beberapa hambatan seperti gangguan jaringan internet teridentifikasi, komitmen karyawan dan kesesuaian antara penempatan dengan kompetensi memberikan dukungan penting. Penelitian ini menyimpulkan bahwa SIMDA, ketika dikelola dengan baik, dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kesimpulan ini memberikan wawasan bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk terus memperbaiki kebijakan dan manajemen keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan memperkuat faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasi. Penelitian ini mengeksplorasi kebijakan dan manajemen keuangan daerah di Indonesia melalui peraturan pemerintah yang mengatur keuangan daerah. Fokusnya adalah implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) sebagai langkah awal menuju kebijakan dan manajemen keuangan yang lebih baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas penggunaan SIMDA dengan mempertimbangkan empat faktor kunci keberhasilan: komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Metode penelitian ini kualitatif deskriptif, studi literatur dilakukan untuk memahami dasar teoritis dan pengalaman terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang jelas, ketersediaan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai, sikap positif dari pelaksana, dan struktur birokrasi yang efisien memainkan peran kunci dalam kesuksesan implementasi SIMDA. Pada implementasi SIMDA di Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Padang, faktor-faktor tersebut berkontribusi pada hasil yang memuaskan. Meskipun beberapa hambatan seperti gangguan jaringan internet teridentifikasi, komitmen karyawan dan kesesuaian antara penempatan dengan kompetensi memberikan dukungan penting. Penelitian ini menyimpulkan bahwa SIMDA, ketika dikelola dengan baik, dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kesimpulan ini memberikan wawasan bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk terus memperbaiki kebijakan dan manajemen keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan memperkuat faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasi.