Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law, Education and Business Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary
Tjendra, Virginia
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Sengketa Merek Antara PT Pepper Tree Investama Dengan Gie Cristaline (Studi Putusan Nomor 47/PK//Pdt.Sus-HKI/2020) Tjendra, Virginia; Lie, Gunardi; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.3010

Abstract

Hak kekayaan intelektual mengacu pada perwujudan kreativitas manusia dalam bentuk kreasi, karya seni, desain, dan inovasi yang mempunyai penerapan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Secara teori, kasus pelanggaran merek masih sering terjadi di Indonesia. PT Pepper Tree Investama mengajukan permohonan pendaftaran merek Crystalline golongan 32 yang bermanfaat bagi perekonomian Indonesia untuk melakukan perdagangan air minum dalam kemasan. Setelah melakukan pemeriksaan, PT Pepper Tree Investama menemukan merek Cristaline sudah lebih dari tiga tahun tidak digunakan di perdagangan Indonesia. Data tersebut di atas berasal dari survei yang dilakukan oleh organisasi survei yang tidak memihak dan ahli, yang menunjukkan bahwa merek dagang terdakwa—Cristaline—tidak digunakan dalam upaya komersial apa pun di Indonesia. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji landasan yang mendasari putusan pengadilan dalam Nomor 47 PK/Pdt.Sus-HKI/2020. Pendekatan penelitian hukum yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Statutory (pendekatan undang-undang) dan kasus (case approach) merupakan metodologi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Temuan studi ini menunjukkan bahwa asumsi mendasar hakim bertentangan dengan beberapa doktrin dan aturan hukum. Pertama, prinsip sistem first-to-file dan skema perlindungan merek berbasis wilayah teritorial tidak boleh dipertimbangkan. Kedua, terdapat kesamaan mendasar antara kedua merek karena kemiripan dalam ciri-ciri yang menentukan dan dalam suara atau bunyi ketika kategori produk yang sama ditambahkan.
Perbandingan Tindak Pidana Zina Dalam Hukum Adat Aceh dan Hukum Nasional Indonesia Saly, Jeane Neltje; Octavia S, Christine; Juventia, Donabella; Aisha, Salma; Yuan, Shafaa Alaadini; Tjendra, Virginia
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1256

Abstract

Pemberian otonomi daerah kepada suatu wilayah artinya memberikan wilayah tersebut kekuasaan sepenuhnya untuk mengatur wilayahnya sendiri. Dalam halnya pemberian otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat kepada Provinsi Aceh sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Peraturan tersebut memuat larangan-larangan sebagaimana Hukum Pidana dalam Hukum Nasional, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya dualisme hukum yang dianut dalam sistem hukum Aceh, yaitu Qanun Aceh dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan tindak pidana zina dalam hukum adat aceh dan hukum nasional indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menganalisis data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan perundang undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan bahan hukum sekunder berupa buku serta jurnal. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa terdapat persamaan pandangan berkaitan dengan perzinahan dalam kedua hukum tersebut. Adapun beberapa perbandingan antara Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan zina, yaitu: jenis tindak pidananya (delik), tujuan pelarangan zina, serta hukuman atau sanksi bagi pelaku zina.
Co-Authors Aisha, Salma Jeane Neltje Saly Juventia, Donabella Lie, Gunardi Octavia S, Christine Putra, Moody Rizqy Syailendra Yuan, Shafaa Alaadini