Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analysis of Legal Protection of the Fulfillment of the Right to Obtain Employment for Persons with Disabilities Sitabuana, Tundjung Herning; Octavia S, Christine
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 2, No 2 (2023): December 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v2i2.827

Abstract

The right to get the opportunity to work is not an easy thing for persons with disabilities to obtain. Because, there is discrimination that can be seen in some of the requirements or criteria for the workforce needed. One-eyed view of people with disabilities because it is assumed that the work they do will not be as maximal as if it were done by normal workers. This is certainly interesting to study how legal protection is in fulfilling the right to work for persons with disabilities. This research uses a normative method by collecting secondary data consisting of primary legal materials, namely examining a statutory regulation related to research such as the Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, and Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, then secondary legal materials, namely using books, journals, and the internet, as well as tertiary legal materials, namely using dictionaries. This research is based on written rules relating to legal protection in terms of fulfilling the right to work for persons with disabilities. The results of this study, that persons with disabilities get legal protection in obtaining jobs listed in several articles, namely Article 67 paragraph (1) of the Labor Law and Article 14 of Law Number 4 of 1997 concerning Persons with Disabilities. Then, with this research it is hoped that it can become material for the government's evaluation so that the government can pay more attention to the rights of persons with disabilities, especially in terms of getting employment opportunities.
Perbandingan Tindak Pidana Zina Dalam Hukum Adat Aceh dan Hukum Nasional Indonesia Saly, Jeane Neltje; Octavia S, Christine; Juventia, Donabella; Aisha, Salma; Yuan, Shafaa Alaadini; Tjendra, Virginia
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1256

Abstract

Pemberian otonomi daerah kepada suatu wilayah artinya memberikan wilayah tersebut kekuasaan sepenuhnya untuk mengatur wilayahnya sendiri. Dalam halnya pemberian otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat kepada Provinsi Aceh sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Peraturan tersebut memuat larangan-larangan sebagaimana Hukum Pidana dalam Hukum Nasional, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya dualisme hukum yang dianut dalam sistem hukum Aceh, yaitu Qanun Aceh dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan tindak pidana zina dalam hukum adat aceh dan hukum nasional indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menganalisis data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan perundang undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan bahan hukum sekunder berupa buku serta jurnal. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa terdapat persamaan pandangan berkaitan dengan perzinahan dalam kedua hukum tersebut. Adapun beberapa perbandingan antara Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan zina, yaitu: jenis tindak pidananya (delik), tujuan pelarangan zina, serta hukuman atau sanksi bagi pelaku zina.