Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pembubaran Perseroan Terbatas Dalam Analisis Kasus Putusan Nomor 227-Pdt.P/2024 PN Jkt.Brt) Aisha, Salma; Lie, Gunardi
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2967

Abstract

Perseroan terbatas adalah badan usaha berbadan hukum yang pendiriannya berdasarkan dengan persekutuan modal, didirikan berdasarkan dengan perjanjian usaha, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi menjadi saham dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, tidak semua perusahaan atau perseroan terbatas dapat bersaing dalam persaingan bisnis, terdapat beberapa perseroan terbatas yang kurang beruntung dan pada akhirnya terjadi pembubaran perseroan terbatas. Pembubaran perseroan terbatas adalah prosedur untuk pemberhentian operasional bisnis secara sah di mata hukum, pembubaran perseroan terbatas dapat diajukan oleh atas usulan direksi, dewan komisaris, satu pemegang saham atau lebih yang mewakili dari jumlah seluruh pemegang saham dengan hak suara, dan usul ini dapat diajukan melalui RUPS dan juga pembubaran perseroan terbatas dapat dilakukan dengan penetapan pengadilan. dalam prosedur pembubaran perseroan terbatas terdapat likuidasi yaitu suatu proses penyelesaian harta perusahaan yang dilaksanakan oleh likuidator. Likuidator adalah pihak yang ditunjuk dan dipercaya untuk melakukan likuidasi dalam pembubaran perseroan terbatas.
Perbandingan Tindak Pidana Zina Dalam Hukum Adat Aceh dan Hukum Nasional Indonesia Saly, Jeane Neltje; Octavia S, Christine; Juventia, Donabella; Aisha, Salma; Yuan, Shafaa Alaadini; Tjendra, Virginia
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1256

Abstract

Pemberian otonomi daerah kepada suatu wilayah artinya memberikan wilayah tersebut kekuasaan sepenuhnya untuk mengatur wilayahnya sendiri. Dalam halnya pemberian otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat kepada Provinsi Aceh sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Peraturan tersebut memuat larangan-larangan sebagaimana Hukum Pidana dalam Hukum Nasional, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya dualisme hukum yang dianut dalam sistem hukum Aceh, yaitu Qanun Aceh dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan tindak pidana zina dalam hukum adat aceh dan hukum nasional indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menganalisis data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan perundang undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan bahan hukum sekunder berupa buku serta jurnal. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa terdapat persamaan pandangan berkaitan dengan perzinahan dalam kedua hukum tersebut. Adapun beberapa perbandingan antara Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan zina, yaitu: jenis tindak pidananya (delik), tujuan pelarangan zina, serta hukuman atau sanksi bagi pelaku zina.