Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Customary Law Indonesian Journal of Law and Justice
Sri Budi Purwaningsih
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Prosedur Perizinan UMKM sebagai Inti-Plasma pada Usaha Besar Muhammad Miqdad Ardiansyah; Sri Budi Purwaningsih
Journal Customary Law Vol. 1 No. 3 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v1i3.3070

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi prosedur perizinan hukum untuk penggunaan lahan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam kerangka inti-plasma oleh perusahaan besar, yang penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Mengakui UMKM sebagai komponen penting dalam rantai pasokan perusahaan besar, penelitian ini mengisi kesenjangan pengetahuan dengan menjelaskan aspek prosedural dan statuter dari perizinan penggunaan lahan UMKM berdasarkan Pasal 27, yang mengharuskan dukungan perusahaan besar dalam penyediaan lahan untuk UMKM. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan statuter, studi ini mengungkapkan bahwa perusahaan besar memfasilitasi integrasi UMKM dengan menyediakan area depan supermarket untuk disewa. Temuan menunjukkan perlunya pedoman regulasi yang lebih jelas untuk meningkatkan partisipasi dan dukungan UMKM, sehingga berdampak pada strategi pengembangan ekonomi.
Keabsahan Kontrak Verbal di Indonesia di Bawah Undang-Undang Ketenagakerjaan Muhammad Verel Nawakshara; Sri Budi Purwaningsih
Journal Customary Law Vol. 1 No. 3 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v1i3.3079

Abstract

Penelitian ini menginvestigasi perlindungan hukum yang diberikan kepada karyawan berdasarkan kontrak kerja verbal di X Coffee Sidoarjo. Tingginya prevalensi kontrak verbal dalam konteks ini menimbulkan kekhawatiran tentang kepastian hukum dan hak-hak buruh. Studi ini mengadopsi metodologi yuridis-normatif untuk mengeksplorasi bagaimana kontrak-kontrak ini memengaruhi hubungan kerja, dengan mengungkapkan adanya ambiguitas dan ketidakpastian yang signifikan bagi karyawan. Meskipun perjanjian verbal kurang jelas dibandingkan kontrak tertulis dalam sengketa perdata, mereka tetap mengikat secara hukum dan dapat disubstansikan melalui berbagai bukti seperti bukti pengakuan dan kesaksian saksi. Rekomendasi meliputi merekam perjanjian verbal untuk meningkatkan dukungan bukti dan memastikan kehadiran saksi yang memadai. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami tantangan dan implikasi kontrak kerja verbal, serta menyoroti perlunya kejelasan dan perlindungan hukum dalam perjanjian semacam itu.
Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris Dea Rahmadani Kusuma Putri; Sri Budi Purwaningsih
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.2994

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi penerapan prinsip klausul baku dalam kontrak pintar pada platform Vyndao berbasis blockchain Vexanium. Penelitian ini mengatasi kekhawatiran yang berkembang mengenai kejelasan dan keadilan klausul baku dalam kontrak pintar, yang pada dasarnya sepihak dan dapat menyebabkan eksploitasi konsumen. Dengan menggunakan pendekatan legislatif dan metode studi kasus, penelitian ini menelaah kerangka hukum dan aplikasi dunia nyata, berfokus pada putusan Mahkamah Agung No. 278/Pid.B/2020/PN.SDA, terkait dengan pemalsuan sertifikat tanah. Studi ini menggabungkan sumber hukum primer dan sekunder, menganalisis jual beli tanah warisan dan konsekuensi hukum dari transaksi tersebut berdasarkan hukum agraria Indonesia. Temuan menunjukkan adanya masalah signifikan dalam penegakan klausul baku, menyoroti kurangnya informasi yang jelas dan akurat dalam kontrak pintar, yang merusak keabsahan perjanjian dan perlindungan konsumen. Studi ini menyimpulkan bahwa ketentuan kontrak yang jelas, transparan, dan seimbang sangat penting untuk mencegah sengketa hukum dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku, sehingga melindungi kepentingan konsumen dalam transaksi berbasis blockchain.
Prinsip NIB dan 5C Menyederhanakan Persyaratan Pinjaman UKM Rizqi Puspitasari; Sri Budi Purwaningsih
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.2999

Abstract

Studi ini menyelidiki dampak Nomor Induk Berusaha (NIB) terhadap proses pemberian kredit kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM/UMKM) di perbankan, dengan berpedoman pada prinsip 5C - Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy. Metode yuridis normatif menyoroti kesenjangan dalam memahami bagaimana NIB mempengaruhi penilaian karakter peminjam dan kelayakan kredit secara keseluruhan. Temuan menunjukkan bahwa NIB secara signifikan meningkatkan evaluasi UKM/UMKM dengan memberikan wawasan yang lebih rinci mengenai status hukum dan riwayat bisnis mereka, sehingga meningkatkan kemampuan bank untuk menilai komponen 'Karakter' dan 'Kondisi Ekonomi'. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya NIB dalam mendukung pertumbuhan UKM/UMKM melalui keputusan perbankan yang lebih terinformasi, sehingga memberikan implikasi kebijakan yang lebih luas untuk tata kelola keuangan dan fasilitasi pinjaman UKM.
Co-Authors Dea Rahmadani Kusuma Putri Muhammad Miqdad Ardiansyah Muhammad Verel Nawakshara Rizqi Puspitasari