Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PEMANFAATAN HUKUM SEBAGAI SARANA REKAYASA SOSIAL DALAM PENYALAHGUNAAN ONDEL-ONDEL DITINJAU MELALUI TEORI PENTAHELIX Dirkareshza, Rianda; Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman; Akbar, Sahda Saraswati
Pagaruyuang Law Journal volume 7 Nomor 2, Januari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v7i2.5131

Abstract

AbstrakPenyalahgunaan ondel-ondel sebagai sarana mengamen di Jakarta telah menjadi permasalahan sosial dan budaya yang perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagai bentuk pelestarian ondel-ondel sebagai ikon budaya Betawi. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Yuridis-Empiris. Hasil penelitian menjelaskan bahwa adanya penyalahgunaan ondel-ondel disebabkan oleh tidak optimalnya pengawasan pada beberapa aspek seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sipil. Dalam hal ini pemanfaatan hukum sebagai sarana rekayasa sosial dapat menjadi solusi penyelesaian permasalahan dan juga didukung oleh para pemangku kepentingan yang turut serta melakukan perubahan pembangunan yang menjaga keberlangsungan kehidupan dan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu diperlukan suatu peraturan daerah yang dapat menjadi alat untuk membantu masyarakat dalam pemberdayaan ondel-ondel agar dapat berjalan dengan baik.
Examining Community Participation in the AMDAL Preparation Process Post-Job Creation Law Viewed from a Human Rights Perspective Safitri, Nadila; Akbar, Sahda Saraswati; Nur Yacub, Tifanny
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 4 No 1 (2024): IPMHI Law Journal, January 2024
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v4i1.74681

Abstract

Since the publication of UU Cipta Kerja, the element of community involvement in the preparation of AMDAL, which is the guidance of corporations in managing the environment, has become narrower. This research aims to analyze the role of the community in preparing AMDAL after the enactment of UU Cipta Kerja and to analyze the environmental impact of companies on fulfilling community rights after the enactment of UU Cipta Kerja. This research uses normative juridical research methods and a statutory approach as well as a conceptual approach. The lack of community involvement in the preparation of AMDAL actually harms human rights because the Indonesian constitution and laws and regulations guarantee that everyone can express opinions, has the right to a healthy living environment, and has the right to be included in policy decision making. The enactment of UU Cipta Kerja itself resulted in a restructuring of AMDAL arrangements which made it easier for business actors and paid less attention to environmental policies and their impact on society.
URGENSI PENDAFTARAN HAK MEREK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DI BIDANG KULINER Permata, Cindy; Fitriyani, Jeanny Anggita; Akbar, Sahda Saraswati; Yacub, Tifanny Nur; Gumilar, Egi Rivaldi; Safitri, Nadila; Sitanggang, Matthew Jakaria; Yulistio, Muhammad Raihan; Sabrina, Fadiah Tarisa; Falevi, Yunizar; Ningtyas, Meira Lalia Ayu; Purba, Rebecca; Roulina, Cahaya Grace; Amelia, Sandra; Fattah, Ade Syaifullah; Azza, Yaumil; Supardi, Reisha Rizkia Sabila; Setiawan, Felicia Stefanie; Sitorus, Christofel Adam; Juwita, Hana Rahmahdhani; Eriana , Nadhifa Putri; Reynita, Kayla Tiara
Jurnal Kreatif : Karya Pengabdian untuk Masyarakat Aktif dan Inovatif Vol 1 No 01 (2024): JANUARI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The trade sector is one of the supports for the continuity of human life in increasing economic growth. The era of global trade is in line with international conventions that have been ratified by Indonesia so the role of brands is significant in maintaining healthy business competition. A brand becomes a marker that can be expected to produce economic value. Brands have an important role in describing a product's quality and commercial value, so it is necessary to apply for brand registration. However, according to the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) of the Ministry of Law and Human Rights, there are still many MSME players who have not registered their brands, because MSME capital is still limited and there is a lack of understanding of the benefits of brand registration for the MSME industry. The observation method was used when searching for target partners, which in this activity was Kedai Geprek Mavera, an MSME in the culinary sector in the South Jakarta area. The activity was carried out in the form of socialization to MSME actors directly orally, covering the meaning of brand rights, the importance of registering a brand right, then the risks if the brand is not registered, as well as a simulation of registering the target partner's brand rights.
Reformulasi Hukum Terhadap Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Kecelakaan Kerja Ditinjau Dari Collaborative Governance Akbar, Sahda Saraswati; Rafelina Sihombing, Oremia Exilla; Lumban Gaol, Samuel Rainhard
Forschungsforum Law Journal Vol 1 No 02 (2024): MEI
Publisher : Fakultas Hukum |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran hukum dalam jaminan kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia sangat penting, Menurut data BPJS Ketenagakerjaan, klaim Jaminan Keselamatan Kerja terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2020, terdapat 221.740 klaim JKK, meningkat pada tahun 2021 sebanyak 234.370 klaim, pada 2022 sebanyak 297,725 klaim, dan pada rentang waktu Januari-November 2023, kasus kecelakaan kerja yang mengklaim JKK mencapai 360.635 kasus. Oleh karena tingginya kasus kecelakaan kerja dan faktor lain yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja, dibutuhkan suatu jaminan kesehatan bagi pekerja. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak hak pekerja adalah dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 87 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menekankan pentingnya penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pentingnya collaborative governance dalam reformulasi hukum terkait jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data dan informasi terkait kecelakaan kerja serta tinjauan literatur terkait manajemen K3 dan kolaborasi antar stakeholders. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pembaharuan undang-undang dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan produktif, serta perlunya perlindungan sosial seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat lingkungan kerja.