Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL MASYARAKAT ADAT TOLAKI Rahman Hasima
Literasi Hukum Vol 2, No 1 (2018): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (560.624 KB)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional masyarakat adat tolaki. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue-approach) dan pendekatan kasus (case-approach) terhadap perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional masyarakat adat tolaki.Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional masyarakat adat tolaki menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, undang-undang hak cipta belum sempurna dalam mengakomodasi perlindungan dan pemanfaatan yang layak bagi ekspresi budaya tradisional masyarakat adat tolaki karena hak cipta merupakan hak yang dimiliki oleh individu atas ciptaannya dan tidak mengatur mengenai hak tradisional yang dimiliki secara kolektif oleh suatu komunitas. Saat ini Pemerintah daerah baru memberikan perlindungan yang bersifat defensif yakni dengan melakukan dokumentasi dan registrasi data melalui pendaftaran beberapa ekspresi budaya tradisional masyarakat adat tolaki yang hidup dalam masyarakat (living culture) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) berdasarkan Konvensi UNESCO Tahun 2003 seperti Tari Molulo dan Ritual Adat Mosehe yang sifatnya penyelamatan (safeguarding), yakni untuk mencegah kepunahan aset budaya. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Ekspresi Budaya Tradisional, Masyarakat Adat, Tolaki

Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Rahman Hasima; Isnayanti Isnayanti; Ilham Ilham
Amal Ilmiah : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 1: November 2019
Publisher : FKIP Universitas Halu Oleo

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan serta keterampilan bagi aparat Desa Mendikonu mengenai teknik penyusunan peraturan desa. Metode yang digunakan berupa metode ceramah dan metode diskusi. Indikator keberhasilan kegiatan pengabdian ini diantaranya: (a) respon positif peserta terhadap kegiatan pelatihan, (b) adanya produk yang dihasilkan peserta pelatihan berupa Buku Panduan Penyusunan Peraturan Desa, (c) produk yang dihasilkan dari kegiatan pelatihan ini efektif digunakan dalam kegiatan atau aktivitas dalam menjalankan roda pemerintahan desa. hasil yang dicapai dalam kegiatan pelatihan ini, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) peserta pelatihan dapat mampu memahami dan mengetahui mekanisme penyusunan peraturan desa, 2) dengan adanya buku panduan dan pendampingan dalam penyusunan peraturan desa memberikan kemudahan bagi peserta khususnya aparat desa mendikonu dalam menyusunan peraturan desa.

Diskresi Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Fitriah Faisal; Fitriani Jamaluddin; Rahman Hasima; Ahmad Firman Tarta
Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 6 ISSUE 1 JUNE 2021
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v6i1.466

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang diskresi dari sudut pandang hukum administrasi negara dan hukum pidana serta menganalisa apa penyebab kriminalisasi kebijakan atau diskresi yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara. Penelitian ini adalah penelitian normatif dalam penelitian ini yang menjadi alat utama pengumpulan data, berupa studi dokumen atau studi kepustakaan. di dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian ditemukan bahwa ada perbedaan sudut pandang antara hukum administrasi negara dan hukum pidana mengenai diskresi. Di dalam hukum administrasi negara, diskresi merupakan kebebasan bertindak atau kebebasan mengambil keputusan dari Badan atau Pejabat administrasi pemerintahan menurut pendapatnya sendiri, sedangkan dari sudut pandang hukum pidana, diskresi dianggap sebagai sebuah sudut yang menggoda atau disebut sebagai power seduction, bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaaannya. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan untuk menggunakan kewenangan berdasarkan kreatifitas pejabat tersebut. Kemudian Diskresi dapat menjadi sebuah perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana. Hal tersebut dapat terjadi Ketika diskresi tersebut mengakibatkan kerugian negara, sekalipun sebenarnya niat awal dari dilakukannya diskresi tersebut bertujuan untuk mengisi kekosongan aturan dan menyelesaikan permasalahan yang ada Ketika menjabat, bukan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain. Kemudian dari penelitan diketahui bahwa kriminalisasi kebijakan, atau diskresi yang gagal kemudian menjadi tindak pidana korupsi, disebabkan oleh adanya kekeliruan pemahaman dalam memaknai unsur melawan hukum sebagai genuus delict dan menyalahgunakan kewenangan sebagai species delict, Kurang cermatnya para penegak hukum dalam memahami dan membedakan antara ruang lingkup hukum administratif dan hukum pidana inilah yang menurut penulis menyebabkan hal ini terjadi.

Diskresi Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Fitriah Faisal; Fitriani Jamaluddin; Rahman Hasima; Ahmad Firman Tarta
Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 6 ISSUE 1 JUNE 2021
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v6i1.466

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang diskresi dari sudut pandang hukum administrasi negara dan hukum pidana serta menganalisa apa penyebab kriminalisasi kebijakan atau diskresi yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara. Penelitian ini adalah penelitian normatif dalam penelitian ini yang menjadi alat utama pengumpulan data, berupa studi dokumen atau studi kepustakaan. di dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian ditemukan bahwa ada perbedaan sudut pandang antara hukum administrasi negara dan hukum pidana mengenai diskresi. Di dalam hukum administrasi negara, diskresi merupakan kebebasan bertindak atau kebebasan mengambil keputusan dari Badan atau Pejabat administrasi pemerintahan menurut pendapatnya sendiri, sedangkan dari sudut pandang hukum pidana, diskresi dianggap sebagai sebuah sudut yang menggoda atau disebut sebagai power seduction, bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaaannya. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan untuk menggunakan kewenangan berdasarkan kreatifitas pejabat tersebut. Kemudian Diskresi dapat menjadi sebuah perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana. Hal tersebut dapat terjadi Ketika diskresi tersebut mengakibatkan kerugian negara, sekalipun sebenarnya niat awal dari dilakukannya diskresi tersebut bertujuan untuk mengisi kekosongan aturan dan menyelesaikan permasalahan yang ada Ketika menjabat, bukan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain. Kemudian dari penelitan diketahui bahwa kriminalisasi kebijakan, atau diskresi yang gagal kemudian menjadi tindak pidana korupsi, disebabkan oleh adanya kekeliruan pemahaman dalam memaknai unsur melawan hukum sebagai genuus delict dan menyalahgunakan kewenangan sebagai species delict, Kurang cermatnya para penegak hukum dalam memahami dan membedakan antara ruang lingkup hukum administratif dan hukum pidana inilah yang menurut penulis menyebabkan hal ini terjadi.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA KENDARI Rahman Hasima
Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2020): JIH FH UNRI, Vol 9 No 2: 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v9i2.7904

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab lemahnya perlindungan hukum terhadap guru dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Kendari dan upaya pemerintah Kota Kendari dalam memberikan perlindungan hukum terhadap guru. Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan dan di analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Faktor-faktor lemahnya perlindungan hukum terhadap guru dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Kendari adalah a) Faktor budaya hukum masyarakat menjadi faktor utama lemahnya perlindungan hukum terhadap guru di Kota Kendari, faktor instrumen hukumnya, dan faktor aparat penegak hukumnya. 2) Upaya peningkatan perlindungan hukum terhadap guru dalam penyeleggaraan pendidikan di Kota Kendari adalah sebagai berikut: a) penegakan hukum perlindungan guru, b) sosialisasi atau penyuluhan mengenai perlindungan guru, c) pembentukan lembaga perlindungan guru, dan d) pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan guru.

Penyuluhan Hukum Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Rahman Hasima; Wa Ode Zuliarti; Endah Widyastuti; Rizal Muchtasar; Ali Rizky; Isnayanti
Amal Ilmiah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Edisi Mei 2023
Publisher : FKIP Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36709/amalilmiah.v4i2.100

Abstrak Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat mengenai pentingnya sertifikat elektronik sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepemilikan atas tanah bagi masyarakat. Metode pelaksanaan yang dilakukan yaitu penyuluhan hukum kepada masyarakat dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi melalui sesi tanya jawab. Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukan bahwa adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat Kelurahan Anggalomelai terkait sertifikat tanah elektronik sebagai jaminan kepemilikan hak atas tanah sehingga berdampak pada terbentuknya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya sertifikat tanah elektronik yang ditandai dengan antusias masyarakat delam mengikuti kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta penyuluhan.

Efektivitas Pelaksanaan Produk Hukum Daerah Kota Baubau Ali Rizky; Rizal Muchtasar; Rahman Hasima; Ilham
Kainawa: Jurnal Pembangunan dan Budaya Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Balitbangda Kota Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46891/kainawa.1.2019.73-85

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan produk hukum daerah tentang Pajak dan Retribusi di Kota Baubau serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan produk hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah dapat dikatakan efektivitas, namun masih dipengaruhi beberapa hal yaitu: a) perubahan peraturan yang lebih tinggi, b) kerja sama masyarakat dan organisasi perangkat daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, c) Kesadaran hukum masyarakat, d) sumber daya manusia aparat penegak Produk Hukum Daerah, dan e) Sosialisasi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kota Baubau dari tahap perencanaan hingga penetapan. Maka hal mendasar yang harus di lakukan sebagai tindak lanjut berkaitan dengan mengurangi permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan Produk Hukum Daerah Kota Baubau dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan Produk Hukum Daerah Kota Baubau maka dapat di sarankan sebagai berikut: 1) pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi melalui perencanaan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Baubau, 2) pembentukan Produk Hukum Daerah disarankan untuk turut melibatkan berbagai stakeholder yang terkait terutama masyarakat sebagai unsur yang melaksanakan peraturan tersebut, 3) produk Hukum Daerah yang telah ditetapkan perlu dipublikasikan atau sosialisasi langsung kepada masyarakat, dan 4) pemerintah daerah Kota Baubau perlu meningkatkan sumber daya manusia aparat penegak hukum untuk menunjang efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi.

Kajian Pemetaan Komoditas Unggulan Pertanian Berbasis Karakteristik Kewilayahan di Kota Baubau Sarini Yusuf Abadi; Yusuf; M. Aris Rauf; Rahman Hasima; Ali Rizky
Kainawa: Jurnal Pembangunan dan Budaya Vol 1 No 2 (2019)
Publisher : Balitbangda Kota Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46891/kainawa.1.2019.145-161

Tujuan penelitian ini adalah untuk menginventarisi komoditas-komoditas unggulan berbasis pertanian di Kota Baubau, memetakan komoditas-komoditas unggulan pertanian berbasis karakteristik kewilayahan di Kota Baubau, dan merumuskan formulasi strategi, program dan indikasi rencana tindak yang perlu ditempuh dalam rangka meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Kota Baubau. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan komoditas unggulan pertanian yakni; padi, jagung, ubi kayu, dan jambu mete, dengan temperatur, curah hujan, jenis tanah di seluruh wilayah kecamatan di Kota Baubau relatif sesuai dengan komoditas unggulan pertanian yang ada. Namun, jenis komoditas unggulan pertanian yang ada di Kota Baubau relatif tidak sesuai dengan kedalaman tanah efektif pada wilayah-wilayah kecamatan yang ada. Hasil penyusunan arah kebijakan pengembangan komoditas unggulan pertanian Kota Baubau diperoleh 4 (empat) arah kebijakan, yakni: peningkatan hasil produksi komoditas unggulan pertanian untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Kota Baubau; peningkatan nilai tambah komoditas unggulan pertanian di Kota Baubau melalui skema pengembangan komoditas unggulan pertanian dari hulu hingga hilir; peningkatan kemampuan akses pasar untuk produk-produk hilir berbasis komoditas unggulan pertanian Kota Baubau; peningkatan akses pada sumber daya produktif dan sumber daya ekonomi potensial untuk peningkatan hasil produksi komoditas unggulan pertanian serta industri-industri turunannya. Hasil penyusunan formulasi strategi pengembangan komoditas unggulan pertanian Kota Baubau terdapat 4 (empat) formulasi strategi yakni: Strategi Peningkatan Hasil Produksi; Strategi Pengembangan Industri Hilir Berbasis Komoditas Unggulan Pertanian; Strategi Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Usaha; dan Strategi Peningkatan Ketersediaan Pasar Produk Industri Hilir.

PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT MENGENAI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI DESA LEBO JAYA KECAMATAN KONDA KABUPATEN KONAWE SELATAN Herman Herman; Safril Sofwan Sanib; La Sensu; Sitti Aisah Abdullah; Rahman Hasima
Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum, Ekonomi Vol 4, No 2 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/anoa.v4i2.45945

This service activity aims to increase community understanding, especially women and children, related to the protection of women and children victims of violence and efforts to overcome violence against women and children. The method used in the implementation of this service activity is to conduct socialization or counseling to the community by socializing laws and regulations regarding the protection of women and children victims of violence so as to prevent acts of violence against women and children and participate directly in the implementation of community service activities by involving all parties, which are carried out by Thematic real work lecture students Halu Oleo University so that there is synergy to complement all programs implemented by the local government and can provide strengthening in an effort to prevent acts of violence against women and children. Results of Integrated Community Service Activities Thematic Real Work Lectures held in Lebo Jaya Village, Konda District, South Konawe Regency related to the protection of women and children victims of violence, including: a) Socialization of the Sexual Violence Criminal Law, Child Protection Law and Narcotics Law which was carried out in five schools, namely Junior High School 30 South Konawe, Madrasah tsanawiyah Sirajul Munir Konsel, First middle schools 12 Konawe South, Madrasah aliyah 1 Konawe Selatan and middle schools 8 Konawe South, b) socialization of the Law on the Elimination of Domestic Violence and the Law on Child Protection, c) , c) socialization of the Sexual Violence Law and Narcotics Law, d) socialization of the impact of violence against women and children on health and the role of health services in handling cases of violence against women and children, and e) socialization of efforts to overcome violence against women and children and prevention of drug abuse. This activity can increase public understanding of the protection of women and children victims of violence which is characterized by enthusiasm and community participation in every activity carried out during the Thematic Real Work Lecture activity and can apply it in daily life related to the prevention of violence against women and children.

PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA AMBOLOLI KECAMATAN KONDA KABUPATEN KONAWE SELATAN Fitriah Faisal; Endah Widyastuti; Wa Ode Zuliarti; Rahman Hasima; Ahmad Firman Tarta
Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum, Ekonomi Vol 4, No 2 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/anoa.v4i2.45947

This Community Service Activity is entitled "Increasing Knowledge and Preventing Domestic Violence in Ambololi Village, Konda District, South Konawe Regency". The aim of this Community service activity is to increase public knowledge of domestic violence, so that it can achieve the objectives of the establishment of Law no. 23 of 2004 namely the Elimination of Domestic Violence (KDRT). The stages of activities that will be carried out are as follows: (a) preparation stage includes: survey; stabilization and determination of locations and targets; preparation of training materials/materials, which include: presentation materials, powerpoint slides, (b) the implementation stage includes: (1) Explanation of material regarding the concept of domestic violence, the subject of protection and how to report cases of domestic violence based on statutory provisions as follows a form of education for partner village communities, (2) this legal education activity is carried out by a community service team from the university community involving students. The methods used during the process of community service activities include: (a) the lecture method which is chosen to provide direct explanations about the extension material, (b) the Question and answer method which allows the community to gain as much knowledge as possible about the extension material. Based on the results of this activities carried out in village, it can be concluded that this activity was attended by 30 people consisting of the community and village officials. With legal education, it can increase the knowledge and understanding of the Ambololi Village community regarding the importance of preventing domestic violence, so that it has an impact. to the formation of legal awareness in the community to jointly realize the spirit of Law no. 23 of 2004, namely the elimination of domestic violence.

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search