Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

STRATEGI PENGEMBANGAN SMART GOVERNANCE DI BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT yeti fatimah; Faria Ruhana
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 13 No 2 (2023)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v13i2.3563

Abstract

Konsep smart city muncul sebagai tuntutan perlunya membangun identitas kota yang layak huni, aman, nyaman, hijau, berketahanan iklim dan bencana, berbasis pada karakter fisik, keunggulan ekonomi, budaya lokal, berdaya saing, berbasis teknologi dan IT(Information AND Technology). Indikasi permasalahan pelaksanaan smart governance di BKPSDM Kota Bandung di antaranya mesin kadang error, sosialisasi yang belum optimal terkait pemanfaatannya, serta semangat para ASN dalam memberikan pelayanan serba cepat sebagaimana yang diharapkan customer. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi dan teknik analisis data dilakukan dua tahap, yaitu tahap pertama dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, tahap kedua untuk menentukan strategi pengembangan Smart Governance maka data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan matriks analisis SWOT dan Litmust Test. Hasil peneitian menunjukkan Pengembangan a) dalam implementasi sistem E-RK masih terdapat kendala, yaitu : belum siapnya ASN dalam penggunaan elektronik, serta masih terdapat peluang bagi PNS untuk melaporkan hal-hal yg sebenarnya tidak dikerjakan. b) Implementasi aplikasi SIAP yang kadang error, dan belum semua ASN dapat menggunakan aplikasi SIAP, c) Aplikasi SIMPEG memiliki kelengkapan fitur sesuai dengan kebutuhan dapat diakses oleh seluruh pegawai, sehingga data dapat di update oleh masing-masing pegawai. Strategi yang dapat dilakukan oleh BKPSDM Kota Bandung dalam Pengembangan Smart Governance : a) Menciptakan program pelatihan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta sikap bagi operator maupun pengguna E-RK, SIAP dan SIMPEG, b) Melakukan Evaluasi dan Inovasi Terkait Pengembangan Smart Governance, c) Sosialisasi E-RK, SIAP dan SIMPEG hingga seluruh pengguna dapat menggunakan dan memanfaatkan aplikasi tersebut, d) melakukan pembinaan dari hulu sampai hilir bagi ASN di BKPSDM Kota Bandung. Kata Kunci : Strategi Pengembangan, Smart Governance
KUANTITAS DAN KUALITAS KINERJA PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA KUPANG: QUANTITY AND QUALITY OF PERFORMANCE OF EMPLOYEES AT THE PERSONNEL, EDUCATION AND TRAINING AGENCY OF KUPANG CITY Afif Syarifudin Yahya; Natalia I. F. Outang; Yeti Fatimah; Ajud Tajudin
Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan Vol. 2 No. 1 (2022): Februari : Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurimbik.v2i1.196

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kuantitas dan kualitas kinerja pegawai melalui aplikasi e-kinerja pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Kupang. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan sebanyak 8 orang yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Data yang sudah terkumpul, kemudian dianalisis melalui teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi kuantitas, Aplikasi e-kinerja telah mendorong pegawai untuk mampu meningkatkan output pekerjaannya, Kemudian dari segi kualitas, Aplikasi e-kinerja mampu mendukung pemberian penilaian yang cermat. Kendala yang dihadapi dalam penilaian kinerja pegawai yaitu: masih terdapat pegawai yang kurang memahami cara pengisian Aplikasi e-kinerja karena adanya fitur-fitur baru yang terus berkembang, dan keterbatasan kapasitas server. Untuk mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan bimbingan teknis sebanyak 2 kali, dan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pengelolaan server agar tidak terjadi gangguan pada saat penginputan data kinerja yang dilakukan secara bersama-sama.