Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.318
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal: Journal of Law Compile: Journal of Society Service
Andi Wahyuddin Nur
Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Tanggung Jawab Pelaksana Sistem Elektronik dalam Melindungi Informasi Pemakai Media Sosial Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik Andi Wahyuddin Nur; Besse Muqita Dewi Mentari Rijal; Dewi Wahyuni Mustafa; Nelvi
Legal Journal of Law Vol 3 No 1 (2024): Edisi Mei 2024
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen atau kepustakaan yang pada dasarnya mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hokum, baik yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik terhadap data pengguna bukan hanya merupakan kewajiban etis, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang signifikan. Di Indonesia, implikasi hukum tersebut telah di atur dalam berbagai bentuk produk perundang-undangan. Mulai dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya yakni Undang-undang No 19 Tahun 2016 Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara apabila pengguna merasa dirugikan oleh tindakan penyelenggara sistem elektronik, mereka memiliki opsi untuk mengajukan keluhan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun, menurut Pasal 32 dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, jika usaha untuk menyelesaikan perselisihan melalui perundingan atau alternatif lain belum berhasil mengatasi masalah perlindungan data pengguna di platform media sosial, maka pengguna berhak untuk mengambil langkah lebih lanjut dengan mengajukan tuntutan perdata sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku.
Problematika Penyidik Polres Wajo Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Andi Dadi Mashuri Makmur; Amrullah; Andi Wahyuddin Nur
Legal Journal of Law Vol 2 No 1 (2023): Edisi: Mei 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika penyidik dalam proses penyidikan yang dilakukan Polres Wajo dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyidik Polres Wajo dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penelitian tersebut dilaksanakan di Kepolisian Resor Wajo. Metode Pengumpulan yang digunakan dengan cara wawancara dan penelitian pustaka. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif. Data berupa hasil wawancara langsung dengan pihak terkait dah berupa produk hukum serta bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian guna mempertajam dan memperdalam analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika penyidik dalam proses penyidikan yang dilakukan Polres Wajo dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu berupa tidak semua kasus yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan secara restorative justice melalui diversi, batas waktu penahanan untuk penyidikan yang sangat singkat, dan pihak korban bersikeras melanjutkan perkaranya ke tahap pengadilan dan terkadang pihak anak pelaku tidak bisa menyanggupi permintaan dari pihak korban seperti ganti rugi serta adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyidik Polres Wajo dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu (1) Tidak adanya ruang tahanan khusus anak-anak; (2) Kurangnya petugas khusus penyidik anak; (3) Biaya visum yang terbilang mahal; (4) Kestabilan emosi anak dan identitas anak; (5) Tidak Adanya Pendampingan Hukum dan Bantuan Hukum; serta (6) Sulitnya Anak mengakui perbuatannya
Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Penerapan Sistem Digital Id Berbasis Aplikasi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo Ismail Ali; Besse Muqita Dewi; Andi Wahyuddin Nur; Andi Wira Saputra
Legal Journal of Law Vol 2 No 2 (2023): Edisi: November 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek hukum penerapan sistem aplikasi digital ID dalam sistem kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo dan untuk mengetahui tinjauan sosiologis terhadap penerapan sistem digital ID berbasis aplikasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo dengan menggunakan metode pendekatan penelitian secara empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara serta studi kepustakaan sehingga data diperoleh dianalisis secara komparatif sehingga dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek hukum penerapan sistem aplikasi digital ID dalam sistem Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo adalah belum diterapkan secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku dan belum ada aturan yang memerintahkan untuk menghilangkan KTP elektronik berbentuk fisik karena kebijakan terkait administrasi kependudukan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Begitupun secara sosiologis belum diterapkan secara maksimal karena masih mengalami beberapa kendala di lapangan.
Efektivitas Hukum Terhadap Strategi Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Satlantas Polres Wajo Firman; Mustari; Ismail Ali; Andi Wahyuddin Nur
Legal Journal of Law Vol 2 No 2 (2023): Edisi: November 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi preventif dan strategi represif yang dilakukan kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas serta faktor penghambat dan faktor pendukung dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Wajo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menjelaskan dan menggambarkan peristiwa yang benar-benar terjadi di lapangan selama penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini informan terdapat sebanyak 6 orang yang terdiri dari 5 anggota kepolisian Satlantas Polres Wajo dan 1 anggota masyarakat. Pengambilan data ini dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh kepolisian Polres Wajo yang terdiri dari dua macam yaitu: 1 (a) Strategi preventif yaitu Sosialisasi, kepada kalangan pelajar yang disertai dengan pelatihan (safety riding) dan sosialisasi kepada masayarakat yang disertai dengan pembagian brosur. (b) Strategi represif yaitu melakukan kegiatan operasi dengan menindaki pelanggar berupa tilang serta penyitaan. 2. faktor penghambat dan pendukung kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas. (a) faktor penghambat, yaitu pengetahuan dan tingkat kesadaran masyarakat masih kurang serta kurangnya personel kepolisian Satlantas. (b) faktor pendukung, yaitu adanya kerjasama pihak kepolisian, dan buku tilang yang dimiliki setiap kopolisian untuk dapat menindaki pelanggar.
Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Sidang Pranikah bagi Anggota Kepolisian dan Peranannya dalam Meminimalisir Perceraian Dewi Wahyuni Mustafa; Mustari; Besse Muqita Dewi; Andi Wahyuddin Nur
Legal Journal of Law Vol 2 No 2 (2023): Edisi: November 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara serta studi dokumen ataupun kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sidang pranikah bagi anggota kepolisian diatur berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 tahun 2010, serta buku panduan sidang bimbingan pranikah terbitan Biro Watpress SSDM POLRI pada Oktober 2017. Sidang bimbingan pranikah ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan calon mempelai memenuhi semua persyaratan hukum dan administratif sebelum melangsungkan pernikahan. Proses sidang melibatkan beberapa tahapan, termasuk persiapan sidang, pelaksanaan sidang dengan pembinaan oleh berbagai pihak, dan tahap akhir berupa pemrosesan Surat Izin Kawin. Faktor Pendukung terdiri dari, (1) Dukungan institusi; (2) Fasilitas dan sarana yang memadai: (3) Dukungan atasan dan rekan kerja; (4) Dukungan keluarga. Sementara Faktor Penghambat terdiri dari, (1) Jadwal yang padat; (2) Persyaratan administratif yang rumit; (3) Ketidakpastian tugas dinas: (4) Ketidakpastian tugas dinas yang mendesak dapat menyulitkan perencanaan dan pelaksanaan sidang pranikah yang terjadwal.
Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Sertifikat Tanah di Wilayah Pesisir Danau Tempe Sulaeman Sagoni; Muharawati; Andi Wira Saputra; Andi Wahyuddin Nur
Legal Journal of Law Vol 2 No 2 (2023): Edisi: November 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dan cara pengajuan sertifikat tanah di wilayah pesisir Danau Tempe kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wajo dan untuk mengetahui kedudukan hukum terhadap sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wajo di pesisir Danau Tempe. Penelitian ini dilakukan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wajo dan masyarakat yang memiliki sertifikat di wilayah pesisir Danau Tempe dengan menggunakan metode pendekatan penelitian secara empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara serta studi kepustakaan sehingga data diperoleh dianalisis secara komparatif sehingga dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada umumnya, mekanisme pendaftaran tanah dapat dilalui melalui mekanisme proses pendaftaran secara umum, namun karena sifat unsur komponen tanah termasuk kepada bagian sempadan danau sebagaimana yang dimaksud sebagai sempadan danau menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 28/Prt/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau, maka daripada itu si pendaftar harus memperoleh dokumen tambahan berupa Surat Rekomendasi dari dinas PUPR sebagai pihak yang mempunyai wewenang untuk menetapkan wilayah pesisir yang dapat disertifikatkan. Sedangkan kedudukan hukum terhadap sertifikat tanah di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo terhadap tanah di Wilayah Pesisir Danau Tempe adalah sebagai bukti kepemilikan atas tanah. Hal ini didasari dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (1) tentang Pendaftaran Tanah, menegaskan bahwa: “Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”
Bahaya Narkoba, Seks Bebas dan Pernikahan Dini Ditinjau Dari Segi Sosial, Hukum dan Kesehatan di Kabupaten Wajo Andi Dadi Mashuri Makmur; Andi Wahyuddin Nur; Kasmiati; Desriana Maharani; Sustiarni Santi; Nur Irmayani; Shaina Maharani; Charunisa Asdel; Irfan Arifin; Deni Meimar
Compile Journal of Society Service Vol 1 No 2 (2024): Maret 2024
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba, seks bebas, dan pernikahan dini. Rendahnya pemahaman, mengakibatkan peningkatan pesat penyalahgunaan narkoba, pernikahan dini dan seks bebas. Bahaya narkoba, dan seks bebas berdampak pada generasi penerus bangsa juga perlu adanya kesadaran baik anak maupun orang tua. Pernikahan dini memiliki dampak buruk bagi kesehatan reproduksi, sehingga sangat memerlukan kematangan atau kedewasaan baik mental maupun fisik, dan adanya pemahaman yang siap sebelum menjalani pernikahan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang berada di Desa Wewangrewu Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo tentang upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba terhadap masyarakat, juga sangat ditekankan pentingnya kesadaran dan kepedulian orang tua terhadap anak. Sosialisasi ini dilakukan dengan metode pemaparan meteri, diskusi dan tanya jawab.
Co-Authors Amrullah Andi Dadi Mashuri Makmur Andi Wira Saputra Besse Muqita Dewi Besse Muqita Dewi Mentari Rijal Charunisa Asdel Deni Meimar Desriana Maharani Dewi Wahyuni Mustafa Firman Irfan Arifin Ismail Ali Kasmiati Muharawati Mustari Nelvi Nur Irmayani Shaina Maharani Sulaeman Sagoni Sustiarni Santi