Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah
Atmoko*, Dwi
Unknown Affiliation
Humanities Education Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Influencer yang Melakukan Endorse Produk Skincare Mengandung Bahan Berbahaya bagi Masyarakat Atmoko*, Dwi; Saputri, Adhalia Septia
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.28375

Abstract

Kosmetik merupakan produk yang melekat pada sebagian besar masyarkat terutama kaum wanita, seiring dengan perkembangan zaman para pelaku usaha gencar memproduksi produk kosmetiknya lalu memasarkan produk-produknya menggunakan sosial media, yaitu menggunakan jasa endorsement. Namun hal ini dimanfaatkan secara negatif oleh pelaku usaha dengan menjual dan memasarkan kosmetik berbahaya dan tidak memiliki izin edar oleh BPOM di media sosial, yang dalam hal ini menggunakan jasa endorsement artis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban seorang influencer yang dalam praktik melakukan kegiatan endorse ditemui produk skincare illegal, serta mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha yang memproduksi skincare illegal. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas. Hasil dari penelitian ini bahwa influencer dapat disebut sebagai membantu pelaku mengedarkan produknya illegal tersebut melalui sosial media pribadi walaupun sebelumnya tidak mengetahui bahwa produk yang dipromosikan merupakan produk illegal, yang seharusnya melakukan pemeriksaan terhadap produk yang akan dipromosikan produk skincare tersebut aman digunakan dan telah memiliki izin edar BPOM yang telah dilakukan uji klinis terhadap skincare tersebut yang telah tercantum pada kemasan produk, maka para influencer tersebut dapat dikenaka sanksi pidana dengan Pasal 55 dan 56 Kitab Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu Pasal 55 KUHP (turut melakukan).
Tinjauan Yuridis Kewenangan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Perusahaan Asuransi yang Gagal Membayar Polis kepada Nasabah Atmoko*, Dwi; Samsuri, Samsuri
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.26546

Abstract

Asuransi merupakan salah satu bentuk pengalihan risiko yang mempunyai kegunaan yang positif bagi masyarakat. Masyarakat yang khawatir atas risiko yang belum diketahui secara pasti tersebut, membuat pemikiran bahwa perlu adanya suatu lembaga atau suatu usaha yang menanggung setiap risiko yang akan diderita oleh masyarakat nantinya. Dalam kegiatannya perusahaan asuransi diawasi oleh OJK, pengawasan yang dilakukan oleh OJK tresebut bertujuan agar kegiatan yang dilakukan perusahaan asuransi itu berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan para nasabahnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dalam menganalisa permasalahan dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara menggunakan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan analisa yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa dalam suatu perjanjian asuransi tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan.Ketika suatu perusaahaan asuransi tidak bisa membayar polis asuransi yang dimiliki nasabah maka muncullah masalah dalam  perjalannanya OJK harus melakkan pengawasan secara optimal  , jika tidak dapat menyebabkan kerugian bagi para nasabah perusahaan asuransi yang bersangkutan,sehingga diperlukan upaya hukum untuk para nasabah agar mendapatkan hak-haknya yang belum dipenuhi akibat gagal bayar polis tersebut.
Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemerkosaan Pelaku Abortus Provokatus Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pratiwi, Ria; Saimima, Ika Dewi Sartika; Atmoko*, Dwi
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.26387

Abstract

Cases of sexual violence against women are still a serious threat in Indonesia. Rape victims take a long time to overcome the traumatic experience, and some never return to normal as before. A further impact as a result of sexual rape is that it causes rape victims to experience unwanted pregnancies. Those pregnancies that lead to rape victims have abortions or abortion provocatus. This study aims to find out how legal protection is for rape victims who commit abortions and to analyze how long the health law should allow for an abortion according to medical criteria. This study uses normative legal research methods. This study concludes that the Health Law regarding abortion is a realistic rule based on health aspects. It's just that it is necessary to reconstruct the article on abortion regulations related to rape. Provisions which allow abortion if the gestational age is 6 (six) weeks or 40 (forty) days. Age is calculated from the first day of the last menstruation. This research uses a normative juridical method supported by the reality that exists in today's society, so that the results of this research are expected to make a positive contribution in the field of law, especially for victims of rape in order to get the justice they should.
Analisis Yuridis Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Di Bawah 5 (Lima) Hektar (Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Sistem Penyediaan Air Minum (Ipa Spam) Regional Jatiluhur I) Silvianingtias, Indah; Budisetyowati, Dwi Andayani; Atmoko*, Dwi
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.26221

Abstract

In the juridical analysis, the granting of compensation in land acquisition under 5 (five) construction of a water management installation for the Jatiluhur Regional Drinking Water Supply System (IPA SPAM). Water Management Installation for Drinking Water Supply Systems (IPA SPAM) covering an area of ± 32,554 m2 or (3.26 Ha) through land acquisition for development in the public interest which is now also an urgency for the government because it is considered to be able to support national welfare and development, the Government of Indonesia officially passed Perpu Number 2 of 2022 concerning Job Creation to deal with the global economic crisis, the threat of inflation, and the current multi-sector crisis that has not been able to meet legal requirements. Analysis related to whether land acquisition under 5 (five) hectares (Development for Water Management Installation for Jatiluhur I Regional Drinking Water Supply System (IPA SPAM) in Bekasi City is in accordance with Perpu No. 2 of 2022 and how are the efforts to provide compensation for land acquisition, with the general research objective is to study Land Procurement Under 5 (Five) hectares and specifically to find out the obstacles and efforts in overcoming the problem of giving compensation, the research method used in this research is normative juridical research. Furthermore, here we discuss efforts that can be made where one of the solutions is by entrusting compensation in court to people who object, while efforts can be made for communities on land assets to provide compensation by adhering to the principle of horizontal separation then, the presence of the Perpu can also be an effort to implement and resolve obstacles to land acquisition.
Co-Authors Dwi Andayani Budisetyowati, Dwi Andayani Ria Pratiwi, Ria Saimima, Ika Dewi Sartika Samsuri Samsuri Saputri, Adhalia Septia Silvianingtias, Indah