Articles
<![CDATA[Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Kota Baubau ]]>
<![CDATA[Yusuf, Haris]]>;
<![CDATA[Hasima, Rahman]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 2, No 1 (2018): Halu Oleo Law Review: Volume 2 Issue 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (338.562 KB)
|
DOI: 10.33561/holrev.v2i1.4194
<![CDATA[Artikel ini mengkaji tentang kondisi perlindungan hak kekayaan intelektual masyarakat Kota Baubau dan model pengembangan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual masyarakat Kota Baubau. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan historis (historical approach) dan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Kota Baubau mempunyai potensi yang sangat besar dalam perlindungan HKI karena memiliki keanekaragaman budaya dan hasil- hasil industri kreatif yang mampu hidup dan berkembang dalam menghadapi era perdagangan bebas dan modernisasi yang terjadi saat ini. Namun belum ada yang mendapatkan perlindungan HKI karena terdapat beberapa kendala, di antaranya pertama, masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat bahkan pemerintah tentang hak kekayaan intelektual itu sendiri, mulai dari ruang lingkup, proses pendaftaran, dan manfaat apa yang diperoleh dari adanya perolehan hak dari kekayaan intelektual. Kedua, relatif masih rendahnya insentif atau penghargaan pemerintah atas karya cipta masyarakat hingga pada akhirnya kurang memicu para seniman, peneliti ataupun penemu untuk menghasilkan karya yang inovatif. Ketiga,kurangnya informasi tentang HKI yang disebabkan oleh jauhnya jarak letak tempat penemu/pengrajin terhadap pusat- pusat informasi HKI. Sedangkan Model pengembangan perlindungan Hak kekayaan intelektual masyarakat kota Baubau dapat meliputi : 1)Pembentukan payung hukum berupa perda yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual, 2) Pendokumentasian HKI masyarakat Kota Baubau, 3) Peran aktif pihak terkait/pemerintah untuk melindungi dan menumbuhkan kesadaran kepada pengrajin/penemu/seniman akan pentingnya HKI, 4) Membangun budaya hukum bagi masyarakat melalui seminar- seminar atau lokakarya budaya, 5) Pelatihan pencatatan dan pendaftaran HKI.]]>
<![CDATA[Studi Komparatif Upaya Penanganan Malpraktek Medis dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia dan Amerika ]]>
<![CDATA[Faisal, Fitriah]]>;
<![CDATA[Hasima, Rahman]]>;
<![CDATA[Rizky, Ali]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 4, No 1 (2020): Halu Oleo Law Review: Volume 4 Issue 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (300.502 KB)
|
DOI: 10.33561/holrev.v4i1.9785
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan mengenai upaya penanganan Malapraktik medis dalam proses peradilan pidana di Indonesia dan Amerika sebagai salah satu negara yang maju dalam bidang medis dan teknologi kedokterannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif. Hasil penelitian yaitu diketahui bahwa pembuktian pada kasus Malapraktik di Indonesia menggunakan cara yang sama seperti yang diatur oleh KUHAP. Pembuktian dalam KUHAP menganut sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif (negatief wettelijk), sedangkan di Amerika Serikat dalam menyelesaikan kasus Malapraktik medis menerapkan asas res ipsa loquitur. Di Amerika Serikat tiap-tiap negara bagian memiliki ketentuan-ketentuannya sendiri-sendiri dalam mengadili dokter. Beberapa perangkat hukum kedokteran yang dikenal di Amerika Serikat yaitu Liability Act, Good Samaritan Law dan Medico Legal Consideration.]]>
<![CDATA[Penerapan Metode Regulatory Impact Assessment Dalam Penyusunan Peraturan Daerah di Kota Kendari ]]>
<![CDATA[Hasima, Rahman]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 4, No 1 (2020): Halu Oleo Law Review: Volume 4 Issue 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (415.801 KB)
|
DOI: 10.33561/holrev.v4i1.9258
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penyusunan peraturan daerah di Kota Kendari dan mekanisme penyusunan peraturan daerah melalui metode Regulatory Impact Assessment. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute aprroach) dan pendekatan konseptual (conceptual aprroach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menghambat proses penyusunan peraturan daerah di Kota Kendari antara lain: a) Substansi hukum (legal subtance): belum adanya panduan penyusunan program pembentukan peraturan daerah (propemperda) yang ditetapkan melalui peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari dan beberapa peraturan daerah Kota Kendari tidak menyertakan naskah akademik, b) Struktur hukum (legal structure): kurangnya pemahaman tim perancang khususnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari tentang teori, metodologi, dan teknik perancangan peraturan perundang-undangan dan kurang melibatkan stakeholder dalam penyusunan peraturan daerah, c) Budaya hukum (legal culture): kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah di Kota Kendari. Sehingga diperlukan suatu metode baru dalam penyusunan peraturan daerah di Kota Kendari melalui metode Regulatory Impact Assessment. Adapun Mekanisme penyusunan peraturan daerah melalui metode Regulatory Impact Assessment adalah sebagai berikut: 1) Perumusan Masalah, 2) Identifikasi tujuan, 3) Alternatif Tindakan, 4) Analisis manfaat dan biaya, 5) Pemilihan Opsi, dan 6) Strategi implementasi kebijakan, semua tahapan dilakukan dengan Konsultasi Publik. Setelah semua tahapan dilakukan disusunlah laporan dalam bentuk Dokumen Regulatory Impact Assessment Statement (RIAS). ]]>
<![CDATA[PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM RANGKA PENANGANAN DAN PENCEGAHAN COVID-19 MELALUI GERAKAN MILENIAL LAWAN COVID-19 DI SULAWESI TENGGARA ]]>
<![CDATA[Herman, Herman]]>;
<![CDATA[Sanib, Safril Sofwan]]>;
<![CDATA[Heryanti, Heryanti]]>;
<![CDATA[Hasima, Rahman]]>
<![CDATA[ Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum, Ekonomi Vol 2, No 1 (2020): Oktober 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (222.416 KB)
|
DOI: 10.52423/anoa.v2i1.14872
<![CDATA[Tujuan kegiatan pengabdian terintegrasi KKN Tematik ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya kesadaran hukum masyarakat dalam rangka penanganan dan pencegahan covid-19 melalui gerakan Milenial Lawan Covid-19 di Sulawesi Tenggara. Program kerja yang dilakukan adalah sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai penanganan dan pencegahan covid-19 melalui Gerakan Milenial Lawan Covid-19 seperti pencegahan penyebaran covid-19, penerapan social distancing atau physical distancing, pembatasan sosial berskala besar (PSBB), penerapan new normal melalui poster dan video dan membagikan masker dan hand sanitizer serta penerapan perilaku hidup bersih sehat kepada masyarakat. Metode Pelaksanaan yang digunakan adalah 1) metode pendekatan perorangan, mahasiswa KKN Tematik secara langsung berhubungan dengan sasaran perorangan. Cara yang dapat ditempuh antara lain kunjungan kerumah warga, 2) metode pendekatan kelompok yakni mahasiswa berhubungan dengan kelompok sasaran dengan cara sosialisasi kepada masyarakat, pembinaan masyarakat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan tidak mengumpulkan massa dalam jumlah banyak. Sosialisasi dilakukan dengan menggunakan media poster dan video. Hasilnya menujukan bahwa tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat melalui media poster dan video dalam pencegahan dan penanganan covid-19 di Sulawesi Tenggara baik dan kegiatan pengabdian tentang penanggulangan covid-19 sangat membantu dan memberikan kemudahan bagi masyarakat Sulawesi Tenggara dalam mencegah penyebaran covid-19.]]>
<![CDATA[MEMBENTUK KESADARAN HUKUM MASYARAKAT UNTUK MENCEGAH PENYEBARAN HOAX TERKAIT VAKSIN COVID-19 MELALUI MEDIA SOSIAL DI KELURAHAN NAMBO KECAMATAN NAMBO KOTA KENDARI ]]>
<![CDATA[Tatawu, Guasman]]>;
<![CDATA[Heryanti, Heryanti]]>;
<![CDATA[Intan, Nur]]>;
<![CDATA[Sirjon, Lade]]>;
<![CDATA[Sulihin, La Ode Muhamad]]>;
<![CDATA[Hasima, Rahman]]>
<![CDATA[ Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum, Ekonomi Vol 2, No 3 (2021): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1014.77 KB)
|
DOI: 10.52423/anoa.v2i3.22009
<![CDATA[Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat dalam mencegah penyebaran hoax terkait vaksin covid-19 melalui media sosial. Solusi permasalahan yang ditawarkan dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut: 1) Mengadakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat di Kelurahan Nambo mengenai pencegahan hoax vaksin covid-19 dengan memanfaatkan media sosial sehingga dapat membentuk kesadaran hukum masyarakat, dan 2) Berpartisipasi langsung dalam pencegahan hoax vaksin covid-19 dengan cara sosialisasi kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa peserta KKN Tematik Universitas Halu Oleo terkait pentingnya vaksin covid-19 dan juga dibuat dalam bentuk poster agar membantu dalam mengedukasi masyarakat akan pentingnya vaksin covid-19 sehingga terhindar dari penyebaran hoax vaksin covid-19. Berdasarkan hasil kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik yang dilaksanakan di Kelurahan Nambo Kecamatan Nambo Kota Kendari dapat disimpulkan bahwa peserta KKN Tematik telah melakukan kegiatan-kegiatan yang membantu masyarakat dalam menyelesaian persoalan penanganan dan pencegahan hoax vaksin covid-19 dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan secara langsung kepada masyarakat dengan tetap menerapan protokol kesehatan serta membuat poster terkait hoax seputar vaksin covid-19 yang disampaikan dengan cara memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi sehingga terhindar dari penyebaran hoax vaksin covid-19 antara lain: a) Sosialisasi kebijakan pemerintah tentang vaksinasi Covid-19, b) Sosialisasi mengenai Pentingnya Vaksin Covid-19, c) Sosialisasi Pencegahan hoax seputar vaksin covid-19, d) Sosialisasi cerdas dalam menggunakan media sosial, e) Sosialisasi Mengenai Penerapan Protokol Kesehatan, f) Sosialisasi Tentang 3T (Testing, Tracing, Treatment), g) Sosialisasi Gerakan Menggunakan Masker, h) Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan i) Sosialisasi Penerapan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA EDUKASI DALAM UPAYA MEMINIMALISIR DAMPAK COVID-19 DI SULAWESI TENGGARA ]]>
<![CDATA[Tatawu, Guasman]]>;
<![CDATA[Intan, Nur]]>;
<![CDATA[Sirjon, Lade]]>;
<![CDATA[Hasima, Rahman]]>;
<![CDATA[Sulihin, La Ode Muhamad]]>
<![CDATA[ Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum, Ekonomi Vol 2, No 1 (2020): Oktober 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (432.105 KB)
|
DOI: 10.52423/anoa.v2i1.14873
<![CDATA[Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk mengoptimalkan pemahaman masyarakat melalui media sosial sebagai sarana edukasi dalam upaya meminimalisir dampak covid-19 di Provinsi Sulawesi Tenggara. Program kerja yang dilaksanakan oleh peserta KKN Tematik adalah sebagai berikut: 1) sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai pencegahan Covid-19 seperti penerapan social distancing atau physical distancing dan penerapan new normal serta cara menggunakan masker dalam bentuk poster dan 2) membagikan masker, hand sanitizer serta sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada masyarakat bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia di Kota Kendari. Semua program tersebut disampaikan dengan cara memanfaatkan media sosial instagram sebagai sarana edukasi dalam upaya meminimalisir dampak covid-19. Hasil kegiatan menunjukan bahwa tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam upaya mencegah dan meminimalisir dampak covid-19 di Sulawesi Tenggara baik dan kegiatan pengabdian penanggulangan covid-19 ini sangat membantu dan memberikan kemudahan bagi masyarakat Sulawesi Tenggara dalam mencegah penyebaran covid-19.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID-19 DI KELURAHAN BUNGKUTOKO KECAMATAN NAMBO KOTA KENDARI ]]>
<![CDATA[Herman, Herman]]>;
<![CDATA[Sanib, Safril Sofwan]]>;
<![CDATA[Safiuddin, Sahrina]]>;
<![CDATA[Hasima, Rahman]]>;
<![CDATA[Zuliarti, Wa Ode]]>
<![CDATA[ Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum, Ekonomi Vol 2, No 3 (2021): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (781.3 KB)
|
DOI: 10.52423/anoa.v2i3.22010
<![CDATA[Tujuan kegiatan pengabdian terintegrasi KKN Tematik ini adalah untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat akan pentingnya vaksinasi Covid-19 dalam rangka penanggulangan covid-19 di Kelurahan Bungkutoko. Kegiatan ini dilakukan dengan metode, Pertama; metode pendekatan secara tidak langusung yakni mahasiswa berhubungan dengan masyarakat dengan cara sosialisasi kepada masyarakat dengan cara membagikan poster terkait vaksinasi covid-19. Kedua; metode pendekatan langusung, mahasiswa KKN Tematik secara langsung berhubungan dengan masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi atau penyuluhan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan tidak mengumpulkan masyarakat dalam jumlah banyak. Berdasarkan hasil kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik yang dilaksanakan di Kelurahan Bungkutoko Kecamatan Nambo Kota Kendari dapat disimpulkan bahwa peserta KKN Tematik telah melakukan kegiatan-kegiatan yang membantu masyarakat dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat tentang pentingnya vaksinasi covid-19 dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan secara langsung kepada masyarakat dengan tetap menerapan protokol kesehatan serta membuat poster terkait vaksinasi covid-19 yang disampaikan langsung kepada masyarakat dengan cara mengunjungi rumah-rumah warga Kelurahan Bungkutoko sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat dalam rangka penanggulangan covid-19, antara lain: a) Sosialisasi kebijakan pemerintah tentang pencegahan Covid-19 melalui vaksinasi, b) Sosialisasi tentang pentingnya vaksinasi covid-19, c) Sosialisasi mengenai pemberian bantuan social ketika menerima vaksinasi, d) Sosialisasi mengenai apa itu covid-19, e) Sosialisasi penggunaan masker, f) Sosialisasi pengunaan antiseptik/hand sanitizer, g) Sosialisasi penerapan perilaku hidup bersih dan sehat.]]>
<![CDATA[Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Vaksinasi Covid-19 Melalui Penyuluhan Hukum di Desa Wonua Morini Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe ]]>
<![CDATA[Hasima, Rahman]]>;
<![CDATA[Faisal, Fitriah]]>;
<![CDATA[Isnayanti, Isnayanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT) Vol 3, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Vokasi Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (863.779 KB)
|
DOI: 10.33772/jpmit.v3i2.20705
<![CDATA[Beberapa masalah yang dialami oleh mitra yaitu sebagai berikut: (1) kurang patuhnya masyarakat terhadap himbauan dari pemerintah tentang pentingnya vaksinasi Covid-19, (2) kurangnya minat baca dari masyarakat perihal program vaksinasi Covid-19, (3) kurangnya kesadaran pribadi dari masyarakat itu sendiri betapa pentingnya edukasi terkait vaksinasi Covid-19 dalam rangka penanggulangan Covid-19, (4) kurangnya sosialisasi dan edukasi yang didapat masyarakat karena hanya mendengarkan dana membaca berita di televisi dan media sosial. Solusi yang ditawarkan adalah mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat di desa mitra mengenai kebijakan yang mengatur pelaksanaan vaksinasi Covid-19 agar program vaksinasi Covid-19 pada seluruh lapisan masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 melalui penyuluhan hukum dalam rangka penanggulangan Covid-19. Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukan bahwa dengan adanya penyuluhan hukum dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Wonua Morini terkait dengan pentingnya vaksinasi covid-19 yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian bahwa adanya perbedaan kesadaran hukum masyarakat sebelum dan sesudah dilaksanakan kegiatan program kemitraan masyarakat internal yaitu sebesar 50% sehingga berdampak pada terbentuknya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi covid-19 dalam rangka pencegahan penularan covid-19.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Konflik Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum ]]>
<![CDATA[Sarif, Asri]]>;
<![CDATA[Hasima, Rahman]]>;
<![CDATA[Rosidin, Ayib]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 6, No 1 (2022): Halu Oleo Law Review: Volume 6 Issue 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33561/holrev.v6i1.23061
<![CDATA[Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan penyelesaian konflik pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi pustaka dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan pendekatan upaya non penal dan upaya penal dengan tetap mengedepankan sosialisasi berkaitan dengan pendaftaran tanah dan fungsi sosial tanah dalam pembangunan, pelibatan masyarakat dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan demi kepentingan umum. Ganti rugi yang proporsional, transparan serta layak dan adil kepada masyarakat juga harus diberikan, mengingat masyarakat ialah pemegang hak dalam objek pengadaan tanah.]]>
<![CDATA[Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pencegahan COVID-19 Melalui Media Poster di Desa Tombawatu Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe ]]>
<![CDATA[Fitriah Faisal]]>;
<![CDATA[Isnayanti Isnayanti]]>;
<![CDATA[Arfa Arfa]]>;
<![CDATA[Rahman Hasima]]>
<![CDATA[ JPKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia) Vol 1, No 4: November (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[ICSE (Institute of Computer Science and Engineering) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36596/jpkmi.v1i4.116
<![CDATA[Abstrak: Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam pencegahan COVID-19 melalui media poster di Desa Tombawatu Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe. Tahap pelaksanaan meliputi: (1) sosialisasi terkait kebijakan pemerintah dalam pencegahan COVID-19 yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 melalui media poster, (2) Poster yang sudah dibuat dan dicetak ditempel dirumah warga desa mitra sebagai bentuk edukasi ketika nantinya kegiatan pengabdian telah selesai. Metode yang digunakan selama proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi (a) metode ceramah untuk memberikan penjelasan secara langsung kepada masyarakatt (b) metode tanya jawab untuk menggali pengetahuan masyarakat atas materi yang diberikan. Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukan bahwa meningkatnya pemahaman hukum masyarakat Desa Tombawatu terkait kebijakan pemerintah dalam pencegahan COVID-19, hal ini dapat dilihat dari sebelum dan sesudah kegiatan pengabdian dilakukan dengan persentase sebesar 55% masyarakat memahami peraturan gubernur tersebut sehingga berdampak terhadap peningkatan pemahaman hukum masyarakat atas kebijakan pemerintah dalam pencegahan COVID-19.Abstract: The purpose of this devotional activity is to improve people's legal understanding of government policy in the prevention of COVID-19 through media posters in Tombawatu Village Kapoiala District Konawe Regency. Implementation stages include: (1) socialization related to government policy in the prevention of COVID-19 stipulated in The Governor of Southeast Sulawesi Regulation No. 29 of 2020 on Guidelines for The Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols in the Prevention and Control of COVID-19 through poster media, (2) Posters that have been made and printed stamped on the homes of partner villagers as a form of education when the devotional activities have been completed. Methods used during the process of community service activities include (a) lecture methods to provide a direct explanation to the community (b) question and answer methods to explore the public's knowledge of the materials provided. The results of this devotional activity show that the increasing understanding of tombawatu village law related to government policy in the prevention of COVID-19, this can be seen from before and after the devotional activities are carried out with a percentage of 55% of the community understanding the governor's regulations thus impacting the increasing understanding of public law on government policy in the prevention of COVID-19.]]>
