Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
4.68
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Kertha Patrika Acta Comitas DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Widya Yuridika Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Gorontalo Law Review Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Jurnal Simbur Cahaya Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Abdi Masyarakat JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Esensi Hukum LEGAL BRIEF SUPREMASI Jurnal Hukum UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Reformasi Hukum Jurnal Kreatif : Karya Pengabdian untuk Masyarakat Aktif dan Inovatif
Taupiqqurrahman
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
FUNGSI DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN BUNGO Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman; Nasution, Ali Imran
SUPREMASI Jurnal Hukum Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i1.121

Abstract

Peraturan daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dalam hierarki peraturan perundangan-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa Perda kabupaten/kota berada diurutan ketujuh setelah Perda Propinsi. Kabupaten Bungo sebagai daerah yang otonom, mempunyai kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah. Dalam kurun waktu Tahun 2016-2019 pemerintahan daerah kabupaten Bungo sudah menetapkan 61 Perda. Perda yang ditetapkan sudah berdasarkan berdasarkan Program pembentukan peraturan daerah. Propemperda merupkan instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Dalam penetapan Propmerda bagian dari kewenangannya DPRD. Dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 DPRD mempunyai 3 fungsi, yang salah satunya adalah Pembentukan Peraturan Daerah.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN TANPA SERTIFIKAT (STUDI KASUS APARTEMEN CASA GRANDE RESIDENCE) Zerlina, Zana; Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman
Jurnal Yuridis Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v8i1.2494

Abstract

PT. Elite Prima Hutama adalahpengembang Apartemen Casa Grande Residence. Antara PT. Elite Prima Hutama dengan Alia Febyani telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Unit Apartemen Casa Grande Residence. Namun sejak  Serah Terima Apartemen hingga saat ini belum dilaksanakan penandatanganan Akta Jual Beli sehingga tidak ada kepastian kapan akan mendapatkan Sertifikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelindungan hukum terhadap pemilik hak atas satuan rumah susun tanpa sertifikat serta untuk mengetahui Proses peralihan hak milik atas satuan rumah susun tanpa sertifikat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan menelaah bahan sekunder.Hasil penelitian menyimpulkan bahwasehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengembang atas tidak diterbitkannya Sertifikat, adapun perlindungan hukum terhadap pemilik satuan rumah susun adalah : 1.) KUHPer, 2.) Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun 3.) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya, Proses peralihan jual beli satuan rumah susun tanpa sertifikat adalah dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai pengikatan sementara sebelum pembuatan akta jual beli dan menjadi pedoman bagi para pihak untuk melaksanakan hak dankewajiban.
PENINGKATAN PENGETAHUAN PRAKTIK JUAL BELI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID-19 Agustanti, Rosalia Dika; Dirkareshza, Rianda; Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman; Fatahaya, Shafira; Wardoyo, Rissa Asmitha
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 5, No 5 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v5i5.5321

Abstract

Abstrak: Tujuan dilakukan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan mitra tentang praktik jual beli di masa pandemi Covid-19, menambah pengetahuan tentang tata cara pemasaran produk yang baik dan benar pada e-commerce. Sejak Covid-19 merebak ke seluruh sektor kehidupan, banyak pelaku usaha yang mengalihkan usahanya dengan menggunakan media e-commerce. Dalam dunia bisnis, menjamurnya e-commerce menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Untuk mengimbanginya diketahui tentang hak dan kewajiban bagi pelaku usaha sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Solusi permasalahannya adalah bagaimana seharusnya yang dilakukan dalam praktik jual beli online pada masa pandemi Covid-19. Kegiatan ini dilaksanakan dengan media online dan offline bergantung pada kesiapan kelompok sasaran dalam memberikan umpan balik. Sehingga pengabdi akan melakukan pendampingan dari awal dan sampai pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan baik pada media e-commerce. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan dimana dari 10 peserta yang mengikuti, sebelumya dilakukan pretest terlebih dahulu mengukur sejauh mana mereka memahami menjadi penjual yang baik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hasil test tersebut ada di angka 30% dan setelah kegiatan selesai, dilakukan melalui posttest dengan mengisi kuesioner menggunakan media google form dengan hasil posttest dengan pengetahuan di angka 90%, terdapat selisih 60%, yang menjelaskan bahwa ada peningkatan pengetahuan setelah diberikannya edukasi oleh pengabdi. Abstract: The purpose of this activity is to increase partner knowledge about buying and selling practices during the Covid-19 pandemic, increasing knowledge about good and correct product marketing procedures in e-commerce. Since Covid-19 has spread to all sectors of life, many business actors have shifted their business to using e-commerce media. In the business world, the proliferation of e-commerce has led to rapid economic growth. To compensate for this, it is known about the rights and obligations of business actors in accordance with the Law on Information and Electronic Transactions. The solution to the problem is how should be done in the practice of buying and selling online during the Covid-19 pandemic. This activity is carried out using online and offline media depending on the readiness of the target group to provide feedback. So that the servant will provide assistance from the beginning and until the business actor can run his business well on e-commerce media. The results of the service showed an increase where out of 10 participants who took part, a pretest was carried out before measuring the extent to which they understood being a good seller in accordance with applicable legal rules. The test results are at 30% and after the activity is completed, it is carried out through a posttest by filling out a questionnaire using google form media with posttest results with knowledge at 90%, there is a difference of 60%, which explains that there is an increase in knowledge after education is given by the servant.
PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA LEMBAGA PERBANKAN BERDASARKAN PASAL 6 UUHT Audilia Hany Azura; Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 4 (2021): November
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.509 KB) | DOI: 10.33474/hukeno.v5i4.13693

Abstract

 Adanya spesifik peraturan yang mengantur tentang Hak Tanggungan untuk hukum perdata Indonesia mempunyai tujuan agar kepentingan para pihak dapat terlindungi sehingga kepastian hukum yang sepadan di aspek jaminan perikatan terhadap hubungan benda atas tanah dan bangunan yang menjadi jaminan kredit bagi kreditur dapat tercapai, sebagai halnya ketentuan bagi bank untuk menawarkan kredit adalah dengan adanya jaminan itu. Pada kenyataannya, penyerahan kredit yang dilakukan bank pada umumnya tidak berarti seluruh pemberian kredit oleh bank akan berjalan lancar. Dalam perjanjian kredit, jika debitur lalai memenuhi kewajibannya, untuk menarik pelunasan piutang tersebut bank berwenang melaksanakan eksekusi objek jaminan. Hal yang dapat dilakukan bank dalam melindungi adanya kredit macet adalah dengan melakukan opsi eksekusi objek jaminan yaitu dengan Parate Eksekusi. Yang mana jika debitur wanprestasi atau cidera janji pihak bank sebagai pemegang hak tanggungan pertama berwenang untuk menjual objek hak tanggungan berdasarkan kuasanya sendiri untuk nantinya hasil penjualan tersebut diambil guna melunasi piutang.Kata Kunci: Kredit Macet, Eksekusi Hak Tanggungan, Jaminan. The specific presence of regulations that deal with the Right of Dependents to Indonesian civil law has the goal that the interests of the parties can be protected so that the legal certainty that is commensurate in the aspect of the guarantee of the engagement to the relationship of objects to land and buildings that become credit guarantees for creditors can be achieved, as well as the provision for banks to offer credit is with the guarantee. In fact, the delivery of credit made by banks in general does not mean that all credit by banks will run smoothly.In the credit agreement, if the debtor neglects to fulfill his obligations, to withdraw the repayment of the receivables the bank is authorized to carry out the execution of the object of the guarantee. The thing that banks can do in protecting the presence of bad credit is to perform the option of execution of the object of collateral, namely with Parate Execution. Which if the debtor wanprestasi or injury promises the bank as the holder of the first dependent rights is authorized to sell the object of dependent rights based on his own power for later the proceeds of the sale taken to pay off receivables.Keywords: Non Performing Loan, Mortgage Execution, Guarantee.
KEPEMILIKAN ATAS APARTEMEN OLEH WARGA NEGARA ASING PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Luna Diana Puteri; Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.315 KB) | DOI: 10.33474/hukeno.v6i1.14321

Abstract

 WNA yang hendak memperoleh apartemen, tentunya harus melihat serta memperhatikan syarat-syarat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. WNA yang berkedudukan di Indonesia harus mengetahui serta memahami mengenai hak-hak apa saja yang dapat diperoleh oleh WNA dalam mendapatkan suatu hunian baik tempat tinggal dalam berbentuk rumah maupun satuan rumah susun. Mengenai pengaturan tentang apartemen, diatur dalam UU No. 20 Tahun 2011 (UU Rumah Susun). Kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing diatur lebih lanjut dalam PP No. 103 Tahun 2015. Namun hal tersebut telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja)  yang kemudian di perjelas kembali dalam PP No. 18 Tahun 2021. Tujuan penulisan ini untuk mencari kepastian hukum bagi WNA agar dapat memperoleh tempat tinggal di Indonesia berdasarakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dikarenakan penelitian ini akan melakukan pendakatan kepada peraturan perundang-undangan yang saling berhubungan. Hasil dari penelitian ini ialah UU Cipta Kerja ini sudah menjelaskan lebih lanjut dalam PP no. 18 tahun 2021, namun mengenai batasan apartemen yang dapat di peroleh oleh WNA belum di jelaskan lebih lanjut seperti apa yang terdapat dalam Permen ATR/BPN No. 29 Tahun 2016. Kesimpulan dari penulisan ini ialah diperlukannya peraturan turunan dari PP No. 18 tahun 2021 yang menjelaskan secara spesifik mengenai pengaturan hukum kepemilikan atas satuan unit apartemen/sarusun oleh WNA.Kata-Kunci: Hak Milik, Hak Pakai, Kepemilikan, Satuan Rumah Susun, WNACitizens who want to get an apartment, of course, must-see and pay attention to the conditions contained in the laws and regulations in force in Indonesia. Foreign citizens residing in Indonesia must know and understand about any rights that can be obtained by Foreign citizens in obtaining a residence, either a residence in the form of a house or an apartment unit. Regarding the arrangements for the apartment, it is regulated in Law No. 20 of 2011 (Flat House Law). Ownership of a dwelling or dwelling house by a foreigner is further regulated in PP No. 103 of 2015. However, this has been changed by Law No. 11 of 2020 (Work Creation Law) which was later clarified in PP No. 18 of 2021. The purpose of this writing is to seek legal certainty for citizens to obtain residence in Indonesia based on applicable laws and regulations. The research method used is normative juridical because this research will approach the interrelated legislation. The result of this research is that the Copyright Law has been explained further in PP no. 18 of 2021, but regarding the limitations of apartments that can be obtained by Foreign citizens has not been explained further as what is contained in Permen ATR/BPN No. 29 of 2016. The conclusion from this writing is that there is a need for derivative rules from PP No. 18 of 2021 which explains specifically about the legal regulation of ownership of apartment units/sarusun by Foreign citizens.Keywords: Property Rights, Rights, Property, Housing Unit, Foreign Citizens
PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK APARTEMEN ATAS DASAR PPJB TERHADAP PENERBITAN SHMSRS Zana Zerlina; Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (194.842 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v8i4.565-577

Abstract

Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 dinyatakan yaitu Sertifikat Hak Milik Atas satuan Rumah Susun ialah tanda bukti kepemilikan atas sarusun. Adanya perlindungan hukum pemilik apartemen terhadap penerbitan SHMSRS sangat diperlukan, karena semakin banyak pengembang yang hanya mementingkan aspek keuntungan semata bagi perusahaan pengembang. Pada penelitian ini bertujuan guna mengerti faktor yang menjadikan penghambat penerbitan SHMSRS pada apartemen serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pemilik apartemen Atas Dasar PPJB terhadap penerbitan SHMSRS. Cara penelitian pada penulisan ini mengunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan menelaah dan mengkaji data sekunder.Hasil penelitian menyimpulkan bahwasehubungan dengan faktor penghambat penerbitan SHMSRS pada apartemen merupakan tindakan melanggar hukum oleh developer, yang menyebabkan pembeli mengalami kerugian pada saat mengalihkan atau menjual apartemen Atas Dasar PPJB tanpa penerbitan SHMSRS. Adapun perlindungan hukum terhadap pemilik satuan Rumah Susun adalah : 1.) KUHPer; 2.) UU No. 20/2011 tentang Rumah Susun; dan 3.) UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERKAIT PELANGGARAN MODIFIKASI KARYA CIPTAAN ASING YANG DILAKUKAN TANPA IZIN DI INDONESIA Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v4i1.548

Abstract

Pengaturan mengenai modifikasi karya cipta tidak dijelaskan secara terperinci sehingga terdapat pelanggaran yang kerap terjadi. Perlindungan hak cipta mengenai pelanggaran modifikasi ciptaan pihak asing yang dilakukan tanpa izin di Indonesia menjadi pembahasan yang penting dan menarik untuk diteliti, pasalnya Indonesia merupakan salah satu negara anggota yang tergabung dalam WIPO (World Intellectual Property Organization). Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif dengan Pendekatan Undang-Undang yaitu UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Pendekatan Kasus dengan Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Temuan hasil penelitian ini ialah : (a) Pengaturan mengenai modifikasi karya cipta yang terdapat dalam UU No. 28 Tahun 2014 dikaitkan dengan kasus pelanggaran modifikasi karya cipta yang terdapat dalam objek wisata Rabbit Town di Jawa Barat (b) Perlindungan hukum yang diberikan terhadap pihak asing yang menjadi korban pelanggaran hak cipta modifikasi ciptaan yang digunakan tanpa izin di Indonesia dengan dibutuhkannya peraturan yang dapat menyelesaikan sengketa hak cipta internasional yang diatur dalam perjanjian Konvensi Bern dan TRIPs Agreement (c) Penyelesaian hukum yang dilakukan dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta bagaimana penerapan hukum pidana yang diberikan.
FUNGSI DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN BUNGO Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman; Ali Imran Nasution
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i1.121

Abstract

Peraturan daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dalam hierarki peraturan perundangan-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa Perda kabupaten/kota berada diurutan ketujuh setelah Perda Propinsi. Kabupaten Bungo sebagai daerah yang otonom, mempunyai kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah. Dalam kurun waktu Tahun 2016-2019 pemerintahan daerah kabupaten Bungo sudah menetapkan 61 Perda. Perda yang ditetapkan sudah berdasarkan berdasarkan Program pembentukan peraturan daerah. Propemperda merupkan instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Dalam penetapan Propmerda bagian dari kewenangannya DPRD. Dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 DPRD mempunyai 3 fungsi, yang salah satunya adalah Pembentukan Peraturan Daerah.
PENUNDAAN PEMENUHAN PRESTASI PADA KONTRAK BISNIS DI MASA PANDEMI COVID-19 Rizkyana Diah Pitaloka; Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.877 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i03.p08

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kebijakan para pihak mengenai penundaan pemenuhan perjanjian kontrak bisnis pada masa pandemi Covid-19 dan mengetahui dampak dari penundaan pemenuhan kontrak bisnis bagi para pihak di masa pandemi Covid-19. Metode penelitian menggunakan metode yuridis-normatif. Hasil dari metode penelitian tersebut disimpulkan bahwa: 1). Apabila pandemi Covid-19 termasuk kedalam keadaan memaksa (force majeure) maka para pihak dapat mengambil kebijakan untuk melakukan pengakhiran perjanjian apabila pandemi bersifat tetap atau dapat melakukan penundaan pemenuhan prestasi jika keadaannya hanya bersifat sementara. 2). Dampak adanya pandemi saat ini ialah para pihak harus menunda sementara kontrak yang telah disepakati sebelum adanya pandemi Covid-19 karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat yang aturannya telah disampaikan oleh pemerintah Indonesia. Penundaan untuk memenuhi prestasi itu sendiri harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak supaya tidak terjadi ingkar janji (wanprestasi). The purpose of this study is to determine the parties' policies regarding postponing the fulfillment of business contract agreements during the Covid-19 pandemic and to find out the impact of postponing the fulfillment of business contracts for parties during the Covid-19 pandemic. This study was obtained by using juridical-normative method. The results of the research method concluded that: 1). If the Covid-19 pandemic is included in a force majeure, the parties can take a policy to terminate the agreement if the pandemic is permanent or can postpone the fulfillment of achievements if the situation is only temporary. 2). The impact of the current pandemic is that the parties have to temporarily suspend the contract that was agreed upon prior to the Covid-19 pandemic due to restrictions on community activities whose rules have been conveyed by the Indonesian government. The delay in fulfilling the achievement itself must obtain the approval of both parties so that there is no broken promise (default).
Optimalisasi Hukum Terhadap Lessee Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing Rianda Dirkareshza; Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman; Davilla Prawidya Azaria
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 8, No 2 (2021): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v8i2.5380

Abstract

This study aims to determine the settlement of default in the leasing agreement where there are steps that must be taken by the lessor, namely giving a summons warning, providing credit policy, to seizing the object of collateral with the help of debt collectors. The ratification of the Supreme Court's Decision Number 18/PUU-XVII/2019 changes the confiscation of the object of collateral which was originally carried out directly, now requires a court process and decision in its execution. This research is a normative juridical law research that is descriptive analytical using a doctrinal legal approach, data collection techniques with data documentation studies and interviews of leasing staff, qualitatively analyzed which discusses law enforcement against Lessees who default and optimizes Lessees who default. The results of the study indicate that the procedures that must be taken by the Lessor first in the process of resolving the Lessee's actions in default are giving a subpoena warning, providing credit policy, to seizing the object of collateral with the help of a third party or debt collector. This is in order to increase effectiveness in the execution of executions and to accommodate the rights of the Lessor as a tax contributor and accelerate the wheels of the nation's economy
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Ade Syaifullah Fattah Agustanti, Rosalia Dika Ahmad Yani Ali Imran Nasution Audilia Hany Azura Cahaya Grace Roulina Christofel Adam Sitorus Cindy Permata Davilla Prawidya Azaria Dewa Ayu Sandira Putri Dian Eka Pertiwi Dian Khoreanita Pratiwi Dwi Aryanti Ramadhani Egi Rivaldi Gumilar Fadiah Tarisa Sabrina Fareta Angelita Ichwana P Fatahaya, Shafira Felicia Stefanie Setiawan Hana Rahmahdhani Juwita Jeanny Anggita Fitriyani Kartika Eka Rilani Kayla Raissafitri Kayla Tiara Reynita Luna Diana Puteri Luthfi Naufal Setia Matthew Jakaria Sitanggang Meira Lalia Ayu Ningtyas Mouva Putri Ramadhita Muhammad Rafi Raditya Muhammad Raihan Yulistio Nada Prima Dirkareshza Nadhifa Putri Eriana Nadila Safitri Naufal Afrian Noormansyah Naufal Afrian Noormansyah Putri Azura Hana Haryadi Ratna Hindira DPS Rebecca Purba Reisha Rizkia Sabila Supardi Rianda Dirkareshza Rizkyana Diah Pitaloka Sahda Saraswati Akbar Samuel Arthur Hulu Sandra Amelia Satino Siti Nurul Intan Sari Dalimunte Suherman Syamsul Hadi Syesil Ramaliza Husna Tajna Putri Jasmine Tamarine Camalia Tifanny Nur Yacub Wardoyo, Rissa Asmitha Yaumil Azza Yunizar Falevi Zana Zerlina Zerlina, Zana