Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ghaly Journal of Islamic Economic Law
Muhammad Idzhar
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Distribusi Infaq bagi Santri Yatim Piatu dan Penghapal Al-Qur'an Muhammad Nur; Abnan Pancasilawati; Muhammad Idzhar
Ghaly Journal of Islamic Economic Law Vol 1 No 2 (2023): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Jurusan Muamalah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v1i2.5302

Abstract

Potensi dana infaq di Pasukan Amal Sholeh atau yang biasa dikenal dengan istilah PASKAS sangat unggul. PASKAS sebagai salah satu pengelola dana umat di Kutai Barat harus memiliki program untuk dapat mencapai efektivitas yang tinggi dalam pendistribusiannya. Dalam praktiknya PASKAS Kutai Barat memangkas dana umat sebesar 10% untuk biaya operasional. Sehingga muncul pertanyaan bagaimana praktek distribusi infaq yang dilakukan oleh PASKAS dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemotongan distribusi infaq bagi anak yatim piatu dan penghafal Qur’an di Kabupaten Kutai Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan metode penelitian kualitatif yang analisis datanya bersifat deskriptif. Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan konseptual dengan menggunakan konsep upah (ijarah) dalam Islam. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah teknik observasi, teknik wawancara dan dokumenter. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik distribusi infaq oleh PASKAS Kutai Barat menerapkan pemotongan dana infaq sebesar 10% untuk memenuhi biaya operasional. Pemotongan dana infaq ini dilakukan dengan akad ijarah (upah-mengupah) dalam Fikih Muamalah. Menurut pandangan Islam, pemotongan dana infaq ini hukumnya boleh, karena telah sesuai dengan syarat dan rukun ijarah (upah-mengupah) dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat serta Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.
Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Aturan Denda Sewa Menyewa Rental Mobil di Kota Samarinda Muhammad Ridwan; Muhammad Idzhar; Muhammad Noor
Ghaly Journal of Islamic Economic Law Vol 2 No 1 (2024): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Jurusan Muamalah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v2i1.8095

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui praktik penerapan denda pada sewa-menyewa mobil dengan akad yang belum dijelaskan pada saat proses penyewaan mobil. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris-normatif, dengan menggunakan metode kualitatif serta menggunakan pendekatan socio legal research. Subjek penelitian ini adalah PT Adi Sarana Armada tbk (Assa Rent) sedangkan sumber data penelitian yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan, reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada praktik penerapan denda yang diterapkan PT Adi Sarana Armada tbk (Assa Rent) kepada costumernya dengan kesepakatan perjanjian secara tertulis dari para pihak, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat sebagaimana layaknya undang-undang. Assa Rent mempunyai kebijakan dan mekanisme aturan diterapkannya denda bagi costumer lalai atau melanggar perjanjian sewa-menyewa yang telah disepakati. Sementara itu, jika ditinjau dari pandangan fikih muamalah penerapan denda pada sewa-menyewa rental mobil ini diperbolehkan sebagaimana dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 36, sanksi atau denda dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji serta dikenakannya hukuman berupa denda didasarkan pada prinsip ta’zir yaitu bertujuan agar costumer lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya, mencegah terjadinya pelanggaran, memberikan efek jera, dan menjaga keadilan sebagaimana juga telah sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah.
Co-Authors Abnan Pancasilawati Muhammad Noor Muhammad Nur Muhammad Ridwan