Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.513
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal: Journal of Law Compile: Journal of Society Service
Muharawati
Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Pertimbangan Penyidik dalam Penghentian Penyidikan dalam Delik Culpa Martono; Muharawati; Besse Astria Devi
Legal Journal of Law Vol 3 No 1 (2024): Edisi Mei 2024
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara serta studi dokumen ataupun kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penghentian penyidikan dalam kasus delik culpa memerlukan pertimbangan yang matang oleh penyidik. Faktor-faktor penting yang harus dipertimbangkan meliputi ketersediaan bukti yang cukup, karakteristik delik culpa yang melibatkan kecerobohan tanpa niat jahat, evaluasi kerugian yang diakibatkan, pertimbangan terhadap kepentingan umum, serta pendekatan hukum yang proporsional. Selain itu, penghentian penyidikan juga dapat dipengaruhi oleh keinginan para pihak yang terlibat (perdamaian). Sementara Penghentian penyidikan dalam kasus delik culpa memiliki akibat yuridis berupa hilangnya penuntutan pidana. Hal ini berarti bahwa pelaku tidak akan dihadapkan pada pengadilan atau dijatuhi hukuman pidana yang mungkin sesuai dengan tindakan kelalaiannya.
Analisis Hukum Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Firman; Muharawati
Legal Journal of Law Vol 1 No 2 (2022): Edisi: November
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) Untuk mengetahui Implemetasi Program Pengentasan Kemiskinan Pembagian Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo dan (2) Untuk mengetahui Kebijakan Program Pembagian Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Metode yang digunakan dalam penelitian mengunakan penelitian kualitatif, melalui wawancara, penelitian dilakukan di Kantor Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan (1). Implemetasi Program Pengentasan Kemiskinan Pembagian Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Pemerintah daerah telah berupaya dalam mensosialisasikan Program Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Tempe, karena sosialisasi sangat penting sebagai langkah awal dalam memberikan pemahaman dan mengimplementasikan program kartu keluarga sejahtera kepada masyarakat.dan (2). Kebijakan Program Pembagian Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Pendataan yang dilakukan dalam program Kartu Keluarga Sejahtera masih kurang efektif karena masih terpat kesalahan yang ditemukan dikarenakan mereka masih menggunakan data lama yaitu data hasil pendataan program perlindungan sosial (PPLS) tahun 2011. Namun mereka telah melakukan perbaikan ulang tetapi masih terdapat kesalahan, sehingga penerima KKS ini belum merata dikarenakan pendataannya yang kurang efektif. Pemerintah setempat telah berupaya melakukan pengawasan dengan baik agar program bantuan sosial ini dapat bermanfaat bagi masyarakat penerima.
Tinjauan Hukum Terhadap Kemiripan Merek Pada Suatu Produk Makanan dan Minuman Muharawati; Nur Fadhillah Aldama; Ella Ayu Lestari
Legal Journal of Law Vol 2 No 1 (2023): Edisi: Mei 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peran pemerintah dalam menangani kasus kemiripan merek pada suatu produk makanan dan minuman menurut Undang-Undang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Peneltian ini dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan jenis dan sumber data primer dan sekunder dengan metode penelitian wawancara, observasi, studi dokumen, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh dianalisis berkualitas dan komprehensif sehingga dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus kemiripan merek tidak hanya pemerintah yang berperan penting dalam memangani kasus kemiripan merek melainkan masyarakat juga harus memiliki pengetahuan dan wawasan tentang merek makanan dan minuman, yang dimana bahwa jika merek sudah didaftarkan oleh pemilik merek dan memiliki sertifikat artinya merek tersebut sudah memiliki perlindungan hukum, dan hanya bisa digunakan jika memiliki izin dari pemilik merek yang sah untuk digunakan.
Tinjauan Kriminologi Tentang Peningkatan Pencurian Di Kabupaten Wajo Selama Masa Dan Pasca Pandemi Covid-19 Martono; Dewi Wahyuni Mustafa; Andi Dadi Mashuri Makmur; Muharawati
Legal Journal of Law Vol 2 No 2 (2023): Edisi: November 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan secara objektif tentang peningkatan pencurian di Kabupaten Wajo pada masa dan pasca pandemi covid-19 dan mengetahui bagaimana upaya kepolisian Polres Wajo dalam menanggulangi terjadinya pencurian pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Wajo. Serta faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian di masa pandemi covid-19 di Kabupaten Wajo. Penelitian ini dilakukan di Polres Wajo pada umumnya dan di Satuan Reskrim Polres Wajo pada khususnya, dengan menggunakan metode wawancara secara langsung dengan pihak kepolisian demi mencari data terkait objek penelitian. Data yang dikumpulkan kemudian di analisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa angka pencurian di Kabupaten Wajo selama masa pandemi covid-19 mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurung waktu 2019 sampai dengan 2021 dan mengalami penurunan yang lumayan drastis pada tahun 2022. Upaya yang dilakukan oleh aparat yang berkewajiban mencakup tiga hal yaitu pencegahan (preventif), penindakan (represif), dan pembinaan (rehabilitas). Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan pencurian di Kabupaten Wajo pada masa pandemi covid-19 adalah faktor (1) banyaknya pengangguran yang disebabkan oleh PHK sepihak oleh instansi atau perusahaan, (2) kurangnya lapangan pekerjaan, (3) Kebutuhan yang meningkat, serta (3) langkanya bahan-bahan pokok yang ada, dan faktor (4) penjatuhan sanksi pidana yang ringan tehadap pelaku kejahatan pencurian.
Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Sertifikat Tanah di Wilayah Pesisir Danau Tempe Sulaeman Sagoni; Muharawati; Andi Wira Saputra; Andi Wahyuddin Nur
Legal Journal of Law Vol 2 No 2 (2023): Edisi: November 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dan cara pengajuan sertifikat tanah di wilayah pesisir Danau Tempe kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wajo dan untuk mengetahui kedudukan hukum terhadap sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wajo di pesisir Danau Tempe. Penelitian ini dilakukan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wajo dan masyarakat yang memiliki sertifikat di wilayah pesisir Danau Tempe dengan menggunakan metode pendekatan penelitian secara empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara serta studi kepustakaan sehingga data diperoleh dianalisis secara komparatif sehingga dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada umumnya, mekanisme pendaftaran tanah dapat dilalui melalui mekanisme proses pendaftaran secara umum, namun karena sifat unsur komponen tanah termasuk kepada bagian sempadan danau sebagaimana yang dimaksud sebagai sempadan danau menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 28/Prt/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau, maka daripada itu si pendaftar harus memperoleh dokumen tambahan berupa Surat Rekomendasi dari dinas PUPR sebagai pihak yang mempunyai wewenang untuk menetapkan wilayah pesisir yang dapat disertifikatkan. Sedangkan kedudukan hukum terhadap sertifikat tanah di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo terhadap tanah di Wilayah Pesisir Danau Tempe adalah sebagai bukti kepemilikan atas tanah. Hal ini didasari dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (1) tentang Pendaftaran Tanah, menegaskan bahwa: “Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah Martono; Muharawati; Andi Bau Mallarangeng; Sulaeman Sagoni
Legal Journal of Law Vol 2 No 2 (2023): Edisi: November 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Perda Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah di daerah pesisir sungai Kecamatan Sabbangparu dan peran pemerintah Kabupaten Wajo dalam pengelolaan sampah sehingga mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan di Kabupaten Wajo. Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo dan daerah pesisir sungai Kecamatan Sabbangparu dengan jenis dan sumber data primer dan data sekunder dengan menggunakan metode purposive sampling dan snowball sampling. Pengumpulan data dengan cara melalui kajian observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Perda Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah di daerah pesisir sungai Kecamatan Sabbangparu dianggap masih belum maksimal karena masih banyak masyarakat yang dengan sadar tidak membuang sampahnya ke TPS (tempat pembuangan sampah) malah membuang sampahnya ke sungai dan drainase. Adapun peran pemerintah Kabupaten Wajo dalam pengelolaan sampah sehingga mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan yaitu dengan mengadakan suatu program yaitu bosara (bola sampah sehat dan sejahtera), dan proklim (program kampung iklim) yang diharapkan dapat menjadi kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah dalam pengelolaan sampah.
Efektivitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Terhadap Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng Dalam Pengawasan Terhadap Toko Obat dan Kefarmasian Andi Dadi Mashuri Makmur; Yustiana; Muharawati
Legal Journal of Law Vol 3 No 1 (2024): Edisi Mei 2024
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng terhadap Toko Obat dan Kefarmasian, serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng terhadap Toko Obat dan Kefarmasian. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng dengan metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.  Data dan informasi yang penulis dapatkan dianalisis secara kualitatif, selanjutnya diurai dengan deskriptif agar diperoleh jawaban dari masalah yang penulis teliti. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan Dinas Kesehatan terhadap toko obat telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku namun pelaksanaan pengawasan tersebut belumlah efektif sebab adanya faktor yang menghambat efektivitas pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng. Adapun  faktor yang mempengaruhi tersebut, yakni adanya pelaku usaha yang tidak menaati ketentuan yang ditetapkan, pelaku usaha toko obat bukan tenaga kefarmasian, dan ketentuan terkait pengawasan rutin.
Penyuluhan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Kurang Mampu di Kelurahan Tancung Martono; Muharawati; Muh. Arsal Akib; Jumasniyanti; Herlina; Asnidar Sri Nur Utami; Nur Hayati Masse; Rini Octaviani DM; Andi Muhammad Fadil Akbar; Andi Herawati; Mustaming
Compile Journal of Society Service Vol 1 No 2 (2024): Maret 2024
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mempunyai peranan penting dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma khususnya bagi masyarakat kurang mampu dalam proses peradilan pidana dan perdata. Pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain berhak untuk memperoleh bantuan hukum. Faktanya, ditemukan banyak penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya, oleh sebab itu perlu diketahui mengenai peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dalam proses peradilan pidana dan perdata, mengatasi hambatan yang dialami Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan bantuan hukum dalam proses peradilan. Terbatasnya akses informasi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses peradilan pidana dan perdata. Tujuan dari penyuluhan ini ialah untuk memberikan edukasi dan pemahaman tentang prosedur dan syarat-syarat masyarakat yang bisa mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma. Adapun metode yang digunakan dalam penyuluhan ini ialah pemaparan materi dan diskusi yang dihadiri 32 subyek mitra dari kalangan masyarakat Kelurahan Tancung.
Co-Authors Andi Bau Mallarangeng Andi Dadi Mashuri Makmur Andi Herawati Andi Muhammad Fadil Akbar Andi Wahyuddin Nur Andi Wira Saputra Asnidar Sri Nur Utami Besse Astria Devi Dewi Wahyuni Mustafa Ella Ayu Lestari Firman Herlina Jumasniyanti Martono Muh. Arsal Akib Mustaming Nur Fadhillah Aldama Nur Hayati Masse Rini Octaviani DM Sulaeman Sagoni Yustiana