Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Efektivitas Peacekeeping Operation Uni Afrika pada Konflik Darfur 2004 - 2007 Arumsari, Gitra Fajar; Indriastuti, Suyani; Eriyanti, Linda Dwi
e-Sospol Vol 2 No 1 (2015): PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA BATU
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract .African Union Peacekeeping Operation in Darfur conflict or more known as African Mission in Sudan (AMIS) is one of African Union’s efforts to resolve the conflict in Darfur. This mission aimed to stop the ongoing violence between the government of Sudan and rebellious groups in Darfur that had caused the deaths of thousands of civilians since 2003. The Darfur conflict was originated from a competition due to the lack of natural resources; however, over the years, conflict Darfur evolved into a conflict regarding equality between two major groups in Africa, that is, Africans and non-Africans. Darfur is a state under the regional organization of African Union, so the African Union felt to have the responsibility to intervene the conflict in Darfur. African Union’s decision to intervene the conflict was prompted by African Union’s article that stated that African Union has the right to intervene a member of the union if in the case of genocide, war or crimes against humanity. AMIS started its operation in July 2004 and consisted of about 150 military armies. However, through the years AMIS continuously experienced an increase in the number of military components and in 2007 AMIS had 7000 military personnel in Darfur. This study aims to analyze the effectiveness of AMIS in resolving the Darfur conflict. The research used deductive method
Ruang Pembebasan Sebagai Politik Perlawanan Perempuan NU Eriyanti, Linda Dwi
Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 18 No. 1 (2019)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2019.181.61-75

Abstract

Artikel ini adalah tentang perlawanan politik perempuan NU, yang ditelusuri dengan mengidentifikasi pemikiran dan tindakan mereka untuk membebaskan diri dari kekerasan. Tujuan dari karya ilmiah ini adalah untuk mengidentifikasi (1) pemikiran para perempuan NU mainstream dan non-mainstream tentang kekerasan, (2) tindakan apa yang diambil oleh perempuan NU mainstream dan non-mainstream sebagai preskripsi untuk membebaskan perempuan dari kekerasan. Penelitian ini melihat politik mikro dan politik informal, dengan menekankan kepada individu perempuan, sejalan dengan semboyan dari kaum feminis, yakni the personal is political. Dengan menggunakan perspektif Feminis Postmodern dan model Carnivalesque dari Mikhail Bakhtin, penulis mengidentifikasi perlawanan yang dibuat oleh perempuan NU non-mainstream. Karya ilmiah ini menemukan bahwa pemikiran perempuan NU non-mainstream menafsirkan kekerasan sebagai hal yang bersifat spasial. Oleh karena itu solusi yang ditawarkan untuk membebaskan perempuan dari kekerasan adalah dengan menghindari ruang dimana ia mendapatkan kekerasan dan dengan menciptakan ruang untuk pembebasan. Ruang pembebasan ini berupa forum-forum informal yang ada dilingkungan dimana mereka tinggal dan beraktifitas.[This article is about the political resistance of NU women, which is carried out by raising thoughts and actions in order to free themselves from violence. The purpose of this work is to identify (1) the thoughts of mainstream and non-mainstream NU women about violence, (2) what actions were taken by mainstream and non-mainstream NU women as prescripts to liberate women from the violence. This study looking at micro politics, informal politics, by emphasizing the personal is political. With the Postmodern Feminist perspective and the Carnivalesque model from Mikhail Bakhtin, the author identifies the resistance made by non-mainstream NU women. This scientific work found that the thoughts of non-mainstream NU women interpreted violence as spatial, and therefore the solutions offered were in the form of efforts to get out of the space of violence and create a space for liberation take advantage of informal forums around them.]
Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme Eriyanti, Linda Dwi
Jurnal Hubungan Internasional Vol 6, No 1 (2017): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/hi.61102

Abstract

This article aims to analyze the gender aspects in Johan Galtung thought about Violence. Johan Galtung conception of violence, namely, direct violence, structural violence, and cultural violence was comprehensive enough to observe violence at all levels, including gender-based violence. The issue of violence appeal to feminists because of violence against women is a mechanism of subordination of women. Violence against women has an impact not only for women victims but also women in general, which ultimately in the lives of women always feel threatened by numerous acts of violence in public and private sphere. Using the sociology of knowledge, this article seeks the connection between Johan Galtung’s thought and his life background. The research method is a qualitative method with literature study used secondary data. This article found that there are similarities between Johan Galtung thought with numerous streams of feminism that ever existed. Telling about direct violence, Johan Galtung puts women at enmity with men on one hand. On the other hand, the structure and culture of patriarchy that have existed in society also become violent themselves. In its efforts to realize peace, Johan Galtung wants the equality between the sexes, where there are cooperation and a balance of roles between men and women who all of them lead to the peace process. Artikel ini bertujuan untuk menganalisa aspek gender dalam pemikiran Johan Galtung tentang kekerasan. Konsep kekerasan Johan Galtung yang meliputi kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural, cukup komprehensif untuk melihat kekerasan di semua tingkat, termasuk kekerasan berbasis gender. Isu kekerasan menarik bagi feminis karena kekerasan terhadap perempuan merupakan mekanisme subordinasi perempuan. Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya berdampak pada korban, tapi juga perempuan pada umumnya, yang pada akhirnya dalam kehidupan perempuan selalu merasa terancam oleh berbagai tindakan kekerasan di ranah publik dan privat. Dengan menggunakan sosiologi pengetahuan, artikel ini mencoba menganalisis hubungan antara Johan Galtung dan latar belakang kehidupannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan studi literatur menggunakan data sekunder. Penelitian ini menemukan bahwa ada kesamaan antara pemikiran Johan Galtung dengan berbagai aliran feminisme yang pernah ada. Berbicara tentang kekerasan langsung, Johan Galtung menempatkan perempuan berhadapan dengan laki-laki yang merupakan pelaku kekerasan. Di sisi lain, struktur dan budaya patriarki yang ada di masyarakat juga merupakan bentuk kekerasan, di mana struktur yang keras, dilegitimasi oleh budaya kekerasan menciptakan lingkungan yang penuh kekerasan. Dalam upayanya mewujudkan perdamaian, Johan Galtung menginginkan persamaan antara jenis kelamin, di mana ada kerjasama dan keseimbangan peran antara pria dan wanita yang semuanya mengarah pada proses perdamaian.
Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme Linda Dwi Eriyanti
Jurnal Hubungan Internasional Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/hi.61102

Abstract

This article aims to analyze the gender aspects in Johan Galtung thought about Violence. Johan Galtung conception of violence, namely, direct violence, structural violence, and cultural violence was comprehensive enough to observe violence at all levels, including gender-based violence. The issue of violence appeal to feminists because of violence against women is a mechanism of subordination of women. Violence against women has an impact not only for women victims but also women in general, which ultimately in the lives of women always feel threatened by numerous acts of violence in public and private sphere. Using the sociology of knowledge, this article seeks the connection between Johan Galtung’s thought and his life background. The research method is a qualitative method with literature study used secondary data. This article found that there are similarities between Johan Galtung thought with numerous streams of feminism that ever existed. Telling about direct violence, Johan Galtung puts women at enmity with men on one hand. On the other hand, the structure and culture of patriarchy that have existed in society also become violent themselves. In its efforts to realize peace, Johan Galtung wants the equality between the sexes, where there are cooperation and a balance of roles between men and women who all of them lead to the peace process. Artikel ini bertujuan untuk menganalisa aspek gender dalam pemikiran Johan Galtung tentang kekerasan. Konsep kekerasan Johan Galtung yang meliputi kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural, cukup komprehensif untuk melihat kekerasan di semua tingkat, termasuk kekerasan berbasis gender. Isu kekerasan menarik bagi feminis karena kekerasan terhadap perempuan merupakan mekanisme subordinasi perempuan. Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya berdampak pada korban, tapi juga perempuan pada umumnya, yang pada akhirnya dalam kehidupan perempuan selalu merasa terancam oleh berbagai tindakan kekerasan di ranah publik dan privat. Dengan menggunakan sosiologi pengetahuan, artikel ini mencoba menganalisis hubungan antara Johan Galtung dan latar belakang kehidupannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan studi literatur menggunakan data sekunder. Penelitian ini menemukan bahwa ada kesamaan antara pemikiran Johan Galtung dengan berbagai aliran feminisme yang pernah ada. Berbicara tentang kekerasan langsung, Johan Galtung menempatkan perempuan berhadapan dengan laki-laki yang merupakan pelaku kekerasan. Di sisi lain, struktur dan budaya patriarki yang ada di masyarakat juga merupakan bentuk kekerasan, di mana struktur yang keras, dilegitimasi oleh budaya kekerasan menciptakan lingkungan yang penuh kekerasan. Dalam upayanya mewujudkan perdamaian, Johan Galtung menginginkan persamaan antara jenis kelamin, di mana ada kerjasama dan keseimbangan peran antara pria dan wanita yang semuanya mengarah pada proses perdamaian.
Pemikiran Politik Perempuan Nahdlatul Ulama (NU) dalam Perspektif Feminisme: Penelusuran Pemikiran Mainstream dan Non-Mainstream Linda Dwi Eriyanti
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 20, No 1 (2016): Juli
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3444.049 KB) | DOI: 10.22146/jsp.18002

Abstract

This study aims to identify the appropriate perspective to describe non-mainstream feminist political thought of NU women. The authors found that political thought of NU women were categorized into the mainstream and non-mainstream thinking. Thought mainstream covers many of the issues associated with formal politics of women, gender equality, as well as sexuality. Mainstream thinkers give prescriptions on such issue through formal state politics and in public areas. While the women's non-mainstream political thought, although identifying the source and impact of the oppression of women is equal to mainstream thinking, they leave notes and analysis of different approaches. This study attempts to framing NU diverse political thought throught the four schools of feminism, the liberal feminism, marxist feminism, socialist feminism and radical feminism. This study found that the ideas of radical feminism turned out to give space to the explanation of political thought NU women's non-mainstream, where they tend to emerge from the lower classes, and not formally organized.
Pengantar Editor Linda Dwi Eriyanti
Journal of Feminism and Gender Studies Vol 2 No 1 (2022): Journal of Feminism and Gender Studies
Publisher : Pusat Studi Gender Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jfgs.v2i1.29959

Abstract

KEGAGALAN KEBIJAKAN PEMERINTAH MEKSIKO MENGATASI KRISIS FEMINICIDE Rohiman Mukti Mubarok; Linda Dwi Eriyanti; Muhammad Iqbal
Journal of Feminism and Gender Studies Vol 1 No 1 (2021): Journal of Feminism and Gender Studies
Publisher : Pusat Studi Gender Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (452.924 KB) | DOI: 10.19184/fgs.v1i1.21550

Abstract

This study analyzes the causes of the failure of the feminicide prevention policy in Mexico. Even though the existence of women has been protected by law, they still experience forms of violence and these cases are increasing. So, the author aims to analyze why this policy failed in realizing protection for women. Based on the assumptions of socialist feminist theory and the concept of policy failure regarding the causes of policy failure and oppression against women due to the values and systems that have oppressed women. So, the failure of feminicide policies is caused by machismo as part of patriarchy and drug cartel business as a part of capitalism that oppresses women. A culture of machismo has influenced the increasing use of violence. Meanwhile, drug cartel businesses have resulted in an increase in criminal cases against women.
Indonesia’s Political Position on the Protection Policy of Migrant Workers in ASEAN Linda Dwi Eriyanti; Muhammad Hadi Makmur; Diah Ayu Intansari
JSP (Jurnal Ilmu Sosial dan ilmu Poltik) Vol 26, No 1 (2022): July
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jsp.64224

Abstract

As a sending country of migrant workers in ASEAN, Indonesia has a weaker bargain than the receiving countries. This is in line with the thoughts of Marxist Feminism arguing that within the structure of a capitalist society, the owners of the capital, in which context are the receiving countries, have more power to control the factors of production. Indonesia has weak bargaining power, so Indonesia's political position in protecting its migrant workers in ASEAN has never changed. It has always been a follower country. One instance of the studies investigating the position was conducted by Amelia (2013) with their political position indicator. The researcher divides the country’s political position into the first country, the follower country, the satellite country, and the independent country. This study aims to examine Indonesia’s political position in the protection policies of Indonesian migrant workers in ASEAN. This study is framed by qualitative method with case study and interpretative analysis. The results of this study indicate that Indonesia’s political position on its migrant worker protection policies can be categorized into a follower country.
MODEL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BERBASIS KEBUTUHAN STRATEGIS GENDER Linda Dwi Eriyanti
Jurnal Paradigma (JP) Vol 5, No 3 (2016): JURNAL PARADIGMA
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.455 KB) | DOI: 10.30872/jp.v5i3.439

Abstract

This qualitative research is describes the strategic gender needs in the community PTPN XII Kebun Silosanen worker.  While the specific purpose of this research is to find a model of women's empowerment based strategic gender needs. The location chosen for this is Silosanen coffee plantations managed by PTPN XII Silo Jember, citing the quiet absorption of labor in plantations is quite large, reaching 1479 people. Data collection methods used were interviews, observation, literature, documentation studies and focus group discussion. 
Pendampingan desa penambangan menuju desa inklusi ramah perempuan, anak, dan budaya: Penambangan village assistance towards women, children and cultural friendly inclusion villages Irma Prasetyowati; Agustina Dewi Setyari; Linda Dwi Eriyanti; Hermanto Rohman
Bhakti Community Journal Vol. 1 No. 2 (2022): Bhakti Community Journal
Publisher : Stikes Wira Medika Bali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (373.347 KB) | DOI: 10.36376/bcj.v1i2.14

Abstract

Desa penambangan dinilai memiliki banyak inovasi terutama berkenaan dengan pengembangan literasi dan digitalisasi. Namun, berdasarkan hasil evaluasi serta diskusi yang telah dilakukan bersama Pemerintah desa capaian tersebut masih belum berjalan optimal pasca pendampingan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mendampingi Desa Penambangan Kecamatan Curahdami kabupaten Bondowoso guna mewujudkan desa inklusif yang ramah anak, perempuan, dan budaya melalui program inovasi desa dengan mengoptimalkan potensi desa yang sudah ada. Metode pengabdian masyarakat ini terdiri dari tahap persiapan dan tahap pendampingan. Observasi awal dilakukan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan partisipatoris, serta wawancara (diskusi). Sedangkan tahap pendampingan dilakukan dengan Focus Group Discuss( FGD) penyusunan partisipatif desain kebijakan yang inovatif dan terintegratif. Hasil pengabdian masyarakat ini diperoleh pelaksanaan pendampingan Desa Penambangan telah memenuhi target yang sesuai dengan strategi dalam upaya mewujudkan Desa ramah perempuan dan peduli anak (DRPPA). Luaran pelaksanaan pendampingan ini adalah terbentuknya regulasi Perdes/peraturan kepala Desa terkait rencana aksi Desa Penambangan menuju Desa ramah anak, perempuan dan budaya.   Penambangan villages are considered to have many innovations, especially with regard to the development of literacy and digitalization. However, based on the evaluation results and discussions that have been carried out with the village government, the results have not run optimally after the assistance. This community service activity aims to assist Penambangan Village, Curahdami District, Bondowoso Regency to create an inclusive village that is child-, women- and cultural-friendly through a village innovation program by optimizing the potential of existing villages. This community service method consists of a preparatory stage and a mentoring stage. Initial observations were made using two approaches, namely the participatory approach, as well as interviews (discussion). While the mentoring phase is carried out by means of a Focus Group Discussion (FGD) for participatory preparation of innovative and integrated policy designs. The results of this community service were obtained by the implementation of the Penambangan Village assistance that had met the targets according to the strategy in an effort to create a women-friendly and child-caring village (DRPPA). The output of this mentoring implementation is the formation of Perdes regulations/Village head regulations related to the Penambangan Village action plan towards a child, women and cultural friendly village.