Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.374
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arena Hukum Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Unes Law Review Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Semarang Law Review
Abib, Agus Saiful
Fakultas Hukum Universitas Semarang
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA NEGARA DENGAN WARGA NEGARA ASING MENGENAI PENANAMAN MODAL BERBASIS PANCASILA Abib, Agus Saiful
Hukum dan Masyarakat Madani Vol 8, No 1 (2018): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v8i1.913

Abstract

Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat), oleh karena itu hukum nasional harus berdaulat dan menjadi panglima dalam menyelesaiaikan seluruh permasalahan bangsa. Akan tetapi penyelesaian perselisihan antara negara dengan warga negara asing mengenai penanaman modal dalam hegemoni hukum arbitrase internasinal, dimana pemerintah menyerahkan mekanismenya kepada International Centre for Settlement of Investment Disputte (ICSID). Fokus permasalahan makalah ini adalah Bagaimanakah keuntungan dan kerugian pemerintah Indonesia dalam penyelesian perselisihan antara negara dengan warganegara asing mengenai penanaman modal melalui ICSID? Bagaimanakah konsep penyelesian perselisihan antara negara dengan warga negara asing mengenai penanaman modal dalam sistem hukum nasional berbasis Pancasila?Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah Analisa kualitatif dengan menggunakan paradigma postpositivisme (Guba & Lincoln) yang disinergikan dengan pendekatan sosiolegal. Penulisan makalah ini mengungkapkan Hukum nasional merupakan hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia sendiri berdasarkan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan dan nilai kemasyarakatan yang merupakan nilai agung Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia guna mewujudkan tujuan negara. Indonesia mengalami kerugian sangat besar ketika penyelesaian perselisihan antara negara dengan warganegara asing mengenai penanaman modal diserahkan kepada ICSID, Oleh karena itu, perselisihan penanaman modal sebaiknya diselesaikan oleh badan arbitrase ASEAN.Indonesia is a state of law (rechtsstaat), therefore the national law must be sovereign and be the commander in solving all the problems of the nation. However, the settlement of disputes between the state and foreign citizens concerning investment in the hegemony of the international arbitration law, in which the government submits its mechanism to the International Center for Settlements of Investment Disputes (ICSID). The focus of this paper issue is how are the gains and losses of the Indonesian government in settling disputes between the state and foreign citizens on investment through ICSID? What is the concept of dispute settlement between state and foreign citizen regarding investment in national legal system based on Pancasila?               The method used in this paper is qualitative analysis using postpositivism paradigm (Guba & Lincoln) synergized with sociolegal approach. The writing of this paper reveals the national law is a law that was built by the Indonesian people themselves based on the value of divinity, humanitarian values and community values which is the great value of Pancasila as a view of life of the Indonesian nation in order to realize the purpose of the state. Indonesia suffers enormous losses when the settlement of disputes between the state and foreign citizens concerning investment is left to ICSID. Therefore, investment disputes should be resolved by the ASEAN arbitration body. 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TRANSAKSI KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DI BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH (BTN SYARIAH) SEMARANG Rochman, Arif; Triasih, Dharu; Abib, Agus Saiful
Hukum dan Masyarakat Madani Vol 7, No 3 (2017): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v7i3.970

Abstract

Rumah adalah kebutuhan dasar yang sangat penting bagi setiap orang. namun sebagian   orang  masih   belum   memiliki   rumah   sendiri.   Faktor   penyebabnya   adalah mahalnya  harga  tunai  rumah.  Oleh  karena  itu  pemerintah  melalui  menteri  perumahan rakyat membuat  program  Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR). Program  KPR ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang disebut KPR subsidi. Salah satu bank yang menjadi  pelaksana  program  tersebut  yaitu  Bank  Tabungan     Negara  Syariah  (BTN Syariah). Penelitian skripsi ini mengenai sistem transaksi KPR yang dilakukan oleh BTN Syariah  Semarang  dan  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  sistem  transaksi  KPR  di  BTN Syariah Semarang. Jenis penelitian  ini menggunakan  penelitian  hukum normatif dengan pendekatan  konseptual  agar dapat memahami  sistem transaksi  KPR BTN Syariah  yang menggunakan  prinsip Islam. Hasil dan pembahasan  penelitian  ini yaitu sistem transaksi KPR yang dilakukan BTN Syariah menggunakan  akad jual beli murabahah dan istishna. Tinjauan hukum Islam terhadap Akad murabahah yaitu dengan 3 pendekatan yang terdiri dari ditinjau dari rukun jual beli, syarat sah jual beli serta syarat jual beli kredit. Untuk akad  Istishna,  BTN  Syariah  tidak  bisa  menggunakan  akad  ini  karena  BTN  Syariah bukanlah produsen melainkan trader. Simpulannya skema transaksi KPR yang dilakukan BTN Syaraih hakekatnya bukan jual beli murabahah atau istishna, tetapi hutang piutang / qardh. Home is a basic need that is very important for everyone. but some people still do not have their own home. The factor is the high cost of house cash. Therefore,  the government through the minister of public housing makes the program of Housing Loans (KPR).  The mortgage  program  is aimed  at low-income  communities  called  subsidized KPR. One of the banks that became the implementer of the program is the State Savings Bank  Syariah  (BTN  Syariah).  This thesis  research  about  mortgage  transaction  system conducted by BTN Syariah Semarang and review of Islamic law to mortgage transaction system in BTN Syariah Semarang.  This type of research uses normative  legal research with a conceptual approach in order to understand the transaction  system of KPR BTN Syariah using Islamic principles.  Results and discussion  of this research is a system of mortgage  transactions  conducted  BTN Syariah using the sale and purchase agreement murabaha  and istishna. Review of Islamic Law against Murabahah Akad that is with 3 approach  consisting  of  observed  from  rukun  jual  beli,  legal  condition  of  sale  and purchase and condition of sale and purchase credit. For Istishna contract, BTN Syariah    can  not  use  this  contract  because  BTN  Syariah  is  not  a  producer  but  trader.  The conclusion of the scheme of mortgage transactions conducted by BTN Syaraih is not the sale and purchase of murabahah or istishna, but the accounts payable / qardh. 
Konsep Penanaman Modal Sebagai Upaya Mestimulasi Peningkatan Perekonomian Indonesia Abib, Agus Saiful; Pujiastuti, Endah; Mulyani, Tri
Hukum dan Masyarakat Madani Vol 7, No 1 (2017): Januari
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v7i1.997

Abstract

Pelaksanaan pembangunan membutuhkan biaya yang sangat besar, oleh karena membutuhkan support penuh dari penanam modal khususnya penanam modal asing. Penelitian ini akan mengakaji mengenai perkembangan penanaman modal dari era orde lama, orde baru dan orde revormasi serta kendala atau hambatan serta solusi yang diberikan dalam meningkatkan penanaman modal di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mempelajari azas-azas hukum yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan. Perkembangan penanaman modal era orde lama belum ada perkembangan, sedangkan era orde pencapaian terbaik PMA 1997 dengan 33.788.8 miliar US$ dan PMDN Rp. 119,877,2 triliun. Orde reformasi pencapaian terbaik PMA 2015 dengan mencatatkan 29,275.9 miliar US$ dan PMDN 2016 sebanyak Rp. 216,230 triliun triliun. Kendala yang dihadapi Indonesia dalam penanaman modal datang dari internal maupun eksternal. Solusi penanaman dengan kepastian hukum, penyediaan lahan, keamanan dan stabilitas politik, tenaga kerja, perijinan yang cepat, infrastruktur memadai, tersedianya pasar marketImplementation of development requires enormous costs, and therefore require the full support of investors, especially foreign investors. This study will mengakaji about the development of the investments of the era of the old order, the new order and the order revormasi well as obstacles or barriers and the solutions given in increasing investments in Indonesia. The method used is a normative juridical by studying the principles of the law derived from the materials library. The development capital investment era of the old order has been no progress, while the order era PMA 1997 with the best achievement 33.788.8 billion US $ and foreign Rp. 119,877,2 trillion. Order of the best achievements of reform PMA 2015 with a record 29,275.9 billion US $ and foreign, in 2016 as much as Rp. 216.230 trillion trillion. Constraints faced by Indonesia in capital investment comes from both internal and external. Solution planting with legal certainty, the provision of land, security and political stability, labor, permits rapid, adequate infrastructure, market availability market
Implikasi Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Abib, Agus Saiful; ulistyowati, Efi Y; Sihotang, Amri Panahatan
Hukum dan Masyarakat Madani Vol 7, No 1 (2017): Januari
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v7i1.952

Abstract

Tahun 2016, pemerintah mengeluarkan kembali kebijakan Tax Amnesty yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek melalui pembayaran uang tebusan, meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka panjang melalui perluasan basis data pemajakan, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, transisi ke sistem perpajakan baru yang lebih kuat dan adil, dan mendorong rekonsiliasi perpajakan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengetahui apakah program Tax Amnesty Indonesia Tahun 2016 berhasil atau tidak, khususnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka perlu dilakukan penelitian tentang : “Implikasi Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak”. Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana implikasi penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak ? Berdasarkan implikasi tersebut, maka bagaimana sebaiknya pengaturan perpajakan yang akan datang ? Berdasarkan permasalahan tersebut jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang akan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan, spesifikasi penelitiannya diskriptif analitis, data yang dipergunakan data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dan berdasarkan implikasi tersebut SE Dirjen Pajak No. SE - 06/PJ/2017 seharusnya tidak hanya untuk tahun pajak 2017 saja, tetapi juga untuk tahun-tahun yang akan datang. Di samping itu perlu ada peraturan yang mengatur tentang pengawasan terhadap pelaksanaan hak Wajib Pajak.In 2016, the government re-issue the Tax Amnesty policy as outlined in Law Number 11 Year 2016 on Tax Amnesty. The Tax Amnesty is expected to increase tax revenue in the short term through ransom payments, increase tax revenues over the long term through the expansion of taxation databases, increase taxpayer compliance, transition to a stronger and more just tax system, and encourage national tax reconciliation. In relation to this matter, to find out whether the program of Tax Amnesty Indonesia Year 2016 succeed or not, especially in increasing taxpayer compliance, it is necessary to do research on: "Implications Implementation of Law Number 11 Year 2016 on Tax Amnesty in Improving Taxpayer Compliance ". The problem to be discussed is how the implications of the implementation of Law Number 11 Year 2016 on Tax Amendment (Tax Amnesty) in improving taxpayer compliance? Based on these implications, then how should the taxation arrangements to come? Based on the problem, this type of research is normative juridical which will be studied with the approach of legislation, the analytical descriptive research specification, the data used secondary data, which analyzed qualitatively. The result of the research shows that the implication of the implementation of Law Number 11 Year 2016 on Tax Amnesty can improve Taxpayer compliance, and based on the implication of SE Dirjen Pajak No. SE - 06 / PJ / 2017 should not only be for the fiscal year 2017 alone, but also for the years to come. In addition, there should be a regulation that regulates the supervision of the implementation of taxpayers rights.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TRANSAKSI KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DI BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH (BTN SYARIAH) SEMARANG Rochman, Arif; Triasih, Dharu; Abib, Agus Saiful
Hukum dan Masyarakat Madani Vol 7, No 3 (2017): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v7i3.1029

Abstract

Rumah adalah kebutuhan dasar yang sangat penting bagi setiap orang. namun sebagian   orang  masih   belum   memiliki   rumah   sendiri.   Faktor   penyebabnya   adalah mahalnya  harga  tunai  rumah.  Oleh  karena  itu  pemerintah  melalui  menteri  perumahan rakyat membuat  program  Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR). Program  KPR ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang disebut KPR subsidi. Salah satu bank yang menjadi  pelaksana  program  tersebut  yaitu  Bank  Tabungan     Negara  Syariah  (BTN Syariah). Penelitian skripsi ini mengenai sistem transaksi KPR yang dilakukan oleh BTN Syariah  Semarang  dan  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  sistem  transaksi  KPR  di  BTN Syariah Semarang. Jenis penelitian  ini menggunakan  penelitian  hukum normatif dengan pendekatan  konseptual  agar dapat memahami  sistem transaksi  KPR BTN Syariah  yang menggunakan  prinsip Islam. Hasil dan pembahasan  penelitian  ini yaitu sistem transaksi KPR yang dilakukan BTN Syariah menggunakan  akad jual beli murabahah dan istishna. Tinjauan hukum Islam terhadap Akad murabahah yaitu dengan 3 pendekatan yang terdiri dari ditinjau dari rukun jual beli, syarat sah jual beli serta syarat jual beli kredit. Untuk akad  Istishna,  BTN  Syariah  tidak  bisa  menggunakan  akad  ini  karena  BTN  Syariah bukanlah produsen melainkan trader. Simpulannya skema transaksi KPR yang dilakukan BTN Syaraih hakekatnya bukan jual beli murabahah atau istishna, tetapi hutang piutang / qardh. Home is a basic need that is very important for everyone. but some people still do not have their own home. The factor is the high cost of house cash. Therefore,  the government through the minister of public housing makes the program of Housing Loans (KPR).  The mortgage  program  is aimed  at low-income  communities  called  subsidized KPR. One of the banks that became the implementer of the program is the State Savings Bank  Syariah  (BTN  Syariah).  This thesis  research  about  mortgage  transaction  system conducted by BTN Syariah Semarang and review of Islamic law to mortgage transaction system in BTN Syariah Semarang.  This type of research uses normative  legal research with a conceptual approach in order to understand the transaction  system of KPR BTN Syariah using Islamic principles.  Results and discussion  of this research is a system of mortgage  transactions  conducted  BTN Syariah using the sale and purchase agreement murabaha  and istishna. Review of Islamic Law against Murabahah Akad that is with 3 approach  consisting  of  observed  from  rukun  jual  beli,  legal  condition  of  sale  and purchase and condition of sale and purchase credit. For Istishna contract, BTN Syariah    can  not  use  this  contract  because  BTN  Syariah  is  not  a  producer  but  trader.  The conclusion of the scheme of mortgage transactions conducted by BTN Syaraih is not the sale and purchase of murabahah or istishna, but the accounts payable / qardh.
PEMBARUAN HAK DASAR NEGARA SEBAGAI HUMAN SECURITY BERDASAR KAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN Agus Saiful Abib
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 2 No 02 (2017): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v2i02.1896

Abstract

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Hal tersebut merupakan upaya Pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh lapisan anak bangsa melalui berbagai upaya untuk mengentaskan dari jurang kemiskinan. Amanat konstitusi tersebut direalisasikan dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Upaya pengentasan fakir miskin oleh pemerintah dilakukan melaluipemberian hak dasar meliputi pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan/atau pelayanan social dimana belum memberikan jaminan yang komprehensif terhadap pemenuhan hak fakir miskin. Oleh karena itu seharusnya hak fakir miskin harus ditambah dan diperluasguna memberikan jaminan kehidupan yang layak. Penambahan dan perluasan hak fakir miskin dengan menambahkan pemenuhan hak kerohanian dan hak kebahagiaan psikis.
Implikasi Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Agus Saiful Abib; Efi Yulistyowati; Amri Panahatan Sihotang
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 7, No 1 (2017): Januari
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.931 KB) | DOI: 10.26623/humani.v7i1.1019

Abstract

Tahun 2016, pemerintah mengeluarkan kembali kebijakan Tax Amnesty yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek melalui pembayaran uang tebusan, meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka panjang melalui perluasan basis data pemajakan, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, transisi ke sistem perpajakan baru yang lebih kuat dan adil, dan mendorong rekonsiliasi perpajakan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengetahui apakah program Tax Amnesty Indonesia Tahun 2016 berhasil atau tidak, khususnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka perlu dilakukan penelitian tentang : “Implikasi Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak”. Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana implikasi penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak ? Berdasarkan implikasi tersebut, maka bagaimana sebaiknya pengaturan perpajakan yang akan datang ? Berdasarkan permasalahan tersebut jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang akan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan, spesifikasi penelitiannya diskriptif analitis, data yang dipergunakan data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dan berdasarkan implikasi tersebut SE Dirjen Pajak No. SE - 06/PJ/2017 seharusnya tidak hanya untuk tahun pajak 2017 saja, tetapi juga untuk tahun-tahun yang akan datang. Di samping itu perlu ada peraturan yang mengatur tentang pengawasan terhadap pelaksanaan hak Wajib Pajak.In 2016, the government re-issue the Tax Amnesty policy as outlined in Law Number 11 Year 2016 on Tax Amnesty. The Tax Amnesty is expected to increase tax revenue in the short term through ransom payments, increase tax revenues over the long term through the expansion of taxation databases, increase taxpayer compliance, transition to a stronger and more just tax system, and encourage national tax reconciliation. In relation to this matter, to find out whether the program of Tax Amnesty Indonesia Year 2016 succeed or not, especially in increasing taxpayer compliance, it is necessary to do research on: "Implications Implementation of Law Number 11 Year 2016 on Tax Amnesty in Improving Taxpayer Compliance ". The problem to be discussed is how the implications of the implementation of Law Number 11 Year 2016 on Tax Amendment (Tax Amnesty) in improving taxpayer compliance? Based on these implications, then how should the taxation arrangements to come? Based on the problem, this type of research is normative juridical which will be studied with the approach of legislation, the analytical descriptive research specification, the data used secondary data, which analyzed qualitatively. The result of the research shows that the implication of the implementation of Law Number 11 Year 2016 on Tax Amnesty can improve Taxpayer compliance, and based on the implication of SE Dirjen Pajak No. SE - 06 / PJ / 2017 should not only be for the fiscal year 2017 alone, but also for the years to come. In addition, there should be a regulation that regulates the supervision of the implementation of taxpayers' rights.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Transaksi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Di Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah) Semarang Arif Rochman; Dharu Triasih; Agus Saiful Abib
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 7, No 3 (2017): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (542.444 KB) | DOI: 10.26623/humani.v7i3.1425

Abstract

Rumah adalah kebutuhan dasar yang sangat penting bagi setiap orang. namun sebagian   orang  masih   belum   memiliki   rumah   sendiri.   Faktor   penyebabnya   adalah mahalnya  harga  tunai  rumah.  Oleh  karena  itu  pemerintah  melalui  menteri  perumahan rakyat membuat  program  Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR). Program  KPR ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang disebut KPR subsidi. Salah satu bank yang menjadi  pelaksana  program  tersebut  yaitu  Bank  Tabungan     Negara  Syariah  (BTN Syariah). Penelitian skripsi ini mengenai sistem transaksi KPR yang dilakukan oleh BTN Syariah  Semarang  dan  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  sistem  transaksi  KPR  di  BTN Syariah Semarang. Jenis penelitian  ini menggunakan  penelitian  hukum normatif dengan pendekatan  konseptual  agar dapat memahami  sistem transaksi  KPR BTN Syariah  yang menggunakan  prinsip Islam. Hasil dan pembahasan  penelitian  ini yaitu sistem transaksi KPR yang dilakukan BTN Syariah menggunakan  akad jual beli murabahah dan istishna. Tinjauan hukum Islam terhadap Akad murabahah yaitu dengan 3 pendekatan yang terdiri dari ditinjau dari rukun jual beli, syarat sah jual beli serta syarat jual beli kredit. Untuk akad  Istishna,  BTN  Syariah  tidak  bisa  menggunakan  akad  ini  karena  BTN  Syariah bukanlah produsen melainkan trader. Simpulannya skema transaksi KPR yang dilakukan BTN Syaraih hakekatnya bukan jual beli murabahah atau istishna, tetapi hutang piutang / qardh.Home is a basic need that is very important for everyone. but some people still do not have their own home. The factor is the high cost of house cash. Therefore,  the government through the minister of public housing makes the program of Housing Loans (KPR).  The mortgage  program  is aimed  at low-income  communities  called  subsidized KPR. One of the banks that became the implementer of the program is the State Savings Bank  Syariah  (BTN  Syariah).  This thesis  research  about  mortgage  transaction  system conducted by BTN Syariah Semarang and review of Islamic law to mortgage transaction system in BTN Syariah Semarang.  This type of research uses normative  legal research with a conceptual approach in order to understand the transaction  system of KPR BTN Syariah using Islamic principles.  Results and discussion  of this research is a system of mortgage  transactions  conducted  BTN Syariah using the sale and purchase agreement murabaha  and istishna. Review of Islamic Law against Murabahah Akad that is with 3 approach  consisting  of  observed  from  rukun  jual  beli,  legal  condition  of  sale  and purchase and condition of sale and purchase credit. For Istishna contract, BTN Syariah can  not  use  this  contract  because  BTN  Syariah  is  not  a  producer  but  trader.  The conclusion of the scheme of mortgage transactions conducted by BTN Syaraih is not the sale and purchase of murabahah or istishna, but the accounts payable / qardh.
Konsep Penanaman Modal Sebagai Upaya Mestimulasi Peningkatan Perekonomian Indonesia Agus Saiful Abib; Endah Pujiastuti; Tri Mulyani
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 7, No 1 (2017): Januari
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (561.857 KB) | DOI: 10.26623/humani.v7i1.1020

Abstract

Pelaksanaan pembangunan membutuhkan biaya yang sangat besar, oleh karena membutuhkan support penuh dari penanam modal khususnya penanam modal asing. Penelitian ini akan mengakaji mengenai perkembangan penanaman modal dari era orde lama, orde baru dan orde revormasi serta kendala atau hambatan serta solusi yang diberikan dalam meningkatkan penanaman modal di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mempelajari azas-azas hukum yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan. Perkembangan penanaman modal era orde lama belum ada perkembangan, sedangkan era orde pencapaian terbaik PMA 1997 dengan 33.788.8 miliar US$ dan PMDN Rp. 119,877,2 triliun. Orde reformasi pencapaian terbaik PMA 2015 dengan mencatatkan 29,275.9 miliar US$ dan PMDN 2016 sebanyak Rp. 216,230 triliun triliun. Kendala yang dihadapi Indonesia dalam penanaman modal datang dari internal maupun eksternal. Solusi penanaman dengan kepastian hukum, penyediaan lahan, keamanan dan stabilitas politik, tenaga kerja, perijinan yang cepat, infrastruktur memadai, tersedianya pasar market.Implementation of development requires enormous costs, and therefore require the full support of investors, especially foreign investors. This study will mengakaji about the development of the investments of the era of the old order, the new order and the order revormasi well as obstacles or barriers and the solutions given in increasing investments in Indonesia. The method used is a normative juridical by studying the principles of the law derived from the materials library. The development capital investment era of the old order has been no progress, while the order era PMA 1997 with the best achievement 33.788.8 billion US $ and foreign Rp. 119,877,2 trillion. Order of the best achievements of reform PMA 2015 with a record 29,275.9 billion US $ and foreign, in 2016 as much as Rp. 216.230 trillion trillion. Constraints faced by Indonesia in capital investment comes from both internal and external. Solution planting with legal certainty, the provision of land, security and political stability, labor, permits rapid, adequate infrastructure, market availability market. 
MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING BERBASIS KEADILAN Agus Saiful Abib; B. Rini Heryanti; Sukimin Sukimin
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 10, No 2 (2020): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v10i2.2883

Abstract

Kegiatan penanaman modal dimungkinkan terjadi perselisihan antara pemerintah dengan penanam modal asing. Oleh karena itu melalui Pasal 32 ayat (1) dan ayat (4) UUPM telah memberikan rambu-rambu dalam upaya penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan penanam modal asing. Pasal 32 ayat (1) UUPM menyatakan bahwa dalam hal terjadi sengketa di bidang penananaman modal antara pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah mufakat. Selanjutnya Pasal 32 ayat (4) UUPM menyatakan bahwa dalam hal terjadi sengketa penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati para pihak. Pengaturan tata cara penyelesaian sengketa penanaman modal baik melalui musyawarah mufakat maupun arbitrase internasional diharapkan dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada para pihak. Penelitian ini mengkaji mengenai keuntungan dan kerugian pemerintah Indonesia dalam penyelesian sengketa penanaman modal saat ini serta model penyelesaian sengketa penanaman modal asing berbasis keadilan. Hasil penelitian ini menyatakan penyelesaian perselisihan penanaman modal yang melibatkan negara dengan warga negara asing di ICSID tidak adil dan tidak seimbang, karena kedaulatan Indonesia sebagai penerima penanaman modal tersandera oleh sistem hukum global yang bersifat kapitalis liberalis dan individualis dan harusnya perselisihan penanaman modal diselesaikan oleh badan arbitrase ASEAN.
Co-Authors Amri Panahatan Sihotang Arif Rochman B Rini Heryanti B. Rini Heryanti Dedy Suwandi Dharu Triasih Dharu Triasih Dhian Indah Astanti Doddy Kridasaksana Efi Yulistyowati Endah Pujiastuti Endah Pujiastuti Ilham Aulia Ramadhan Liyanti . Muhammad Arafat Mukharom Mukharom Nur Khasanah Rifki Adi Nugroho Rochman, Arif Septiandani, Dian Sihotang, Amri Panahatan Subaidah Ratna Juita Sukimin Sukimin Tri Mulyani Tri Mulyani Tri Mulyani Triasih, Dharu Tumanda Tamba S.P. ulistyowati, Efi Y Yudhitiya Dyah Sukmadewi, Yudhitiya Dyah Yulistyowati, Efi Yunita Prayogo