<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan gambaran kondisi riil sosial ekonomi masyarakat di Makroman untuk menganalisis dampak kebijakan pertambangan batubara dan merekomendasikan sistem pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada masyarakat. Amanat UUD 1945 pasal 33 menegaskan tentang penguasaan negara terhadap bumi, air, dan kekakayaan alam untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tetapi UU No. 4 tahun 2009, tentang Minerba sebagai kebijakan pengelolaan sumber daya alam negara tidak berbanding lurus dengan amanat UUD 1945 tersebut. Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang sangat luas sehinga rawan terhadap penyalahgunaan wewenang yang berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertambangan batubara berdampak positif terhadap perekonomian sebagaian kecil masyarakat di sekitar perusahaan yaitu memberikan peluang kerja dan peluang usaha seperti warung makan, warung sembako dan usaha kontarakan rumah. Tetapi di sisi lain, pertambangan batubara membawa dampak negatif yang besar. Konflik antara masyarakat dan perusahaan yang dipicu oleh banjir lumpur yang mengalir ke areal pertanian warga, mengakibatkan hasil pertanian menyusut. Sebagian besar lahan pertanian dialihfungsikan sebagai areal pertambangan mengakibatkan sebagaian masyarakat kehilangan lahan sebagai sumber kehidupan mereka antar generasi. Pertambangan tidak menjamin kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sebagaimana yang terjadi Makroman. ]]>
Copyrights © 2017
