<![CDATA[Salah satu persoalan fundamental yang dihadapi pembangunan pertanian di wilayah perbatasan Indonesia adalah peran masing-masing lembaga terkait dengan pembangunan pertanian belum terpetakan dengan jelas menyebabkan pembangunan menjadi ego-sektoral. Penelitian ini menganalisis keterkaitan peran antar lembaga dalam pembangunan pertanian di perbatasan dengan Metode Interpretative Structural Modeling (ISM) dan berlokasi di tiga provinsi perbatasan dengan negara lain, yaitu: (1) Kalimatan Utara-Malaysia, (2) Papua-Papua Nugini, dan (3) Nusa Tenggara Timur-Timor Leste. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, dari sisi keterkaitan peran antar lembaga pemeran yang beroperasi dalam pembangunan pertanian, ditemukan bahwa salah satu aspek penentu penguatan kelembagaan pertanian di perbatasan adalah fungsi koordinasi antar lembaga (interkoneksitas). Kedua, lembaga-lembaga pemeran prioritas terdistribusi ke dalam sektor independent dan linkage (koefisien rata-rata DP = 0,79) dan dependent (D=0,37) yaitu: (1) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi, (2) Kementerian Kelautan dan Perikanan, (3) Kementerian Pertanian/Ditjen Perkebunan, (4) Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, (5) Kementerian Kelautan dan Perikanan. (6) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) provinsi/kabupaten, (7) Dinas Perindustrian & Perdagangan (Provinsi), (8) Dinas Kelautan dan Perikanan (provinsi/kabupaten), (9) Dinas Perhubungan (Provinsi/Kabupaten) (10) Dinas Pertanian/perkebunan (Provinsi/Kabupaten), (11) Lembaga Pemasaran/Koperasi Pertanian, (12) Lembaga Perbankan, (13) Dinas Koperasi/UKM (Kabupaten), (14) Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan (15) Badan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan (Kabupaten). Empat lembaga di antaranya merupakan lembaga pemeran kunci, yaitu: (1) Dinas Pertanian/Perkebunan (Provinsi/Kabupaten), (2) Badan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan (Kabupaten), dan (3) Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Jika dipilah berdasarlkan tingkatannya, maka lembaga tingkat pusat yang memiliki peranan sangat penting dalam penguatan kelembagaan pertanian di perbatasan yaitu: (1) Kementerian Pertanian/Ditjen Perkebunan, (2) Pusat Penelitian Pertanian/Perkebunan (Balitbang Pertanian), dan (3) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.]]>
