Garuda - Garba Rujukan Digital

Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa dan Hak Anak Rizky, Rafieqah Nalar
JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study Vol 3, No 2 (2017): Jurnal Simbolika Oktober
Publisher : Communication Sciences Department Faculty of Social and Political Sciences Medan Area Univ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/simbollika.v3i2.1454

Tulisan ini ingin mengkaji tentang peran LSM dalam memperjuangkan hak anak dilihat dari perspektif HAM dan demokrasi (dilihat dalam ranah wacana, pembuatan kebijakan dan implementasinya) Penulis mengambil studi komparatif antara Sumatera Utara dengan Jawa Tengah. Dalam hal ini, penulis ingin mengkaji tentang sejauh mana peran LSM mulai dari pembentukan wacana tentang Hak Anak, keterlibatan dalam proses pembuatan perda sampai pada ranah implementasi perda. Tentunya hal ini tidak terlepas dari peran besar media massa untuk mendorong terbentuknya isu menjadi wacana di masyarakat. Hadirnya LSM tidak lepas dari tidakmampunya lembaga publik/lembaga pemerintah untuk menangani berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Kemunculan organisasi-organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat tidak hanya ada di negara berkembang, hal ini menandakan bahwa LSM memainkan peran yang diterima oleh masyarakat luas tidak hanya di negara-negara yang demokrasinya belum mapan yang ditandai oleh kapasitas negara yang masih terbatas, tetapi di negara-negara yang organisasi negaranya memiliki sejarah panjang dan lebih maju. Dengan kata lain, kelahiran LSM disebabkan karena semakin dirasakannya keterbatasan kapasitas negara dalam mengurusi kepentingan publik yang semakin kompleks.

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PENCAIRAN DANA DI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) MEDAN I Ali, Khaidir; Rizky, Rafieqah Nalar
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 11, No 2 (2021): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v11i2.2772

Abstract Reform is one of the hopes to provide an increase in the quality of public services in every agency in the government in order to realize a better government. Based on the Decree of the Director-General of Treasury Number KEP-02/PB/2009 dated January 6, 2009, on February 2, 2009, KPPN was inaugurated as a Pilot KPPN by the Director-General of Treasury who implemented the “Standard Operating Procedure”. The bureaucratic reform carried out by the Pilot KPPN is seen from the services provided, which are known as excellent service services. In improving the quality of public services at KPPN Medan I continue to implement programs that support the performance of employees in their environment. This study aims to determine the ability of employees to provide quality disbursement services to work units or the community. The method used in this research is descriptive qualitative, which is carried out to determine the quality of service and the ability of the performance of employees in the KPPN Medan I environment. The quality of public services is inseparable from the results of the elements of simplicity, convenience, fairness, and clear time certainty in services so that they can provide quality good service. The service also uses the SPAN, SAKTI, SAS application systems, which are used well even though they are not optimal due to the limited ability of the work unit in implementing this program.Keywords: Service Quality, Fund Disbursement Service, KPPN Medan IAbstrak Reformasi menjadi salah satu harapan untuk memberikan peningkatan kualitas pelayanan publik disetiap instansi yang ada di pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-02/PB/2009 tanggal 6 Januari 2009, pada tanggal 2 Pebruari 2009 KPPN diresmikan operasionalnya sebagai KPPN Percontohan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan yang menerapkan “Standart Operating Procedure”. Reformasi birokrasi yang dijalankan oleh KPPN Percontohan dilihat dari pelayanan yang diberikan, dimana dikenal dengan pelayanan pelayanan prima. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di KPPN Medan I terus melaksanakan program-program yang mendukung kinerja pegawai dilingkungannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan para pegawai dalam memberikan kualitas layanan pencairan dana kepada satuan kerja atau masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang dilakukan untuk mengetahui kualitas layanan dan kemampuan kinerja pegawai dilingkungan KPPN Medan I. Kualitas layanan publik tidak terlepas dari hasil unsur kesederhanaan, kemudahan, keadilan, dan kepastian waktu yang jelas dalam layanan sehingga dapat memberikan kualitas layanan yang baik. Pelayanan juga menggunakan sistem aplikasi SPAN, SAKTI, SAS, yang digunakan dengan baik walaupun belum maksimal karena keterbatasan kemampuan satuan kerja dalam mengimplementasikan program ini.Kata kunci : Kualitas Layanan, Pelayanan Pencairan Dana , KPPN Medan I DOI : https://doi.org/10.33005/jdg.v11i2.2772

Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa dan Hak Anak Rafieqah Nalar Rizky
JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study (E-Journal) Vol 3, No 2 (2017): Jurnal Simbolika Oktober
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/simbollika.v3i2.1454

Tulisan ini ingin mengkaji tentang peran LSM dalam memperjuangkan hak anak dilihat dari perspektif HAM dan demokrasi (dilihat dalam ranah wacana, pembuatan kebijakan dan implementasinya) Penulis mengambil studi komparatif antara Sumatera Utara dengan Jawa Tengah. Dalam hal ini, penulis ingin mengkaji tentang sejauh mana peran LSM mulai dari pembentukan wacana tentang Hak Anak, keterlibatan dalam proses pembuatan perda sampai pada ranah implementasi perda. Tentunya hal ini tidak terlepas dari peran besar media massa untuk mendorong terbentuknya isu menjadi wacana di masyarakat. Hadirnya LSM tidak lepas dari tidakmampunya lembaga publik/lembaga pemerintah untuk menangani berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Kemunculan organisasi-organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat tidak hanya ada di negara berkembang, hal ini menandakan bahwa LSM memainkan peran yang diterima oleh masyarakat luas tidak hanya di negara-negara yang demokrasinya belum mapan yang ditandai oleh kapasitas negara yang masih terbatas, tetapi di negara-negara yang organisasi negaranya memiliki sejarah panjang dan lebih maju. Dengan kata lain, kelahiran LSM disebabkan karena semakin dirasakannya keterbatasan kapasitas negara dalam mengurusi kepentingan publik yang semakin kompleks.

PENANAMAN NILAI-NILAI ISLAM MELALUI KOMUNIKASI INTERPERSONAL ORANG TUA PADA ANAK Rafieqah Nalar Rizky; Moulita Moulita
Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Interaksi:"Jurnal Ilmu Komunikasi"
Publisher : UMSU

Orang tua mempunyai peranan penting dalam mendidik anak-anaknya terutama dalam menanamkan nilai-nilai islam kepada anaknya. Anak-anak diawal usianya, mereka dibentuk dan didik sejak dari awal. Dalam islam orang tua bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan sesuai dengan fitrahnya, yaiu keimanan kepada Allah Swt. Fitrah ini merupakan konsef dasar operasional dari proses penciptaan manusia. Di dalamnya terkandung kekuatan potensial untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal dan mengarahkannya untuk mencapai tujuan penciptaannya. Orang tua dan anak pada umumnya memiliki hubungan yang sangat erat, baik secara fisik maupun emosional, hubungan semacam ini membuat anak merasa aman dan dicintai. Peran orang tua dalam mendidik anak dilingkungan keluarga tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Kerena keluarga adalah tempat awal pertumbuhan anak yang mendapatkan pengaruh dari anggota-onggota keluarganya baik itu pengaruh positif maupun negatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa komunikasi interpersonal yang dilakukan orang tua mempengaruhi keberhasilan menanamkan pengetahuan agama pada anak dikarenakan jika orangtua selalu mengingatkan dan memberi nasihat baik dan tidak dengan marah, anak akan melakukan apa yang diinginkan oleh orang tua dan dalam menanamkan pengetahuan agama pada anak bukan hanya memberi arahan atau bimbingan, melainkan contoh dalam kehidupan nyata seperti saling tolong menolong dan sopan santun kepada setiap orang. Kata Kunci : Komunikasi Interpersonal, Orang Tua, Nilai-Nilai Islam.

PEMANFAATAN SMARTPHONE SEBAGAI SARANA AKSESIBILITAS LAYANAN ADMINSTRASI KEPENDUDUKAN Rafieqah Nalar Rizky; Ananda Mahardika; Agung Saputra
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 1 No. 3: Nopember 2021
Publisher : Bajang Institute

Pandemi Covid-19 telah mengajarkan kita banyak hal tentang tata kelola birokrasi. Era Covid-19 memaksa birokrasi untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pekerjaan semua sektor pemerintahan. Hasil pelaksanaan dapat dilihat dari antusiasme masyarakat ketika pelatihan, pelayanan administrasi secara online sangat bermanfaat bagi masyarakat di Kelurahan Tanjung Selamat, khususmya STM Silaturrahmi karena selama ini masyarakat hanya tahu untuk mengurus berkas kependudukan dilakukan dengan mendatangi kantor Dinas kependudukan secara langsung (offline) dengan berbagai permasalahan yang terjadi dalam proses tersebut. Setelah pelatihan ini, masyarakat diharapkan lebih â€œmelekâ€ teknologi dengan memaksimalkan smartphone yang ada pada mereka. Dan masyarakat juga lebih memahami pentingnya administrasi kependudukan secara online ditengah pandemic covid-19. Selain dapat mencegah perluasan penyebaran covid-19, administrasi kependudukan online juga dapat meminimalisir biaya dalam mengurus berkas kependudukan.

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO.28 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL di RUMAH SAKIT UMUM KOTA MEDAN Rafieqah Nalar Rizky; Ananda Mahardika
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 4 (2023): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, April 2023
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v2i4.745

Pelayanan publik di bidang kesehatan merupakan salah satu fungsi pemerintah dalam menjalankan dan memberikan hak dasar. Hal yang paling penting dalam proses pemenuhan hak dasar rakyat adalah hak untuk memperoleh akses atas pelayanan pemerintah, khususnya dalam bidang kesehatan. Akses terhadap hak-hak dasar rakyat seperti ini harus terakomodasi dalam pembangunan. Tanpa pemenuhan kebutuhan dasar, sulit mengharapkan adanya partisipasi yang berdasarkan pada kemerdekaan dan kesetaraan. Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah adalah dalam pembiayaan kesehatan yaitu dengan memantapkan penjaminan kesehatan melalui Permenkes No. 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian ini difokuskan pada implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Selanjutnya, dalam implemetasi kebijakan ini, terdapat beberapa hambatan, seperti; kurangnya kesadaran masyarakat, kesadaran peserta mandiri untuk membayar iuran, dan peserta JKN belum paham sistem rujukan berjenjang dan prosedur pelayanan JKN.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA MEDAN Popi Selviana Adella; Rafieqah Nalar Rizky
Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 3, No 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/japk.v3i1.14894

Kemiskinan (poverty) masih menjadi salah satu permasalahan utama bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga mencakup kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang baik laki-laki maupum perempuan untuk menjadi miskin, dan keterbatasan akses warga miskin dalam penentuan kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka. Meningkatnya kemiskinan dan dalam rangka keseriusan dalam hal pengentasan permasalahan kemiskinan, melakukan kebijakan politik dalam hal penangulangan kemiskinan wilayah perkotaan, pemerintah kota medan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan yang sudah dan sedang dijalankan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Medan antara lain yaitu Program bantuan pangan, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, bantuan perumahan, bantuan peningkatan keterampilan, bantuan modal usaha dan bantuan perlindungan rasa aman. Metode peneliitan yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif dan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumnetasi. Berdasarkan penelitian ini diketahui implementasi peraturan daerah kota medan nomor 5 tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan di kota medan sudah efektif. Namun pada kenyataannya banyak masyarakat mampu yang menempati rusunawa. Seharusnya rusunawa ditempati oleh masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai sehingga bisa berjalan dengan baik bantuan program pemerintah. Hal ini yang menjadikan permasalahan tidak tegasnya pihak rusunawa dalam mengatasi hal tersebut.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search