Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

OPTIMALISASI PEMBAYARAN PAJAK DI INDONESIA DENGAN MEMBERIKAN PENDIDIKAN PAJAK KEPADA MASYARAKAT Rizqiyah Aini Rahmawati; Eka Putri Kurmiati; Ahmad Galih Prasetyo; Fadhilah Dzakwan Syarif; Roki Faris Maulana
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i9.3303

Abstract

Pajak merupakan salah satu pemasukan atau pendapatan negara yang berguna dalam menopang dana APBN, pembayaran pajak merupakan salah satu hal yang penting dalam sistem pajak di indonesia pembayaran ini diharapkan dapat membantu negara untuk meningkatkan ekonomi, pelayanan pemerintahan, dan infrastruktur di dalam negara. Banyak para subjek wajib pajak yang tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam pembayaran pajak sehingga banyak dari mereka yang tidak taat dan patuh terhadap undang undang dan peraturan pajak. Dengan hal ini diperlukan nya Pendidikan pajak yang mampu memberikan pemahaman kepada Masyarakat mengenai pentingnya pembayaran pajak dan mendapatkan keuntungan dari pembayaran pajak tersebut.
PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUM ADAT PERKAWINAN SESUKU di MINANGKABAU Aaron Adhirajasa; Fajar Kurniawan; Roki Faris Maulana
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i12.3412

Abstract

Penelitian ini membahas hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam konteks masyarakat Indonesia. Hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, menawarkan kerangka hukum yang bersifat universal dan abadi. Sebaliknya, hukum adat merupakan sistem hukum yang berkembang dari tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat, yang bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Di Indonesia, kedua sistem hukum ini seringkali berinteraksi dan saling mempengaruhi. Penelitian ini menemukan bahwa dalam banyak kasus, hukum adat diakomodasi oleh hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini tercermin dalam penerapan hukum di berbagai wilayah yang menggabungkan elemen-elemen dari kedua sistem untuk mencapai keadilan yang lebih kontekstual dan relevan bagi masyarakat setempat. Studi ini menegaskan pentingnya dialog dan integrasi antara hukum Islam dan hukum adat untuk menciptakan sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP SERTIFIKAT GANDA HAK ATAS TANAH: Studi Pada Putusan Mahkamah Agung No. 13/pdt/2021/PT TJK Muhammad Saukhan Aulana; Eka Era Nurtanti; Nabila Hidayatul Lail; Roki Faris Maulana; Aaron Adhirajasa; Agung Asmoro Aritonang
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 5 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Mei
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i5.301

Abstract

Sertifikat merupakan surat tanda bukti yang paling kuat, namun tidak mutlak. Ketidakmutlakan tersebut apabila terdapat kesalahan masih bisa digugat. Penelitian ini membahas tentang Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah (SGHT) milik Herman sebagai penggugat dan Nuryadin sebagai tergugat. SGHT dapat terjadi karena berbagai faktor salah satunya adanya kesalahan administrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, bersifat deskriptif yang dikaitkan dengan bahan-bahan hukum. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa sertifikat ganda yang terjadi akibat adanya kesalahan administratif dari kantor pertanahan. Berdasarkan yurisprudensi, sertifikat tanah yang terbit lebih dulu yang lebih kuat dimana ini menjadikan Hi. Nuryadin sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 1213 dh 1117/KD memenangkan kasus tersebut. Hi. Nuryadin membeli tanah pada tahun 1977 dari hasil lelang dan Herman membeli tanah pada tahun 2011 dari Syariffudin Idris