<![CDATA[Pembukaan konstitusi UUD NRI tahun 1945, mencakup berbagai cita-cita nasional seperti melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia, serta untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Namun, tujuan tersebut belum seutuhnya tercapai karena daerah kepulauan masih menghadapi ketidakadilan dan perlakuan yang tidak setara dibandingkan dengan daerah lainnya. Dalam menganalisis isu ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan mempelajari literatur yang ada. Dalam pembahasannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum memberikan kepastian yuridis yang jelas mengenai tata kelola wilayah laut dan pemerintahan di wilayah kepulauan. Diperlukan perlakuan khusus yang memperkuat kapasitas masyarakat serta pemerintah daerah kepulauan dalam mengelola sumber dayanya. Langkah ini dapat diambil melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan, yang sekarang telah terdaftar dalam Prolegnas Prioritas 2020-2024 dan sudah berada pada tahap pembahasan pembicaraan tingkat II di DPR, menjadi Undang-Undang. Sebagai kesimpulan, Pengesahan RUU tentang Daerah Kepulauan menjadi Undang-Undang bertujuan untuk memperjelas kewenangan dalam menguasai dan mengelola potensi di wilayah daratan dan perairan di daerah kepulauan. Dalam menyusun RUU tentang Daerah Kepulauan, negara telah berupaya mengarahkan kebijakannya agar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.]]>
Copyrights © 2023
