<![CDATA[ABSTRACTThe purpose of this study is to examine the relation between the local elite power and the local government following the 2017 regional election of DKI Jakarta (Pilkada). The conflict phenomenon that occurs after the general election is an important issue to study. In line with Pilkada's high-intensity activities in many regions in Indonesia, a study of the power relationships between local elites and the local government is important in order to prevent social conflicts following elections. This research is qualitative research using interview data and secondary data from online media, journals, books and related materials to collect data. The technique of data analysis uses secondary data domain techniques. Results of this study stated that 4.3% of people whose friendship had been damaged by the presidential election in 2014 and 5.7% of their social relations affected the regional head elections in Jakarta in 2017. This will continue to increase if no precautionary measures exist other than handling post-election conflicts, which local political elites and local governments deliberately ignore. ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji relasi antara kuasa elit lokal dengna pemerintah lokal pasca pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta tahun 2017. Fenomena konflik yang terjadi setelah pelaksanaan pemilihan umum menjadi isu penting untuk dikaji. Seiring dengan kegiatan pilkada yang dilaksanakan di Indonesia di beberapa daerah dengan intensitas yang tinggi maka penting adanya kajian tentang relasi kuasa elit lokal dan pemerintah lokal dalam pencegahan konflik sosial pasca pemilihan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui data wawancara dan data sekunder yang berasal dari media online, jurnal, buku dan dokumen terkait. Adapun teknik analisis data menggunakan teknik domain data sekunder. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat 4,3 persen masyarakat yang hubungan pertemanannya rusak karena pemilihan presiden tahun 2014 dan sebesar 5,7 persen hubungan sosialnya terdampak akibat pemilihan kepala daerah Jakarta tahun 2017. Kondisi tersebut akan semakin meningkat apabila tidak ada tindakan pencegahan selain itu pola penanganan konflik paska pilkada dinilai kurang serius dan sengaja dibiarkan oleh elit politik lokal dan pemerintah lokal. ]]>
Copyrights © 2021
