Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Hang Tuah Law Journal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang
Triasih, Dharu
Universitas Semarang
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
USAHA BANK SEBAGAI LEMBAGA PENYALUR KREDIT KEPADA MASYARAKAT Triasih, Dharu
Hukum dan Masyarakat Madani Vol 6, No 3 (2016): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan bank secara umum dapat disimpulkan sebagai kegiatan untuk menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan salah satunya berupa kredit oleh lembaga perbankan. Kondisi pada saat ini di mana  orang yang membutuhkan kredit (calon nasabah debitur) masih jauh lebih banyak dari jumlah kredit yang dapat ditawarkan oleh perbankan, maka bank lebih memilih untuk hanya melayani calon-calon nasabah yang bersedia menerima  klausul - klausul yang sudah tersedia tanpa perubahan sebagaimana yang telah disusun oleh  kantor pusat bank tersebut, dari pada harus melayani calon nasabah debitur yang menginginkan perjanjian kredit dengan klausul - klausul yang dirundingkan. Perkembangan keadaan menjadi seperti ini lebih-lebih lagi karena ditunjang oleh kenyataan bahwa nasabah-nasabah debitur yang kebanyakan terdiri dari pengusaha-pengusaha kecil atau golongan ekonomi lemah itu sering tidak merasa perlu untuk berpayah-payah merundingkan klausul-klausul perjanjian kredit dari kredit yang diterimanya.Hubungan hukum antara bank dengan nasabah adalah hubungan Hukum Perdata yang lahir melalui perjanjian, sehingga berlaku ketentuan KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan. Dalam kegiatan usahanya, bank selalu berusaha memberikan perlindungan hukum kepada nasabah secara preventif dan represif, meliputi perlindungan kepentingan fisik dan ekonomis nasabah.ABSTRACTThe activities of banks in general can be summed up as an activity to absorb funds from the public and to channel back to the community through one form of credit financing by banking institutions. The conditions at this time where people are in need of credit (prospective debtor) is still much higher than the amount of credit that can be offered by the banks, then the banks would prefer to only serve prospective clients who are willing to accept the clause - a clause that has been available without a change as it has been drawn up by the banks headquarters, of the debtor must serve prospective customers who want a credit agreement with a clause - a clause negotiated. Development of the situation being like this the more so because it is supported by the fact that the clients of the debtor which mostly consists of small entrepreneurs or economically weak groups that often do not feel the need to toil negotiate clauses of a credit agreement of the credit received.Legal relationship between the bank and its customers is a civil law relationship that was born through an agreement, so that the applicable provisions of the Civil Code and the laws in force in the field of banking. In the normal course of business, the bank is always trying to give legal protection to customers, preventive and repressive, covering physical and economic protection of the interests of customers.The activities of banks in general can be summed up as an activity to absorb funds from the public and to channel back to the community through one form of credit financing by banking institutions. The conditions at this time where people are in need of credit (prospective debtor) is still much higher than the amount of credit that can be offered by the banks, then the banks would prefer to only serve prospective clients who are willing to accept the clause - a clause that has been available without a change as it has been drawn up by the banks headquarters, of the debtor must serve prospective customers who want a credit agreement with a clause - a clause negotiated. Development of the situation being like this the more so because it is supported by the fact that the clients of the debtor which mostly consists of small entrepreneurs or economically weak groups that often do not feel the need to toil negotiate clauses of a credit agreement of the credit received.Legal relationship between the bank and its customers is a civil law relationship that was born through an agreement, so that the applicable provisions of the Civil Code and the laws in force in the field of banking. In the normal course of business, the bank is always trying to give legal protection to customers, preventive and repressive, covering physical and economic protection of the interests of customers.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TRANSAKSI KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DI BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH (BTN SYARIAH) SEMARANG Rochman, Arif; Triasih, Dharu; Abib, Agus Saiful
Hukum dan Masyarakat Madani Vol 7, No 3 (2017): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v7i3.970

Abstract

Rumah adalah kebutuhan dasar yang sangat penting bagi setiap orang. namun sebagian   orang  masih   belum   memiliki   rumah   sendiri.   Faktor   penyebabnya   adalah mahalnya  harga  tunai  rumah.  Oleh  karena  itu  pemerintah  melalui  menteri  perumahan rakyat membuat  program  Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR). Program  KPR ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang disebut KPR subsidi. Salah satu bank yang menjadi  pelaksana  program  tersebut  yaitu  Bank  Tabungan     Negara  Syariah  (BTN Syariah). Penelitian skripsi ini mengenai sistem transaksi KPR yang dilakukan oleh BTN Syariah  Semarang  dan  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  sistem  transaksi  KPR  di  BTN Syariah Semarang. Jenis penelitian  ini menggunakan  penelitian  hukum normatif dengan pendekatan  konseptual  agar dapat memahami  sistem transaksi  KPR BTN Syariah  yang menggunakan  prinsip Islam. Hasil dan pembahasan  penelitian  ini yaitu sistem transaksi KPR yang dilakukan BTN Syariah menggunakan  akad jual beli murabahah dan istishna. Tinjauan hukum Islam terhadap Akad murabahah yaitu dengan 3 pendekatan yang terdiri dari ditinjau dari rukun jual beli, syarat sah jual beli serta syarat jual beli kredit. Untuk akad  Istishna,  BTN  Syariah  tidak  bisa  menggunakan  akad  ini  karena  BTN  Syariah bukanlah produsen melainkan trader. Simpulannya skema transaksi KPR yang dilakukan BTN Syaraih hakekatnya bukan jual beli murabahah atau istishna, tetapi hutang piutang / qardh. Home is a basic need that is very important for everyone. but some people still do not have their own home. The factor is the high cost of house cash. Therefore,  the government through the minister of public housing makes the program of Housing Loans (KPR).  The mortgage  program  is aimed  at low-income  communities  called  subsidized KPR. One of the banks that became the implementer of the program is the State Savings Bank  Syariah  (BTN  Syariah).  This thesis  research  about  mortgage  transaction  system conducted by BTN Syariah Semarang and review of Islamic law to mortgage transaction system in BTN Syariah Semarang.  This type of research uses normative  legal research with a conceptual approach in order to understand the transaction  system of KPR BTN Syariah using Islamic principles.  Results and discussion  of this research is a system of mortgage  transactions  conducted  BTN Syariah using the sale and purchase agreement murabaha  and istishna. Review of Islamic Law against Murabahah Akad that is with 3 approach  consisting  of  observed  from  rukun  jual  beli,  legal  condition  of  sale  and purchase and condition of sale and purchase credit. For Istishna contract, BTN Syariah    can  not  use  this  contract  because  BTN  Syariah  is  not  a  producer  but  trader.  The conclusion of the scheme of mortgage transactions conducted by BTN Syaraih is not the sale and purchase of murabahah or istishna, but the accounts payable / qardh. 
Kontruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Septiandani, Dian; triasih, dharu; Muryati, Dewi Tuti
Hukum dan Masyarakat Madani Vol 7, No 1 (2017): Januari
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v7i1.954

Abstract

 Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan satu sama lain. Perkawinan beda agama bisa terjadi antar sesama WNI yaitu pria WNI dan wanita WNI yang keduanya memiliki perbedaan agama/ kepercayaan juga bisa antar beda kewarganegaraan yaitu pria dan wanita yang salah satunya berkewarganegaraan asing dan juga salah satunya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan. Permasalahan pada penelitian ini ialah kajian hukum perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia menurut Hukum Islam, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pernikahan beda agama tidak diperbolehkan. Peraturan dalam UU Perkawinan sudah sesuai dengan peraturan setiap agama di Indonesia. Keberadaan UU Perkawinan tidak hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam saja, namun berlaku bagi semua agamaThe marriage of different religions is a marriage between men and women who both have different religions or beliefs with each other. Different religious marriages can occur between Indonesian Citizens, WNI men and women who both have differences in religion / beliefs can also be different between citizenship of men and women who one of them foreign citizenship and also one of them has different religions or beliefs. The problem of this study is the study of marriage law of different religions in the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia according to Islamic Law, Marriage Law and Compilation of Islamic Law, religious marriage is not allowed. The rules in the Marriage Law are in conformity with the rules of every religion in Indonesia. The existence of Marriage Law applies not only to people who are Moslems but to all religions.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TRANSAKSI KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DI BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH (BTN SYARIAH) SEMARANG Rochman, Arif; Triasih, Dharu; Abib, Agus Saiful
Hukum dan Masyarakat Madani Vol 7, No 3 (2017): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v7i3.1029

Abstract

Rumah adalah kebutuhan dasar yang sangat penting bagi setiap orang. namun sebagian   orang  masih   belum   memiliki   rumah   sendiri.   Faktor   penyebabnya   adalah mahalnya  harga  tunai  rumah.  Oleh  karena  itu  pemerintah  melalui  menteri  perumahan rakyat membuat  program  Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR). Program  KPR ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang disebut KPR subsidi. Salah satu bank yang menjadi  pelaksana  program  tersebut  yaitu  Bank  Tabungan     Negara  Syariah  (BTN Syariah). Penelitian skripsi ini mengenai sistem transaksi KPR yang dilakukan oleh BTN Syariah  Semarang  dan  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  sistem  transaksi  KPR  di  BTN Syariah Semarang. Jenis penelitian  ini menggunakan  penelitian  hukum normatif dengan pendekatan  konseptual  agar dapat memahami  sistem transaksi  KPR BTN Syariah  yang menggunakan  prinsip Islam. Hasil dan pembahasan  penelitian  ini yaitu sistem transaksi KPR yang dilakukan BTN Syariah menggunakan  akad jual beli murabahah dan istishna. Tinjauan hukum Islam terhadap Akad murabahah yaitu dengan 3 pendekatan yang terdiri dari ditinjau dari rukun jual beli, syarat sah jual beli serta syarat jual beli kredit. Untuk akad  Istishna,  BTN  Syariah  tidak  bisa  menggunakan  akad  ini  karena  BTN  Syariah bukanlah produsen melainkan trader. Simpulannya skema transaksi KPR yang dilakukan BTN Syaraih hakekatnya bukan jual beli murabahah atau istishna, tetapi hutang piutang / qardh. Home is a basic need that is very important for everyone. but some people still do not have their own home. The factor is the high cost of house cash. Therefore,  the government through the minister of public housing makes the program of Housing Loans (KPR).  The mortgage  program  is aimed  at low-income  communities  called  subsidized KPR. One of the banks that became the implementer of the program is the State Savings Bank  Syariah  (BTN  Syariah).  This thesis  research  about  mortgage  transaction  system conducted by BTN Syariah Semarang and review of Islamic law to mortgage transaction system in BTN Syariah Semarang.  This type of research uses normative  legal research with a conceptual approach in order to understand the transaction  system of KPR BTN Syariah using Islamic principles.  Results and discussion  of this research is a system of mortgage  transactions  conducted  BTN Syariah using the sale and purchase agreement murabaha  and istishna. Review of Islamic Law against Murabahah Akad that is with 3 approach  consisting  of  observed  from  rukun  jual  beli,  legal  condition  of  sale  and purchase and condition of sale and purchase credit. For Istishna contract, BTN Syariah    can  not  use  this  contract  because  BTN  Syariah  is  not  a  producer  but  trader.  The conclusion of the scheme of mortgage transactions conducted by BTN Syaraih is not the sale and purchase of murabahah or istishna, but the accounts payable / qardh.
KAJIAN NORMATIF KEDUDUKAN ANAK SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Aryaputra, Muhammad Iftar; Triasih, Dharu; Pujiastuti, Endah; Panggabean, Ester Romauli; Dewi, Reny Puspita
Hukum dan Masyarakat Madani Vol 8, No 2 (2018): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v8i2.1018

Abstract

Anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi tiga katagori, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan anak saksi. Selama ini, perhatian yang diberikan lebih banyak tertuju pada anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban.  Kedudukan anak saksi kurang untuk dikaji.  Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih dalam kedudukan anak saksi dalam peradilan pidana anak. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni terkait pengaturan anak saksi dalam hukum positif dan bentuk perlindungan terhadap anak saksi dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Dengan demikian, sumber data yang digunakan adalah data sekunder, terutama yang berasal dari bahan hukum primer berupa perundnag-undangan terkait. Dari data yang diperoleh, selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif, sehingga akan menghasilkan suatu penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa undang-undang yang mengatur paling lengkap tentang anak saksi dalam sisitem peradilan pidana anak adalah UU No. 11 Tahun 2012. Pengaturan mengenai anak saksi cenderung tidak sistematis dalam suatu undang-undang. Ketentuan mengenai anak saksi tersebar dalam berbagai ketentuan perundang-undangan seperti UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU Perlindungan Anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Patut disayangkan, belum diatur tentang jaminan keselamatan bagi anak saksi dan pemulihan mental bagi anak saksi.Children who are dealing with the law are divided into three categories, children in conflict with the law, children of victim, and children of witness. So far, more attention has been paid to children in conflict with the law and children of victims. The position of children of witness is less to be studied. This study is intended to examine more deeply the position of witnesses in the juvenile criminal justice system. The problem raised in this study is related to the arrangement of children of witnesses in positive law and the form of protection of witness children in the criminal justice system of children. This research is included in normative legal research. Thus, the data source used is secondary data, especially those derived from primary legal materials in the form of related regulations. From the data obtained, then it will be analyzed qualitatively, so that it will produce a descriptive analytical study. Based on the results of the study, it was found that the law that regulates the most complete set of witness children in the criminal justice system is Law No. 11 of 2012. Arrangements regarding witness children tend not to be systematic in a law. Provisions regarding witness children are spread in various legislative provisions such as Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, Child Protection Act, Child Criminal Justice System Law, and Witness and Victim Protection Act. Unfortunately, it has not been regulated about the guarantee of safety for witness children and mental recovery for witness children.
LEGAL FORMULATION OF MARRIAGE OF DIFFERENT RELIGIONS FOR THE BENEFIT OF SOCIETY Septiandani, Dian; Triasih, Dharu; Muryati, Dewi Tuti
Hang Tuah Law Journal VOLUME 1 ISSUE 2, OCTOBER 2017-MARCH 2018
Publisher : Universitas Hang Tuah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/htlj.v1i2.26

Abstract

Different religious marriages are a problem for society. Indonesia is a country with the majority of the world's largest Muslim population issues concerning marriage is still common. There is a need for proper legal formulation for interfaith marriage as an effort to minimize any adverse impacts arising in different religious marriages
Kajian Normatif Kedudukan Anak Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Aryaputra, Muhammad Iftar; Triasih, Dharu; Pujiastuti, Endah
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 8, No 2 (2018): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (517.046 KB) | DOI: 10.26623/humani.v8i2.1379

Abstract

Anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi tiga katagori, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan anak saksi. Selama ini, perhatian yang diberikan lebih banyak tertuju pada anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban. ?Kedudukan anak saksi kurang untuk dikaji.? Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih dalam kedudukan anak saksi dalam peradilan pidana anak. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni terkait pengaturan anak saksi dalam hukum positif dan bentuk perlindungan terhadap anak saksi dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Dengan demikian, sumber data yang digunakan adalah data sekunder, terutama yang berasal dari bahan hukum primer berupa perundnag-undangan terkait. Dari data yang diperoleh, selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif, sehingga akan menghasilkan suatu penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa undang-undang yang mengatur paling lengkap tentang anak saksi dalam sisitem peradilan pidana anak adalah UU No. 11 Tahun 2012. Pengaturan mengenai anak saksi cenderung tidak sistematis dalam suatu undang-undang. Ketentuan mengenai anak saksi tersebar dalam berbagai ketentuan perundang-undangan seperti UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU Perlindungan Anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Patut disayangkan, belum diatur tentang jaminan keselamatan bagi anak saksi dan pemulihan mental bagi anak saksi.Children who are dealing with the law are divided into three categories, children in conflict with the law, children of victim, and children of witness. So far, more attention has been paid to children in conflict with the law and children of victims. The position of children of witness is less to be studied. This study is intended to examine more deeply the position of witnesses in the juvenile criminal justice system. The problem raised in this study is related to the arrangement of children of witnesses in positive law and the form of protection of witness children in the criminal justice system of children. This research is included in normative legal research. Thus, the data source used is secondary data, especially those derived from primary legal materials in the form of related regulations. From the data obtained, then it will be analyzed qualitatively, so that it will produce a descriptive analytical study. Based on the results of the study, it was found that the law that regulates the most complete set of witness children in the criminal justice system is Law No. 11 of 2012. Arrangements regarding witness children tend not to be systematic in a law. Provisions regarding witness children are spread in various legislative provisions such as Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, Child Protection Act, Child Criminal Justice System Law, and Witness and Victim Protection Act. Unfortunately, it has not been regulated about the guarantee of safety for witness children and mental recovery for witness children.
Konsep Meminimalisasi Pencabutan Izin Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Arif, Deni Bustanul; Triasih, Dharu
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 11, No 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i1.3378

Abstract

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu faktor pendorong pembangunan ekonomi di daerah, oleh karena itu perbankan khususnya BPR mutlak diperlukan guna memberikan nilai lebih berupa penyediaan dana dalam rangka mesejahterakan masyarakat. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) telah menjadi tulang punggung dalam sirkulasi peredaran uang yang ada di masyarakat sekaligus menjadikan salah sumber utama penyediaan uang kepada masyarakat dalam bentuk kredit sebagai mana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah menjadi Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. BPR sebagai rujukan utama pengucuran kredit ternyata juga banyak mengalami kendala dalam kegiatan usahanya, salah satunya adalah dicabutnya usaha Bank Perkeditan Rakyat (BPR) mengalami pencabutan ijin usaha. Hingga saat ini tercatat 76 BPR telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun hasil penelitian ini adalah rasio kepemilikan modal, kegagalan manajemen adapun konsep meminimalisir pencabutan izin usaha Bank Perkreditan  Rakyat (BPR) adalah dengan cara menambah permodalan sekaligus melakukan tata kelola yg baik pada BPR.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online: Legal Protection for Consumers in Online Loan Agreements Triasih, Dharu; Muryati, Dewi Tuti; Nuswanto, A Heru
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. 7 No. 2 (2021): Seminar Nasional Pendidikan Tinggi Hukum: Berintegritas dan Berbasis Teknologi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snhunnes.v7i2.732

Abstract

The rapid growth of information technology-based lending and borrowing service providers has apparently not been matched by adequate education to the public, resulting in various effects/risks that arise from the many types of online loans and there are still many companies that are unregistered or illegal as well as the potential for data leaks. the user's privacy that can be misused by the organizing company or other parties. Consumer protection is intended as all efforts that guarantee legal certainty to provide consumer protection, as in Article 1 point 1 UUPK. The existence of this UUPK is to guarantee legal certainty for consumer protection by fulfilling consumer rights. The problem that arises is how is the legal protection for consumers in online loan agreements? What steps have been set by the government in protecting consumers related to fintech / illegal online loans? The normative juridical approach method. Collecting data through interviews, questionnaires, literature study. The data collected includes primary data, secondary data. The research data, both primary and secondary data, will be analyzed qualitatively. The results of this study are legal protection for consumers by carrying out a fintech-based company supervision system that is closely related to consumer protection legal issues which are generally regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Because one of the keys so that consumers' rights can be protected is from the extent to which regulations related to supervision and supervision systems are carried out by the government (in this case OJK) regarding the fintech companies themselves. The step that must be taken by the government is that its implementation must be guided by the Regulation of the Financial Services Authority No. 77 /POJK.01/2016 concerning Information Technology Lending and Borrowing Services.
Co-Authors Abib, Agus Saiful Arif, Deni Bustanul Dewi Tuti Muryati, Dewi Tuti Dewi, Reny Puspita Endah Pujiastuti Muhammad Iftar Aryaputra, Muhammad Iftar Nuswanto, A Heru Panggabean, Ester Romauli Rochman, Arif Septiandani, Dian