Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Campaign Prop Handling by Bandung City Bawaslu in Realizing Environmental Cleanliness Suhermanudin, Suhermanudin; Aqil, Nia Pusparini; Wulandari, Rafih Sri; Rahmayanti, Rahmayanti; Permana, Muhammad Fadhilah; Cantika Deni, Destrina Nurfajri; Maulidini, Resti; Putrie, Nindya Nuryulinda; Ramadhan, Gelar Fajar
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 6, No 3 (2024): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v6i3.7352

Abstract

The policies passed and stipulated by the government in the election to pay attention to the optimization of Bawaslu's policies in Law No.7 of 2017 concerning general elections as election organizers and the optimization of Bawaslu's policies regarding the control of campaign props in General Election Commission Regulation No. 20 of 2023 on the amendment of General Election Commission Regulation No. 15 of 2023 this regulation shows the government's attention so that the elections are held properly, in accordance with applicable regulations. The conceptual control model will make it easier for policy implementers to be on target, by realizing the control of campaign props in accordance with the targets, as well as zoning areas that have been set in Bandung City. The research used is based on the skinative method and descriptive analysis, through the Hasibuan theory including direct control, indirect control, and exception control related to the handling of campaign props by the Bandung City Bawaslu
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS PARONGPONG Akbari, Muhamad Ali; Suhermanudin, Suhermanudin
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 28 No 1 (2023): Vol. 28 No. 1, Juni 2023
Publisher : Ilmu Pemerintahan Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The background to this research is that the implementation of the HIV/AIDS Management Policy at the Parongpong Community Health Center Regional Public Service Agency, Parongpong District, has not been optimal. Based on these problems, the researcher formulated an identification problem on how to implement the HIV/AIDS prevention policy at the Parongpong Community Health Center Regional Public Service Agency, Parongpong District. The purpose of this research is to find out and analyze in more depth how the HIV/AIDS Management Policy is implemented at the Regional Public Service Agency (BLUD) Parongpong Health Center, Parongpong District. By analyzing this research problem, the Policy Implementation theoretical approach according to Edward III in Subarsono is used, which consists of 4 dimensions, namely Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure. The method used in this research is a descriptive method with a qualitative approach with data sources obtained through primary and secondary sources. Data collection techniques using in-depth interviews, observation and documentation. Based on the results of the analysis and data validity tests carried out and research results obtained which show that the implementation of the HIV/AIDS Management Policy at the BLUD Parongpong Community Health Center, Parongpong District, is not in accordance with the HIV/AIDS Management Policy at the Parongpong Community Health Center BLUD, Parongpong District, such as, lack of socialization, lack of expert staff/ Human Resources.
PENGENDALIAN KEPEMILIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KAWASAN BANDUNG UTARA DI WILAYAH KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT Erlangga, Muhamad; Suhermanudin, Suhermanudin
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 25 No 2 (2020): Vol. 25, No. 2, Desember 2020
Publisher : Ilmu Pemerintahan Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan terutama di Kawasan Bandung Utara menjadi perhatian pemerintah terkait terjadinya lahan hijau yang terus dibangun perumahan dan gedung-gedung sehingga merusak tatanan kawasan hijau. Banyak diantara bangunan Khususnya di Kecamatan Lembang yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta banyaknya pelanggaran, yang akhirnya keluar Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat.. Tujuan dari penelitian ini mengkaji dan menganalisis Pengendalian Kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Pendekatan teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah cara-cara pengendalian dari Hasibuan yang meliputi pengendalian langsung, pengendalian tidak langsung dan pengendalian pengecualian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengendalian Kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Lembang belum berjalan maksimal. Terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan Pengendalian Kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan antara lain: pemilik bangunan melanggar ketentuan volume bangunan, kurangya monitoring dan lemahnya sanksi yang diterapkan kepada pemilik bangunan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut Dinas PUPR melakukan upaya-upaya yaitu memberikan sanksi berupa surat teguran dan melakukan pengawasan serta koordinasi dengan instansi terkait
PROGRAM BANTUAN SOSIAL KELOMPOK USAHA BERSAMA DI KECAMATAN BOJONGSOANG, KABUPATEN BANDUNG Rustadi, Asih Ismaya; Suhermanudin, Suhermanudin
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 27 No 1 (2022): Vol. 27 No. 1, Juni 2022
Publisher : Ilmu Pemerintahan Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah dalam penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi kebijakan Program Kelompok usaha Bersama di Wilayah Kecamatan Bojongsoang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam Implementasi Kebijakan Program Kelompok usaha Bersama di Wilayah Kecamatan Bojongsoang. Pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan menurut Warwick dalam Kadji (2015:70-72) yang terdiri dari empat dimensi yang yaitu: kemampuan organisasi, informasi, dukungan, pembagian potensi. Berlandaskan pada pendekatan teori tersebut, peneliti merumuskan proposisi : Implementasi Kebijakan Program Kelompok usaha Bersama di Wilayah Kecamatan Bojongsoang akan berjalan optimal jika melaksanakan dimensi Kemampuan Organisasi, Informasi, Dukungan, dan Pembagian Potensi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif, sedangkan data diperoleh melalui studi pustaka, observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan Program Kelompok usaha Bersama di Wilayah Kecamatan Bojongsoang dalam pelaksanaanya terdapat hambatan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Program Kelompok usaha Bersama di Wilayah Kecamatan Bojongsoang adalah peran Dinas Sosial Kabupaten Bandung yang terus meningkatkan monitoring kelompok yang sudah mendapatkan bantuan dan memastikan agar masyarakat yang sudah menerima bantuan tidak mengajukan bantuan lagi pada tahun selanjutnya