Garuda - Garba Rujukan Digital

LEGAL RECONSTRUCTION OF PUBLIC HEALTH SERVICE PROGRAMS ON TELEVISION BROADCASTING INSTITUTIONS Riyanto, Mochamad
UNTAG Law Review Vol 3, No 1 (2019): UNTAG LAW REVIEW (ULREV)
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

<div style=’text-align:center;’>The writing of this paper analyzes the legal position contained in the Law relating to public health broadcast programs. Further review of the legal aspects of public health broadcast programs that researchers do are not limited to understanding the legal construction that applies in the positivism perspective, but researchers conduct legal reconstruction of public health broadcast programs on television broadcasting institutions with a post-positivism perspective approach namely conceptualizing the law as a set of rules of enactment are influenced by economic, political and social cultural factors. Then there is a need for regulative efforts in the context of the spectrum of balancing laws relating to market regulation and state regulation. The results of the discussion found the following conclusions: First, there was no harmonization in the legal spectrum relating to public health service broadcast programs on television which were dominated in the form of promotions, commercial advertisements, and publications relating to drugs. Second, the laws and regulations governing public health service broadcast programs in broadcasting institutions have not encouraged strong public awareness about the highest degree of health. Third, the public health service broadcast program has a social impact on the interests of the community that is in the form of community self-awareness but also has an economic impact especially for the drug industry and hospitals. However in regulative, it has not provided a framework for social and economic impacts. </div>

ARAH REVISI UNDANG-UNDANG PENYIARAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI Mochamad Riyanto
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 16, No 1 (2019): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

PERSPEKTIF HUKUM UU PENYIARAN TERHADAP FUNGSI KPI SEBAGAI SELF-REGULATOR Mochamad Riyanto
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 4, No 2 (2007): Hukum dan Dinamika Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Kehadiran paket Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang Penyiaran menjadi tonggak terwujudnya demokrasi dan desentralisasi penyiaran. Secercah harapan untuk menjadikan penyiaran lebih dinamis, kompetitif dan bermartabat akan segera terlaksana manakala seluruh pelaku penyiaran tunduk dan patuh pada peraturan tersebut. Ketundukan kepada Undang-undang butuh kesadaran hukum, sedangkan patuh kepadanya menjadi awal tegaknya supremasi hukum. Namun dalam implementasinya memunculkan persoalan sebagai bagian dari deregulasi di bidang penyiran, yaitu antara dihadapkan pada . Hal tesebut dapat ditunjukan adanya pengajuan perkara untuk uji materiil ke Mahkamah Konstitusi tehadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran oleh Asosiasi Industri televisi dan Radio, Jurnalis Televisi dan Lembaga Pemerhati Penyiaran. Dan dalam putusannya Mahkamah Konstitusi memotong banyak kewenangan KPI, sehingga dapat dimengerti bahwa regulasi, reformasi dan Law Enforcement akan mengalami kemandegan.Walaupun masih terdapat kewenangan KPI yang cukup luas untuk melakukan pengaturan Penyiaran di Indonesia.

HARMONISASI HUKUM SIARAN IKLAN OBAT DAN PENGOBATAN PADA LEMBAGA PENYIARAN TELVISI DAN RADIO Mochamad Riyanto; Rini Retnowinarni
MAGISTRA Law Review Vol 3, No 01 (2022): MAGISTRA Law Review
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/malrev.v3i1.2802

Harmonisasi hukum program penyiaran, terkait dengan penayangan pelayanan publik di bidang kesehatan masyarakat oleh lembaga penyiaran, dapat dilakukan dengan mengonstruksi secara heurestika antara UU tentang Kesehatan dan UU tentang Penyiaran. Sudah diuraikan, harmonisasi hukum program penyiaran yang diberlakukan di dalam lembaga penyiaran adalah niscaya, mengingat kesehatan kehidupan berbangsa dan bernegara dicerminkan oleh kesehatan lembaga penyiaran dalam menayangkan variasi pelbagai rubrik tentang pelananan kesehatan bagi masyarakat. Kesehatan ini patut digarisbawahi, karena lembaga penyiaran selama ini cenderung menayangkan pelbagai tayangannya hanya berdasarkan rating. Dampaknya, selama ini pula lembaga penyiaran cenderung mengidentikkan sebuah tayangan hasil produknya hanya sebagai bentuk iklan, promosi, atau bentuk lainnya yang beraroma komersial.Tidak ada yang salah terkait dengan bentuk-bentuk tersebut, asalkan berpayungkan pada sebuah konstruksi hukum yang jelas dan tegas, mengingat media massa pada hakikatnya terkonteks dengan suatu nilai luhur kebangsaan di negara tempat media massa tersebut melayani publik pemirsanya. Maka diperlukan harmonisasi pengaturan yang berkaitan dengan muatan materi hukum UU Penyiran dan UU Kesehatan beserta peraturan turunannya, dalam lingkup pengaturan iklan obat dan pengobatan sehingga memenuhi asas kepastian, kemanfaaf dan keadilan hukum dan etika.

STRATEGI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI MASA PANDEMI COVID-19: STRATEGY EARLY CHILDHOOD EDUCATION LEARNING IN PANDEMIC COVID-19 Mochamad Riyanto
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 1 No. 1 (2022): Maret: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Kegiatan belajar mengajar tahun 2020 ini mengalami perubahan dikarenakan adanya wabah virus global yakni Covid-19 yang menyebabkan kegiatan belajar mengajar menjadi berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Permasalahan yang dihadapi dalam melakukan pembelajaran daring di jenjang PAUD adalah kerjasama yang dilakukan oleh guru dan orang tua peserta didik sebagai perantara pembelajaran anak selama dirumah. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pembelajaran daring yang di hadapi oleh masing-masing orang tua peserta didik beragam, dimulai dari manajemen waktu orang tua yang juga sedang melakukan work from home (wfh) dan menjadi penghubung antara guru dan anak didik, tidak samanya kemampuan teknologi yang dimiliki tiap orang tua peserta didik. Strategi yang di terapkan Belajar di Rumah, Pembelajaran dalam Jaringan (Daring)/ Online, Pembelajaran Luar Jaringan (Luring)/ Offline.

KONSTRUKSI HUKUM KESEHATAN DAN LATAR BELAKANG HISTORISNYA Mochamad Riyanto; Rini Retno Winarni
Jurnal JURISTIC Vol 3, No 02 (2022): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/jrs.v3i02.3235

Kesehatan adalah masalah yang amat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita juga harus menghargai konstruksi hukum yang melingkupi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan tentunya menarik kedalaman pengaturan dibidang kesehatan melalui sejarah latarbelakangnya menjadi sangat relevan khususnya dengan mendeskripsikan sejarah hukum kesehatan, perbedaan UU Nomor 23 Tahun 1992 dan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dari aspek politik hukum di bidang kesehatan adalah kebijakan dasar yang menentukan arah hukum yang akan dibentuk di bidang kesehatan, dengan berdasar atau berlandaskan pada tujuan negara sebagaimana digariskan dalam Alinea IV Pembukaan Undang – Undang Dasar (UUD) 1945 serta kesehatan sebagai hak asasi dan adanya jaminan pelayanan kesehatan sebagaimana digariskan dalam ketentuan UUD 1945. Selanjutnya Poltik hukum dibidang kesehatan dituangkan keadalam pada Ketentuan Umum UU Tentang Kesehatan, Baik UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan dijabarkan secara teknis pada paraturan pelaksanaannya, muatan materi pengaturannya, maupun melalui identifikasi peraturan pelaksanaanya. Relevansi deskripsi tentang konstruksi hukum dan latar belakang historisnya berhubungan dengan menjadikannya referensi untuk dilakukan kajian secara mendalam (indept) keberlakuan hukum atau konstruksi hukum dalam bentuk peraturan-peraturan perundangan di bidang kesehatan dengan fenomenanya kemajuan masyarakat dan tuntutan akan pemenuhan kebutuhan peningkatan derajat kesehatan masyarakata kedepannya.

IMPLEMENTATION OF TAX DISPUTE SETTLEMENT PROCEDURE THROUGH THE TAX COURT IN SEMARANG Widiati Dwi Winarni; Mieke Anggraeni Dewi; Mochamad Riyanto
Jurnal Meta-Yuridis Vol 6, No 1 (2023)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v6i1.13827

Tax disputes often arise between the fiscus (examiner) and the taxpayer concerned, the authors take the main problem of the source that causes tax disputes and the procedure for resolving tax disputes through the tax court. The method used is a normative legal research method, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data supported by primary data found in the field.The Result shows that a Tax dispute is a dispute that arises in the field of taxation between a Taxpayer or Tax insurer and an authorized official as a result of the issuance of a decision that can be appealed or a lawsuit to the Tax Court based on tax laws and regulations, including a lawsuit on the implementation of collection based on the Tax Collection Law. with a warrant. There are 4 causes of tax disputes, namely: (1) Related to laws and regulations; (2) Regarding the application of laws and regulations; (3) Regarding systems, procedures and policies; (4) Regarding the quality of inspection/integrity of the Taxpayer. As for the settlement of tax disputes according to Law Number 14 of 2002 concerning the Tax Court through (1) quasi-judicial (quasi-judicial) or doleansi courts, namely the suspect/defendant of the appeal and lawsuit filed by the Taxpayer is the tax authorities (Director General tax), but also as a determiner who has the authority to decide on the settlement of the said tax dispute; (2) Pure trial in the Tax Court through an appeal or lawsuit from the Taxpayer which is settled by the session of the Tax Court panel.

OPTIMALISASI APLIKASI ADMINISTRASI KENDARAAN PAJAK ONLINE (SAKPOLE) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN PAJAK KENDARAAN Dwi Mulyono; Mochammad Riyanto
CITA HUKUM INDONESIA Vol. 1 No. 3 (2023): JURNAL CITA HUKUM INDONESIA
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Empat Pilar Cendikia, Yayasan Tri Dharma Haritsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pajak Kendaraan Bermotor sangat besar peranannya bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam rangka peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni pajak daerah yang dipergunakan sebaik-baiknya untuk membiayai pengeluaran rumah tangga dan pelaksanaan pembangunan, maka diperlukan peningkatan pelayanan, kinerja pemungutan yang diperbaiki. Pemerintah mengupayakan berbagai hal untuk meningkatkan kualitas dan kemudahan dalam proses perpajakan untuk masyarakat begitu juga dengan pelayanan kendaraan bermotor. Focus penelitian pada permaslahan 1.Bagaimana penggunaan aplikasi administrasi kendaraan pajak online (sakpole) pada pelayanan pajak kendaraan?, Apa hambatan dan solusi penggunaan aplikasi administrasi kendaraan pajak online (sakpole) dalam upaya meningkatkan pelayanan pajak kendaraan?. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. inovasi pemerintah daerah propinsi jawa tengah untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk taat membayar pajak agar tidak telat membayarkan pajak mereka. Inovasi pelayanan publik administrasi kendaraan pajak online bertujuan memberikan pelayanan pembayaran pajak kendaran untuk mempermudah masyakat dalam mengakses dan mendapatkan layanan publik pembayaran pajak kendaran. pelayanan pajak kendaraan belum secara optimal memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pemabayaran pajak kendaraan dikarenakan masih ditemukan hal-hala yang menghambat pengunaan aplikasi sakpole di antaranya Kurangnya sumberdaya manusia yang menjalankan tugas verifikasi, Infrastruktur teknologi internet, Kurangnya sosialisasi dan edukasi dan pengetahuan masyarakat tentang teknologi. Motor Vehicle Tax plays a very large role in Regional Native Income (PAD). In order to increase regional revenues sourced from Regional Original Income (PAD), namely local taxes that are used as well as possible to finance household expenditures and the implementation of development, it is necessary to improve services, improved collection performance. The government strives for various things to improve the quality and convenience of the tax process for the community as well as motor vehicle services. Research focus on problems 1.How is the use of online tax vehicle administration application (sakpole) on vehicle tax services?, What are the obstacles and solutions to the use of online tax vehicle administration applications (sakpole) in an effort to improve vehicle tax services?. The method used in this research is normative juridical, legal research that puts the law as a building system of norms. The innovation of the Regional Government of Central Java Province to make it easier for taxpayers to obey to pay taxes so as not to be late in paying their taxes. The innovation of online tax vehicle administration public services aims to provide vehicle tax payment services to make it easier for people to access and get public services for vehicle tax payments. Vehicle tax services have not optimally provided convenience to the public in obtaining vehicle tax payment services because there are still things that hinder the use of the sakpole application, including the lack of human resources who carry out verification tasks, internet technology infrastructure, lack of socialization and education and public knowledge about technology

PUBLIC SERVICES IN THE FIELD OF LEGAL AID FOR UNDERPRIVILEGED COMMUNITIES Mochamad. Riyanto; Mohammad Solekhan; Rini Retnowinarni
Jurnal Scientia Vol. 12 No. 02 (2023): Education, Sosial science and Planning technique, edition March-May 2023
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Public services in the legal aid field for underprivileged people facing legal problems is a constitutional obligation based on the 1945 Constitution. Through legal instruments and regulations within the scope of the linkages of laws and regulations, it is perceived that they are complete, significantly as imperatively regulated in Law Number 25 of 2009 concerning Public Services and Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. Regulatory arrangements related to public services in the legal aid field are regulated within the scope of the authority of the Menkumham through National Legal Development Agency (BPHN). Procedures for filing legal aid. Institutions that are given the authority to provide legal assistance on condition that they have been accredited by the Ministry of Law and Human Rights, criteria that have the right to obtain legal aid services. In this study, researchers have taken a normative juridical approach by describing procedures for providing public services in the field of legal aid and the instruments and regulations that cover them or regulate them to fulfill the principles of legal certainty, legal justice, and legal benefits for underprivileged people who face law problem.

Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama Mochamad Riyanto; Vitalina Kovalenko
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 2, Tahun 2023
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v5i2.374-388

Negara kesejahteraan merupakan suatu konsep yang menunjukkan adanya tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial kepada seluruh warganya. Perlu partisipasi aktif dari masyarakat untuk mencapainya. Artikel ini bertujuan membahas pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan negara kesejahteraan, beserta tantangan dan hambatannya. Partisipasi aktif masyarakat memegang peranan penting dalam mewujudkan negara kesejahteraan. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program-program sosial yang dicanangkan oleh pemerintah, serta membantu masyarakat memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat, seperti minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi, perbedaan pandangan dan kepentingan, serta keterbatasan sumber daya maupun dukungan dari pemerintah. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program kesejahteraan serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola sumber daya publik dan membangun sistem pengawasan yang efektif.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search