Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

AMBIGUITAS PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Al Fath; Cantiqa, Shevanna Putri; Sitanggang, Matthew Jakaria
Jurnal Esensi Hukum Vol 5 No 2 (2023): Desember - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jsh.v5i2.300

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan agar terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sejahtera, yang mencakup semua aspek kehidupan. Amanat untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia salah satunya diimplementasikan melalui pajak. Pajak dimaksudkan untuk mengumpulkan dana untuk berbagai kegiatan pemerintahan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan dan keamanan, serta untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Indonesia sendiri mengenal tata cara pemungutan pajak salah satunya adalah Self Assesment System. Self assesment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk dapat menghitung sendiri besaran pajak terutang dan membayarkan sendiri pajak terutang tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada. Self Assesment System merupakan bentuk yang efisien dalam mengumpulkan pajak yang juga diterapkan dalam pemungutan pajak BPHTB. Namun dalam pelaksanaannya, sistem tersebut belum berjalan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini antara lain disebabkan masih banyak pihak fiskal yang ikut campur dalam perhitungan besaran pajak sehingga menyebabkan sistem tidak berjalan seperti yang tertulis di peraturan perundang-undangan. Untuk itu perlu sosialisasi kepada masyarakat dan pejabat terkait, serta diperlukan tindakan yang lebih ketat terhadap praktik penggunaan pihak ketiga dalam pembayaran BPHTB
The Legal-Political Urgency of Coal Industry Downstreaming for Democratic and Just National Development Gilang Abi Zaifa; Maria Yohana; Al Fath
Recht Studiosum Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): Volume 2 Nomor 2 (November-2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v2i2.13014

Abstract

In please fifth Pancasila and the 1945 Constitution emphasize that the principle of social justice mandates the responsibility of the government in developing welfare. After the issuance of Law NO. 3 of 2020, the mineral and coal (minerba) sector plays an important role in national economic growth. However, in practice, it is felt that the government lacks a supervisory function, resulting in a recentralization of authority, both from the aspect of licensing and supervision. Coal industry supervision mechanisms must be further regulated to ensure that the downstream coal industry is not controlled by a handful of people. The formulation of the problem in this journal is what is the mechanism for downstreaming the coal industry as a development of national law? And what is the juridical basis for the delegation of authority for the downstream coal industry in achieving national legal prosperity? This research uses normative juridical method through literature study. Normatively, the legal politics of natural resource management in Indonesia has been determined in the 1945 Constitution, specifically in Article 33 paragraph (2) and paragraph (3). In terms of planning, as well as coordination of intensity implementation supervision has not been carried out optimally, so that it has not supported the realization of sustainable and environmentally sound mining through law enforcement efforts. The recommendation from this study is that policies still need to be synchronized with the provisions of related laws and regulations so that they can become an effective, efficient and comprehensive legal basis in mining operations so as to create legal certainty and provide protection for the community.
Anti-Bullying Education, Discipline Education, and Responsibilities at SDN Rawa Barat 05 AM: Edukasi Anti-Bullying, Pendidikan Disiplin, dan Tanggung Jawab Pada SDN Rawa Barat 05 Pagi Ibrahim*, Aji Lukman; Bachtiar, Handar Subhandi; M. Rizki Yudha Prawira; Hilda Novyana; Anni Alvionita Simanjuntak; Al Fath; Nada Syifa Nurulhuda; Virna Amalia Nur Permata; Aisyah Nurhalizah; Rafif Sani; Riyanto, Riyanto
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 8 No. 4 (2024): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/dinamisia.v8i4.20062

Abstract

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pencegahan perundungan, sikap disiplin, dan tanggung jawab diperlukan adanya pemberian edukasi yang tepat dan terarah kepada peserta didik. Edukasi dengan cara edukasi menjadi salah satu langkah untuk mencegah adanya kasus perundungan khususnya di SDN Rawa Barat 05 Pagi, edukasi ini melibatkan 30 peserta didik. Pengabdian ini menggunakan metode ceramah, edukasi, dan diskusi yang berjudul Edukasi Sadar Hukum Terhadap Bullying Serta Pendidikan Disiplin dan Tanggung Jawab. Target dari pengabdian ini adalah siswa Sekolah Dasar yang duduk di kelas 4 dan kelas 5. Adapun tujuan dari pengabdian ini adalah untuk membentuk sikap disiplin serta tanggung jawab agar tindakan perundungan di sekolah diminimalisasi. Peningkatan pemahaman peserta didik dapat dilihat dari hasil posttest yang memperlihatkan peserta didik dapat memahami materi yang dibawakan.