Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.456
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Shariah Economic Law
Rusdi Sulaiman
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
MUDARABAH DALAM STUDI KOMPARASI MENURUT POJK NOMOR 53/POJK.04/2015 DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH Fitri Yessy Lestari; Rusdi Sulaiman; Rasiam Rasiam
AL-AQAD Vol 1 No 1 (2021): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v1i1.195

Abstract

Penelitian ini berupaya untuk mengetahui dan membandingkan pengaturan tentang Mudarabah dengan menyajikan persamaan dan perbedaan yang didasarkan pada sumber utama yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 Tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2008. Metode yang digunakan ialah metode yuridis normative untuk menarik norma-norma hukum dalam POJK Nomor 53/POJK.04/2015 dan KHES Tahun 2008. Adapun teknik analisa data yang digunakan ialah menelaah sistematika peraturan perundang-undangan, menarik azaz-azaz hukumnya, dan menelaah sinkronisasi peraturan perundang-undangan serta melakukan pemeriksaan keabsahan data pada sumber sekunder. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa POJK Nomor 53/POJK.04/2015 mengatur secara umum Mudarabah tentang subjek Mudarabah, objek Mudarabah, bagi hasil, dan ketentuan lain, sedangkan KHES Tahun 2008 mengatur secara khusus Mudarabah tentang subjek Mudarabah, objek Mudarabah, bagi hasil, dan ketentuan lain. Adapun persamaan dan perbedaan Mudharabah dalam POJK Nomor 53/POJK.04/2015 dan KHES Tahun 2008 yaitu persamaan Mudarabah ialah subjek Mudarabah memiliki hak dan kewajiban, objek Mudarabah berupa modal, bagi hasil berupa pembagian keuntungan, dan ketentuan lain yang meliputi biaya operasional dalam kerjasama Mudarabah, jangka waktu berakhirnya Mudarabah, dan penyelesaian perselisihan, sedangkan perbedaan dalam Mudarabah terdiri atas subyek Mudarabah yang terdapat pada ketentuan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan shahib al-mal dan mudharib, objek Mudarabah yang terdapat pada perbedaan perspektif dalam penyerahan modal untuk mudharib, selanjutnya bagi hasil dalam Mudarabah tentang kepastian shahib al-mal dalam mendapatkan keuntungan, sedangkan ketentuan lain terdapat pada pihak yang menyediakan biaya operasional. Kata Kunci: Mudarabah, POJK, dan KHES
KENAIKAN HARGA JUAL MASKER PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PONTIANAK PERSPEKTIF AT-TAS’IR Qiara Idmi Azity; Rusdi Sulaiman; Abu Bakar
AL-AQAD Vol 1 No 1 (2021): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v1i1.325

Abstract

Islam mengajarkan kebebasan setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan tidak merugikan pembeli atau penjual, setiap orang diperintahkan untuk memanfaatkan hartanya untuk memenuhi kebutuhannya dan memperbaiki kehidupannya dengan cara tidak bertentangan dengan kemashlahatan masyarakat. Salah satu aturan hukum Islam yang mendukung perekonomian adalah At-Tas’ir yang merupakan aturan penentuan harga tertentu untuk barang dagangan yang dijual selama tidak ada kezaliman penjual atau penguasa dan tidak pula kezaliman terhadap pembeli. Adanya Coronavirus disease 2019 (Covid-19) yang masuk ke Pontianak, masyarakat perlu berhati-hati dan menjaga kesehatan. Salah satu alat pelindung diri untuk menjaga kesehatan dari Covid-19 adalah masker. Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan harga jual masker di pasaran melambung naik, khususnya di apotek Islam di Pontianak yaitu Apotek Al-Qowiy, Apotek Amanah, dan Apotek Barokah. Permasalahan tersebut dapat diketahui mulai harga jual masker sebelum dan saat Covid-19, faktor penyebab, dan ketentuan At-Tas’ir terhadap menaiknya harga jual masker saat Covid-19. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan metode penelitian hukum dan pendekatan kualitatif serta dengan sifat deskriptif analisis. Teknik analisis data yaitu melalui tahap editing, classification, verification dan concluding. Hasil penelitian menunjukan bahwa kenaikkan harga jual masker sebelum dan saat Covid-19 mengalami kenaikan yang sangat tinggi dari harga normalnya, bahkan kenaikkan tersebut mencapai 3-5 kali lipat. Faktor penyebab yang menimbulkan kenaikkan harga jual masker yaitu faktor permintaan, faktor biaya produksi, dan faktor campuran. Menaiknya harga jual masker bahwasannya sudah relevan dengan aturan hukum At-Tas’ir, karena harga jual masker sebelum dan saat Covid-19 serta faktor-faktor yang menyebab terjadinya kenaikkan harga jual masker yang dilakukan oleh ketiga apotek Islam tersebut dihalalkan atau diperbolehkan oleh hukum At-Tas’ir.
LELANG AGUNAN SEBAGAI AKIBAT WANPRESTASI AKAD MURABAHAH (Kajian Putusan Hakim Pengadilan Agama Sintang Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Stg) Sofia Fadhlia Delanti; Rusdi Sulaiman; Abu Bakar
AL-AQAD Vol 1 No 1 (2021): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v1i1.333

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dan tergolong jenis penelitian hukum normatif (legal research) dengan objek putusan hakim pengadilan nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Stg. Sumber data penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik kepustakaan (library research) dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum studi pustaka. Sedangkan untuk menganalisis datanya, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan logika berpikir deduktif. Berdasarkan analisis inilah peneliti dapat menyimpulkan bahwa: 1) perkara nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Stg tentang pelaksanaan lelang terhadap barang agunan sebagai akibat wanprestasi akad murabahah muncul karena terdapat beberapa masalah, yaitu dikarenakan miscommunication atau kesalahpahaman dari pihak Penggugat dan Tergugat, serta ketidaktahuan dari pihak Penggugat atas prosedur berdasarkan hukum yang berlaku. Majelis hakim tidak merumuskan makna wanprestasi dalam putusan baik berdasarkan Kompilasi Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) KHES, hadits Nabi Saw., ayat-ayat Al-Qur’an, ataupun sumber hukum Islam lain yang membahas terkait makna wanprestasi; 2) hakim memutuskan perkara hanya melihat dari pembuktian atau alat bukti yang diberikan para pihak. Peneliti tidak menemukan sama sekali Majelis Hakim menggunakan KHES dalam menimbang dan memutuskan perkara ini. Majelis hakim menggunakan metode interpretasi yang menafsirkan berdasarkan teks undang-undang atau naskah teks saja. Hakim juga menggunakan metode interpretasi subsumptif yang mana menafsirkan secara sederhana berdasarkan dalil Hadits Nabi Saw. yang dipegang hakim, dan berdasarkan pertimbangan yuridis. Rekomendasi peneliti untuk kasus ini adalah perlu rujukan sumber-sumber hukum Islam yang berkenaan dengan sengketa ekonomi syariah dalam merumuskan putusan perkara.
KREDIT PAYLATER PADA APLIKASI TRAVELOKA DALAM PERSPEKTIF BAI’ BIT-TAQSITH Sopian Lubis; Rusdi Sulaiman; Nur Rahmiani
AL-AQAD Vol 1 No 1 (2021): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v1i1.360

Abstract

Penelitian ini fokus kepada kredit PayLater Traveloka yang mana aturan penetapan bunga terbilang cukup rendah yaitu sekitar 2.14% hingga 5% perbulan. Peneliti mengkaji praktik kredit PayLater ini secara hukum Islam dengan menggunakan perspektif bai’ bittaqsith. Perspektif ini diartikan sebagai seseorang menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu serta lebih mahal daripada pembayaran kontan tanpa menghilangkan syarat dan rukun menurut syara’. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana transaksi kredit PayLater dengan menggunakan aplikasi Traveloka pada electronic commerce kemudian menjelaskan analisis bai’ bittaqsith mengenai praktik kredit PayLater. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif difungsikan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan praktik fitur PayLater dengan menggunakan aplikasi Traveloka. Hasil dari penelitian menunjukan dua kesimpulan 1) Dibolehkannya praktik ini karena telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam perspektif bai’ bit-taqsith dan dibolehkan mayoritas ulama. 2) Ada beberapa ulama yang menolak dan melarang praktik kredit karena mengandung riba berbentuk biaya tambahan dalam hal ini PayLater Traveloka juga memiliki biaya tambahan. Peneliti merekomendasikan upaya meminimalisir kesenjangan informasi yang mengakibatkan salah tafsir dalam fungsi fitur kredit PayLater. Upaya ini dapat dilakukan dengan melakukan pembaharuan informasi yang lebih rinci mengingat potensi kredit online yang begitu besar di tengah masyarakat mayoritas muslim di era digital saat ini. Kata Kunci: Bai’ Bit-Taqsith, E-Commerce, Kredit, PayLater, Traveloka
ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk TENTANG SENGKETA WANPRESTASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH Umi Hani; Rusdi Sulaiman; Nur Rahmiani
AL-AQAD Vol 1 No 1 (2021): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v1i1.361

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dan tergolong jenis penelitian hukum normatif dengan objek putusan hakim pengadilan Nomor 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk. Peneliti menggunakan sumber data penelitian baik berupa data primer maupun data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mendukung analisis dalam putusan hakim. Fokus penelitian ini meliputi duduk perkara sengketa ekonomi syariah, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, dan metode yang digunakan hakim dalam putusan perkara Nomor 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk (perkara Pengadilan Agama Kelas 1A Pontianak). Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah teknik kepustakaan (library research). Menurut hasil analisis peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Perkara ini muncul karena tindakan Tergugat yang tidak membayar tagihan pinjamannya sehingga mengakibatkan kerugian pada pihak Penggugat; 2) Hakim tidak menggunakan makna wanprestasi dalam membuat putusan Nomor 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk, baik dari KUHPerdata, KHES, dan Hadis Nabi Saw. Hakim hanya menggunakan dalil hukum syar’i yaitu dari Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 1. Hakim memutuskan perkara hanya melihat dari pembuktian yaitu alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat serta pengakuan murni yang dilakukan oleh Tergugat; 3) Hakim menggunakan metode interpretasi yang menafsirkan berdasarkan teks undang-undang atau naskah teks saja. Walaupun hakim pada kasus ini telah memutuskan perkara secara adil dan bijaksana, peneliti mendukung hakim memanfaatkan sumber hukum formil dan materil termasuk hukum Islam secara komprehensif dalam seluruh kasus hukum. Kata Kunci: Akad, Murabahah bil Wakalah, Wanprestasi, Putusan Hakim
KEBIJAKAN SEMBAKO MURAH DALAM SURAT EDARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK NOMOR 510/406/DKUMP-3/IV/2021 MENURUT TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA Ema Bela; Rusdi Sulaiman; Nur Rahmiani
AL-AQAD Vol 1 No 2 (2021): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v1i2.371

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Gambaran sembako murah menurut Surat Edaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pontianak Nomor 510/406/DKUMP-3/IV/2021. 2) Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia kota Pontianak dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Barat terhadap kebijakan sembako murah dalam surat edaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pontianak Nomor 510/406/DKUMP-3/IV/2021. 3) Konsep Dasar Hukum Yang Melandasi Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Pontianak dan Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat Tentang Surat Edaran Disperindag. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pengambilan data langsung ke lapangan. Sumber data yang digunakan peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik observasi, wawancara kepada tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pontianak dan Kalimantan Barat, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut hasil penelitian yang dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa: 1) Gambaran sembako murah menurut Surat Edaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pontianak Nomor 510/406/DKUMP-3/IV/2021 bahwa penjualan sembako murah merupakan aktivitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi kebutuhan pokok dengan harga yang telah mendapat subsidi dari Pemerintah Daerah Provinsi. Kegiatan sembako murah ini merupakan salah satu bentuk antisipasi kenaikan harga pada Hari Raya Idul Fitri dan keterpaparan masyarakat Indonesia akibat pandemi COVID-19. 2) Menurut MUI kota Pontianak dan Kalimantan Barat terhadap kebijakan sembako murah dalam Surat Edaran Disperindag kota Pontianak Nomor 510/406/DKUMP-3/IV/2021 itu dihalalkan atau diperbolehkan. 3) Konsep dasar hukum yang melandasi pandangan tokoh MUI Kota Pontianak dan Kalimantan Barat tentang Surat Edaran Diserindag berpijak kepada konsep yang normatif dan konsep yang bersifat sosiologis dengan pandangan tekstual dan kontekstual secara berimbang. Kata Kunci: Sembako Murah, Disperindag, Majelis Ulama Indonesia
KESAHIHAN JUAL BELI KULAT DI DESA SUNGAI PINANG MENURUT PENGURUS MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN MELAWI Tanti Paramita; Rusdi Sulaiman; Nur Rahmiani
AL-AQAD Vol 2 No 1 (2022): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i1.699

Abstract

Penelitian ini bertujuan mencari jawaban atas status kesahihan jual beli ‘kulat’ (getah karet) di Desa Sungai Pinang dengan penambahan partikel atau kadar air di dalamnya menurut pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Melawi. Jenis penelitian ini adalah hukum empiris dengan pendekatan kualitatif serta dengan sifat deskriptif analisis. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan data primer yaitu observasi, wawancara, maupun bentuk dokumentasi. Untuk uji keabsahan data, peneliti hanya menggunakan triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Praktik dengan cara menambahan partikel atau kadar air ke dalam ‘kulat’ (getah karet) oleh masyarakat di Desa Sungai Pinang masih dilakukan sampai saat ini; 2) Status kesahihan jual beli ‘kulat’ (getah karet) dengan cara praktik penambahan partikel seperti serbuk kayu dan penambahan kadar air ke dalam ‘kulat’ ada dua pendapat menurut MUI Kabupaten Melawi, yaitu halal dan haram. Namun, jika penambahan partikel seperti batu kerikil, pasir, dan lumpur ke dalam ‘kulat’ hukumnya jelas haram; 3) Ada pendapat hukum lain selain Al-Qur’an, Hadis, dan Al-‘urf yang digunakan oleh pengurus MUI untuk membandingkan dan memberikan pendapat hukum yang tidak biasa digunakan oleh ulama lain yaitu dalil sejarah hukum. Implikasi penelitian ini adalah adanya perubahan perilaku tentang aktivitas jual beli yang bertentangan dalam Islam. Peran MUI Kabupaten Melawi sangat diperlukan dalam rangka memberikan pencerahan terhadap praktik jual beli ‘kulat’ yang dibernarkan dalam Islam. Kata Kunci: Hukum Islam, Kulat (Getah Karet), Majelis Ulama Indonesia (MUI)
STATUS HUKUM UPAH PEKERJA MUSLIM MEMBANGUN GEREJA MENURUT KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN SANGGAU Ergian Ramadhan Fahrezi; Rusdi Sulaiman; Moh. Fadhil
AL-AQAD Vol 3 No 1 (2023): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v3i1.1190

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jawaban atas status hukum upah pekerja muslim membangun gereja di Kabupaten Sanggau menurut Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sanggau. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif serta dengan sifat deskriptif analisis. Sumber data menggunakan data primer berupa wawancara dengan informan pekerja bangunan muslim dan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sanggau sedangkan data sekunder berupa buku, jurnal, skripsi, dan artikel-artikel membahas tentang kerjasama status hukum upah pekerja muslim membangun sarana ibadah gereja. Sedangkan uji keabsahan data, peneliti hanya menggunakan triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Sistem upah bagi para pekerja bangunan menggunakan sistem upah borongan dengan kesepakatan secara tertulis dan sistem upah harian dengan kesepakatan secara lisan. 2) Status hukum upah yang diterima para pihak beragama Islam yang melaksanakan kerjasama pembangunan gereja di antaranya pihak kontraktor, pihak pemborong/kepala tukang, dan pihak tukang menurut Komisi Fatwa MUI Kabupaten Sanggau adalah halal. 3) Dalil hukum yang digunakan Komisi Fatwa MUI Kabupaten Sanggau dalam menetapkan status hukum halal upah pekerja muslim membangun sarana ibadah gereja di Kabupaten Sanggau berpijak pada dalil tekstual yaitu Al-Qur’an, Sunnah, dan Qawaid Fiqhiyyah/Kaidah Fikih. Kemudian juga menggunakan dalil kontekstual yaitu dalil aqli (kondisi masyarakat yang pragmatis, sumber daya para pekerja yang tergolong rendah, dan alasan situsional) dan Tarikh Tasyri’ (istinbat hukum dari sejarah masa Sayyidina Ali dan masa KH. Hayim Asy’ari).
ANALISIS KLAUSUL PERJANJIAN TABUNGAN HAJI ANTARA NASABAH DAN BANK KALBAR CABANG SYARIAH PONTIANAK PERSPEKTIF FATWA MUI Syarif Hidayatullah; Rusdi Sulaiman; Nur Rahmiani
AL-AQAD Vol 3 No 1 (2023): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v3i1.1192

Abstract

The purpose of this research is to determine the content of the Hajj savings agreement clause between customers and Bank Kalbar Pontianak Syariah Branch. This research uses legal research methods and normative research types using library data collection methods. Research data sources are primary and secondary. Data collecting techniques are bibliography study, document study, and documentation. Data analysis techniques use contract interpretation and systematization techniques. According to the results of the research conducted, the researcher can conclude that: 1) In the content of the Hajj Savings Agreement clause between the customer and Bank Kalbar Syariah Branch Pontianak, which contains the content of the Hajj Savings Agreement clause regarding the rights and obligations between the customer and the bank. 2) The basis for the preparation of the contents of the Hajj Savings Agreement Clause at the Pontianak Syariah Branch of Bank Kalbar, namely with reference to the DSN-MUI Fatwa, POJK No.13 / POJK.03 / 2021 on the implementation of commercial banking products, and Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking 3) As for the analysis of the contents of the Hajj savings agreement clause between the customer and Bank Kalbar Syariah Branch Pontianak, overall the contents of the clause are consistent and in accordance with the provisions of the DSN-MUI fatwa.
Co-Authors Abu Bakar Ema Bela Ergian Ramadhan Fahrezi Fitri Yessy Lestari Moh. Fadhil Nur Rahmiani Qiara Idmi Azity Rasiam Rasiam Sofia Fadhlia Delanti Sopian Lubis Syarif Hidayatullah Tanti Paramita Umi Hani