<![CDATA[Jepang merupakan sebuah negara yang bertegat untuk melakukan perubahan pada abad ke-19 karena adanya Restorasi Meiji Jepang. Hal ini mengupayakan negara jepang berdiri menjadi negara imperialis seperti yang di lakukan oleh negara barat. Latar belakang Jepang menjadi negara imperialis, pertama (Ekonomi) Sejak Restorasi Meiji, terjadilah perkembangan yang sangat pesat, berbagai keberhasilan dan kemajuan terjadi, sehingga dalam kurun waktu lebih 30 tahun Jepang sudah sejajar dengan Eropa. Sampai akhirnya Jepang terjun ke praktik imperialisme. Sebagai negara industri yang berkembang pesat, Jepang membutuhkan bahan baku dan tempat pemasaran, maka dicarilah daerah baru untuk keperluan tersebut. Kedua (Demografi) Penduduk Jepang jumlahnya berkembang dengan cepat. Untuk mengatasi masalah penduduk maka perlu dicari daerah baru yang dijadikan koloni untuk penduduk Jepang. Ketiga (Militer) Jepang telah membuktikan mampu secara militer dan teknologi persenjataan, yaitu dengan mengalahkan Rusia tahun 1905. Hal ini mendorong keyakinan Jepang untuk terjun melakukan imperialisme. Dan yang keempat (Pengembangan Paham Hakko Ichi-U) Hakko Ichi-U artinya delapan benang di bawah satu atap. Jepang punya pemahaman bahwa dunia adalah satu keluarga, dan Jepang merupakan saudara tua. Oleh sebab itu pantaslah Jepang sebagai pemimpin dunia. Tujuan Jepang menjadi negara imperialis adalahkarena pada saat itu jepang menjadi negara industri yang maju sehingga Jepang membutuhkan bahan baku dan tempat pemasaran. Oleh karena itu, dicarilah daerah baru untuk keperluan industrinya dan Jepang pun terjun ke dalam praktik imperialisme. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode studi literatur, yaitu mengumpulkan informasi-informasi yang bersumber dari kajian literatur seperti dari buku, jurnal, laporan penelitian, internet dan kajian literatur lainnya. Hasil dari pengamatan yang kita peroleh adalah Jepang memiliki banyak peluang untuk menggunakan kekuatan barunya di tahun-tahun berikutnya. SelamaPerang Dunia I terjadi di pihak Sekutu tetapi membatasi aktivitasnya hanya pada perebutan kepemilikan Jerman di Tiongkok dan Pasifik. Ketika Tiongkok meminta pengembalian bekas kepemilikan Jerman di provinsi Shantung, Jepang menanggapinya dengan apa yang disebut sebagai “pengembalian”.Dua Puluh Satu Tuntutan , dikeluarkan pada tahun 1915, yang mencoba menekan Tiongkok agar memberikan konsesi yang luas mulai dari perpanjangan sewa di Manchuria dan kendali bersama atas sumber daya batu bara dan besi Tiongkok hingga masalah kebijakan mengenai pelabuhan dan kepolisian kota-kota di Tiongkok. Meskipun menyerah pada sejumlah masalah tertentu, Tiongkok menolak tuntutan Jepang yang paling ekstrem yang akan mengubah Tiongkok menjadi wilayah Jepang. Meskipun Jepang memperoleh keuntungan ekonomi, kebijakan Jepang terhadap Tiongkok pada Perang Dunia I meninggalkan warisan perasaan tidak enak dan ketidakpercayaan, baik di Tiongkok maupun di Barat. Kerakusan tuntutan Jepang dan kekecewaan Tiongkok atas kegagalannya memulihkan kerugiannya dalam Perjanjian Versailles (1919) membuat Jepang kehilangan harapan akan persahabatan dengan Tiongkok. Dukungan Jepang selanjutnya terhadap rezim panglima perang yang korup di Manchuria dan Tiongkok Utara membantu menegaskan sifat anti-Jepang dalam nasionalisme Tiongkok modern.]]>
