<![CDATA[Menurut Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Prinsip dasar pelelangan adalah e sien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, dan akuntabel. Proses lelang juga diharapkan bebas dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Pemerintah dalam upaya penekanan terhadap praktek KKN melakukan proses pelelangan secara elektronik (e-procurement), yang mana pelelangan tersebut dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Pada sistem ini, kontraktor dapat melakukan pelelangan dimana saja, tanpa terhambat oleh dimensi ruang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kontraktor untuk ikut dalam pelelangan pemerintah dan untuk mengetahui faktor apa yang dominan mempengaruhi kontraktor untuk ikut dalam pelelangan pemerintah dengan sistem e-procurement. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 64 sampel yang pengambilan sampelnya menggunakan teknik Proportionate stratified Random Sampling dengan perbandingan strata usaha kecil dengan usaha non kecil yaitu sebesar 54%: 46%. Analisis data dilakukan dengan analisis faktor. Hasil penelitian menunjukkan ada 3 faktor yang mempengaruhi kontraktor untuk ikut dalam pelelangan pemerintah dengan sistem e-procurement dengan Commulative of Variance 82,025 persen, yang terbentuk dari 14 variabel. Faktor yang pengaruhnya paling dominan adalah faktor I. Faktor ini dibentuk oleh 6 variabel, Faktor selanjutnya disusul oleh faktor II dibentuk oleh 5 variabel, dan faktor III yang dibentuk oleh 3 variabel.]]>
Copyrights © 2015
