Andi Dadi Mashuri Makmur
Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Peran Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) Menjalin Hubungan Dengan Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Anak Sulaeman Sagoni; Ismail Ali; Andi Dadi Mashuri Makmur
Legal Journal of Law Vol 3 No 1 (2024): Edisi Mei 2024
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah peran Sat Binmas dalam mencegah tindak pidana anak di wilayah hukum Polres Luwu. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan telaah dokumen. Hal ini dilakukan dengan tujuan dapat melihat kondisi tindak pidana anak yang terjadi di Kabupaten Luwu. Hasil penelitian menemukan bahwa Sat Binmas dalam mencegah tindak pidana anak telah menjalankan perannya dengan cara melakukan kegiatan “Polisi Momong Bocah”. Namun dalam pelaksanaannya belum maksimal karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, anggaran, metode, dan beban kerja sedangkan faktor eksternal yaitu masyarakat, dan kerja sama dengan unit lain. Berdasarkan pembahasan dari hasil temuan tersebut, maka penulis merekomendasikan beberapa hal di antaranya pertama adalah meningkatkan kualitas anggota Sat Binmas dengan cara mengikuti sekolah pengembangan spesialis Binmas, menambah personel anggota Sat Binmas, dan dalam pelaksanaan kegiatan “Polisi Momong Bocah” tidak hanya dilakukan pada anak-anak setingkat TK-SD namun juga dilakukan pada anak yang sudah putus sekolah serta anak-anak setingkat SMP-SMA perlu diperhatikan namun dengan cara yang berbeda.
Problematika Penyidik Polres Wajo Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Andi Dadi Mashuri Makmur; Amrullah; Andi Wahyuddin Nur
Legal Journal of Law Vol 2 No 1 (2023): Edisi: Mei 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika penyidik dalam proses penyidikan yang dilakukan Polres Wajo dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyidik Polres Wajo dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penelitian tersebut dilaksanakan di Kepolisian Resor Wajo. Metode Pengumpulan yang digunakan dengan cara wawancara dan penelitian pustaka. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif. Data berupa hasil wawancara langsung dengan pihak terkait dah berupa produk hukum serta bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian guna mempertajam dan memperdalam analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika penyidik dalam proses penyidikan yang dilakukan Polres Wajo dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu berupa tidak semua kasus yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan secara restorative justice melalui diversi, batas waktu penahanan untuk penyidikan yang sangat singkat, dan pihak korban bersikeras melanjutkan perkaranya ke tahap pengadilan dan terkadang pihak anak pelaku tidak bisa menyanggupi permintaan dari pihak korban seperti ganti rugi serta adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyidik Polres Wajo dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu (1) Tidak adanya ruang tahanan khusus anak-anak; (2) Kurangnya petugas khusus penyidik anak; (3) Biaya visum yang terbilang mahal; (4) Kestabilan emosi anak dan identitas anak; (5) Tidak Adanya Pendampingan Hukum dan Bantuan Hukum; serta (6) Sulitnya Anak mengakui perbuatannya
Amatan Hukum Perikatan Mengenai Otoritas Memorandum of Understanding (MoU) sebagai Tahapan Pra Kontrak Andi Dadi Mashuri Makmur; Yustiana; Andi Wira Saputra; Besse Muqita Dewi
Legal Journal of Law Vol 2 No 2 (2023): Edisi: November 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen atau kepustakaan yang pada dasarnya mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hokum, baik yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang Memorandum of Understanding (MoU). Namun berlakunya MoU di Indonesia berpijak pada kesesuaian antara MoU dengan asas-asas perjanjian yang dimuat dalam KUH Perdata. Seperti asas kebebasan berkontrak yang menjadi dasar yang mengakui hak otonomi pihak-pihak dalam bertransaksi dan mengikatkan mereka pada perjanjian yang dibuat secara sukarela, asalkan perjanjian tersebut sah menurut hukum. Sementara kekuatan MoU bisa dianggap setara dengan kekuatan hokum perjanjian. Sepanjang memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, maka dapat dipersamakan pemberlakuannya dengan konsep perjanjian yang telah digariskan dalam KUH Perdata. Sehingga MoU yang dibuat dengan memperhatikan syarat-syarat sahnya perjanjian memiliki kekuatan mengikat pihak-pihak yang membuatnya.
Implikasi Hukum Penyimpangan Seksual Terhadap Sesama Jenis Ismail Ali; Andi Dadi Mashuri Makmur; Sulaeman Sagoni; Yustiana
Legal Journal of Law Vol 2 No 2 (2023): Edisi: November 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum perbuatan penyimpangan seksual terhadap sesama jenis dipandang dari Hukum Islam, serta untuk mengetahui implikasi hukum perbuatan penyimpangan seksual terhadap sesama jenis dipandang dari Hukum Pidana. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen atau kepustakaan yang pada dasarnya mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum, baik yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Dengan kata lain studi dokumen adalah berbagai kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Hukum Islam, implikasi hukum bagi pelaku homoseksual dan lesbian dapat beragam, tergantung pada interpretasi dan mazhab hukum yang diikuti. Beberapa ulama menganggap tindakan homoseksual sebagai dosa besar yang dapat dihukum dengan tegas, seperti hukuman mati. Sementara yang lain berpendapat untuk memberlakukan hukuman ta’zir yang lebih fleksibel, berupa hukuman penjara, cambuk, denda, atau hukuman lain yang sesuai dengan kasus yang dihadapi. Sementara menurut hukum pidana positif, hukuman bagi pelaku homoseksual dan lesbian telah diatur secara spesifik dalam Pasal 292 KUHP. Pasal ini menetapkan hukuman pidana penjara selama lima tahun bagi orang dewasa yang melakukan hubungan seskual sesama jenis kelamin dengan orang yang belum dewasa. Artinya, jika hubungan sesama jenis yang dilakukan antara dua orang dewasa bersifat konsensual dan tanpa adanya unsur pemaksaan, maka hukuman pidana tidak diberlakukan berdasarkan Pasal 292 KUHP.
Tinjauan Kriminologi Tentang Peningkatan Pencurian Di Kabupaten Wajo Selama Masa Dan Pasca Pandemi Covid-19 Martono; Dewi Wahyuni Mustafa; Andi Dadi Mashuri Makmur; Muharawati
Legal Journal of Law Vol 2 No 2 (2023): Edisi: November 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan secara objektif tentang peningkatan pencurian di Kabupaten Wajo pada masa dan pasca pandemi covid-19 dan mengetahui bagaimana upaya kepolisian Polres Wajo dalam menanggulangi terjadinya pencurian pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Wajo. Serta faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian di masa pandemi covid-19 di Kabupaten Wajo. Penelitian ini dilakukan di Polres Wajo pada umumnya dan di Satuan Reskrim Polres Wajo pada khususnya, dengan menggunakan metode wawancara secara langsung dengan pihak kepolisian demi mencari data terkait objek penelitian. Data yang dikumpulkan kemudian di analisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa angka pencurian di Kabupaten Wajo selama masa pandemi covid-19 mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurung waktu 2019 sampai dengan 2021 dan mengalami penurunan yang lumayan drastis pada tahun 2022. Upaya yang dilakukan oleh aparat yang berkewajiban mencakup tiga hal yaitu pencegahan (preventif), penindakan (represif), dan pembinaan (rehabilitas). Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan pencurian di Kabupaten Wajo pada masa pandemi covid-19 adalah faktor (1) banyaknya pengangguran yang disebabkan oleh PHK sepihak oleh instansi atau perusahaan, (2) kurangnya lapangan pekerjaan, (3) Kebutuhan yang meningkat, serta (3) langkanya bahan-bahan pokok yang ada, dan faktor (4) penjatuhan sanksi pidana yang ringan tehadap pelaku kejahatan pencurian.
Efektivitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Terhadap Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng Dalam Pengawasan Terhadap Toko Obat dan Kefarmasian Andi Dadi Mashuri Makmur; Yustiana; Muharawati
Legal Journal of Law Vol 3 No 1 (2024): Edisi Mei 2024
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng terhadap Toko Obat dan Kefarmasian, serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng terhadap Toko Obat dan Kefarmasian. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng dengan metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.  Data dan informasi yang penulis dapatkan dianalisis secara kualitatif, selanjutnya diurai dengan deskriptif agar diperoleh jawaban dari masalah yang penulis teliti. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan Dinas Kesehatan terhadap toko obat telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku namun pelaksanaan pengawasan tersebut belumlah efektif sebab adanya faktor yang menghambat efektivitas pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng. Adapun  faktor yang mempengaruhi tersebut, yakni adanya pelaku usaha yang tidak menaati ketentuan yang ditetapkan, pelaku usaha toko obat bukan tenaga kefarmasian, dan ketentuan terkait pengawasan rutin.
Bahaya Narkoba, Seks Bebas dan Pernikahan Dini Ditinjau Dari Segi Sosial, Hukum dan Kesehatan di Kabupaten Wajo Andi Dadi Mashuri Makmur; Andi Wahyuddin Nur; Kasmiati; Desriana Maharani; Sustiarni Santi; Nur Irmayani; Shaina Maharani; Charunisa Asdel; Irfan Arifin; Deni Meimar
Compile Journal of Society Service Vol 1 No 2 (2024): Maret 2024
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba, seks bebas, dan pernikahan dini. Rendahnya pemahaman, mengakibatkan peningkatan pesat penyalahgunaan narkoba, pernikahan dini dan seks bebas. Bahaya narkoba, dan seks bebas berdampak pada generasi penerus bangsa juga perlu adanya kesadaran baik anak maupun orang tua. Pernikahan dini memiliki dampak buruk bagi kesehatan reproduksi, sehingga sangat memerlukan kematangan atau kedewasaan baik mental maupun fisik, dan adanya pemahaman yang siap sebelum menjalani pernikahan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang berada di Desa Wewangrewu Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo tentang upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba terhadap masyarakat, juga sangat ditekankan pentingnya kesadaran dan kepedulian orang tua terhadap anak. Sosialisasi ini dilakukan dengan metode pemaparan meteri, diskusi dan tanya jawab.